Menuju Keadilan Elektoral Progresif 2029

Urgensi Penguatan Peran Bawaslu sebagai Lembaga Peradilan Pemilu (Electoral Court)

Dinamika politik elektoral di Indonesia, baik dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terus diwarnai oleh berbagai tantangan sistemik. Tingginya angka pelanggaran administrasi, maraknya praktik money politics (politik uang), netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang tercederai, hingga manipulasi dalam tahapan rekapitulasi suara menjadi indikasi kuat bahwa ekosistem demokrasi kita masih membutuhkan benteng pertahanan hukum yang lebih kokoh. Di tengah berbagai penyimpangan struktural ini, wacana mengenai reorientasi dan transformasi institusional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak.

Untuk meminimalisasi kebuntuan hukum (rechtvacuum) dan mempercepat penyelesaian sengketa, sudah saatnya peran Bawaslu diperkuat secara holistik. Bawaslu tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai lembaga pengawas (watchdog) yang pasif atau "macan ompong" yang hanya merekomendasikan temuan. Institusi ini harus bertransformasi penuh menjadi sebuah lembaga peradilan pemilu (electoral court) yang mandiri, berwenang mengadili (adjudicate), dan memutus perkara dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Fakta Empiris dan Anatomi Kecurangan dalam Tahapan Pemilu

Urgensi penguatan Bawaslu bertolak dari realitas empiris di lapangan. Pola penyimpangan elektoral kini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah bergeser menjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berdasarkan data penanganan pelanggaran dari berbagai pelaksanaan pemilu terakhir, beberapa pola penyimpangan yang kerap berulang antara lain:

1. Manipulasi Mutasi dan Politisasi Bansos: Pemanfaatan fasilitas negara dan program jaring pengaman sosial oleh petahana (incumbent) untuk kepentingan elektoral terselubung sebelum masa kampanye resmi dimulai.

2. Krisis Netralitas Birokrasi: Mobilisasi ASN, kepala desa, dan perangkat daerah secara terselubung untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu.

3. Sindikat Money Politics: Praktik jual beli suara menjelang hari pencoblosan (serangan fajar) yang semakin mutakhir, menggunakan instrumen digital seperti e-wallet untuk mengelabui pengawasan konvensional.

4. Pelanggaran Prosedural Rekapitulasi: Sinkronisasi data yang cacat antara formulir C.Hasil di tingkat TPS dengan sistem informasi rekapitulasi, yang kerap memicu konflik horizontal di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Selama ini, alur penegakan hukum pemilu yang terfragmentasi—di mana Bawaslu menangani pengawasan, Gakkumdu menangani pidana, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi (MK) menangani hasil—sering kali melahirkan ego sektoral dan memperpanjang birokrasi keadilan (justice delayed is justice denied).

Pondasi Yuridis dan Legal Standing

Secara konstitusional, gagasan mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga peradilan pemilu tidak berbenturan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (5) UDK 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Frasa "suatu komisi pemilihan umum" menurut tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang di dalamnya mencakup KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai triumvirat penyelenggara pemilu.

Transformasi fungsi adjudikasi Bawaslu sejatinya telah dirintis secara bertahap melalui evolusi legislasi berikut:

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Undang-undang ini telah memberikan mandat kuasi-peradilan (quasi-judicial) kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilu serta pelanggaran administrasi pemilu.

• Perbawaslu No. 9 Tahun 2022: Mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, yang secara formal telah mengadopsi hukum acara peradilan, mulai dari tahap mediasi, adjudikasi, pembuktian, hingga pembacaan putusan.

Namun, kapasitas kuasi-peradilan saat ini dinilai belum absolut. Dalam ranah pelanggaran TSM atau sengketa diskualifikasi calon, putusan Bawaslu terkadang masih dapat diuji kembali atau dimentahkan oleh institusi peradilan umum seperti PTUN atau Mahkamah Agung (MA). Hal inilah yang memicu ketidakpastian hukum (legal uncertainty).

Perspektif Teoretis dan Pendapat Para Ahli

Para pakar hukum tata negara dan peradilan pemilu melihat bahwa pemisahan yang tegas antara regulator (KPU) dan pengadil sengketa (Bawaslu sebagai Electoral Court) adalah prasyarat utama mewujudkan integrity of election.

Menurut konsep Electoral Justice System yang dikembangkan oleh International IDEA, sebuah negara demokrasi yang matang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkekuatan hukum tetap demi mencegah eskalasi konflik politik. Jika lembaga pengawas tidak dibekali dengan kewenangan imperatif-yudisial, maka efektivitas penegakan hukum akan melemah.

Mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam berbagai pemikirannya mengenai modernisasi hukum tata negara, senantiasa menekankan pentingnya pelembagaan peradilan khusus pemilu. Beliau berargumen bahwa untuk mengatasi carut-marut penegakan hukum pemilu yang tersebar di banyak lembaga, diperlukan sebuah kodifikasi hukum acara pemilu terpadu, di mana Bawaslu dapat dinaikkan statusnya menjadi Mahkamah Pemilu atau setidaknya peradilan khusus di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang fokus pada electoral justice.

Senada dengan hal tersebut, pegiat pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perdem) menggarisbawahi bahwa kelemahan utama sistem penegakan hukum pemilu saat ini terletak pada eksekusi putusan. Bawaslu sering kali bertindak seperti hakim yang menjatuhkan vonis, tetapi KPU selaku eksekutor terkadang enggan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan tersebut karena perbedaan penafsiran. Dengan menjadikannya lembaga peradilan murni, setiap putusan Bawaslu bersifat mengikat secara absolut kepada seluruh pihak tanpa celah kompromi birokratis.

Desain Institusional Bawaslu sebagai Electoral Court

Untuk merealisasikan Bawaslu sebagai institusi peradilan pemilu yang ideal, diperlukan rekonstruksi struktural dan kewenangan melalui beberapa langkah strategis :

• Kodifikasi Hukum Acara Pemilu Terpadu: Menyusun satu hukum acara peradilan pemilu yang komprehensif guna memangkas tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, PTUN, dan MA.

• Peningkatan Kualifikasi Korps Hakim Pemilu: Mengubah komposisi komisioner Bawaslu di tingkat pusat dan daerah menjadi Hakim Elektoral (Electoral Judges) yang memiliki sertifikasi khusus, pemahaman hukum acara yang mendalam, serta integritas moral yang tidak goyah oleh intervensi politik.

• Kewenangan Eksekutorial Mutlak: Putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi berat dan sengketa proses harus bersifat inkracht di tingkat pertama dan terakhir, atau hanya dapat diajukan banding secara terbatas ke Mahkamah Konstitusi sebagai muara akhir perselisihan hasil.

Kesimpulan

Penguatan peran Bawaslu dari sekadar pengawas menjadi lembaga peradilan pemilu yang utuh merupakan langkah progresif yang tidak bisa ditunda lagi. Di tengah meningkatnya kompleksitas dan modus kecurangan elektoral, pemilu yang berintegritas hanya dapat dijamin oleh lembaga penegak hukum yang memiliki taji yudisial kuat.

Dengan memberikan kewenangan memutus perkara yang bersifat mandiri dan absolut, Bawaslu tidak hanya akan bertindak sebagai penjaga gerbang prosedur, melainkan sebagai penegak keadilan substansial yang mampu menyelamatkan kedaulatan rakyat dari cengkeraman praktik politik menyimpang. Melalui reformasi institusional ini, Indonesia akan melangkah maju menuju era kedewasaan demokrasi yang bersendikan pada supremasi hukum (rule of law) dan keadilan pemilu (electoral justice).