Sinkronisasi Kebijakan: Jalan Panjang Menuju Indonesia Emas

Pengibaran Bendera Indonesia

Perubahan kebijakan publik dalam beberapa bulan terakhir terasa begitu cepat dan deras. Berbagai kebijakan baru yang terus muncul dengan semangat inovasi, mulai dari sektor energi, gagasan koperasi desa modern, hingga program makan bergizi gratis untuk siswa.

Namun, publik kerap mendapati kebijakan itu berubah secara mendadak, bahkan ada yang ditunda hanya beberapa hari setelah diumumkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagi saya, “Sejauh mana arah pembangunan nasional benar-benar konsisten dan terkoordinasi?“

Pendidikan: Antara Simbol dan Substansi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan. Meski tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan gizi anak, namun sejumlah pertanyaan masih membayangi. Di tengah upaya memperbaiki kualitas pendidikan dan gizi anak, kebijakan ini belum menjawab secara tuntas kesenjangan mutu pendidikan dan seringkali dipandang sebagai langkah simbolik semata, bukan perubahan yang substansial.

Pengamat pendidikan, Bukik Setiawan, bahkan menyebut arah pendidikan Indonesia ibarat “kompas tanpa arah utara” karena sering berganti kebijakan tanpa peta jalan yang jelas. Penelitian juga menjelaskan bahwa membangun sekolah baru tidak akan berdampak besar bila tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi guru serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Kesenjangan ini begitu terasa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), di mana sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki infrastruktur dan tenaga pendidik yang memadai namun sebaliknya dengan wilayah 3T yang masih bergulat dengan keterbatasan sarana dan kurangnya tenaga pendidik. Di tengah ketimpangan tersebut, muncul sebuah wacana pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp 9 triliun. Wacana ini memunculkan pertanyaan, sebab yang lebih mendesak adalah memperkuat sekolah yang sudah ada dan meningkatkan kesejahteraan guru terlebih dahulu.

Ekonomi dan Pangan: Capaian vs Realita

Di bidang ekonomi, pemerintah memperkenalkan Danantara sebuah badan investasi baru yang bertujuan mengonsolidasikan aset negara dan memperkuat daya saing global. Meski begitu, keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas, mengingat masih adanya BUMN yang menghadapi tantangan efisiensi.

Di sisi lain, sektor pangan juga menjadi sorotan. Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mencapai swasembada beras, bahkan mencatat stok tertinggi dalam sejarah dengan lebih dari 4 juta ton. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakselarasan karena sebagian masyarakat masih mendapati harga beras berada di atas harga eceran tertinggi, bahkan di beberapa daerah terjadi kelangkaan. Artinya ketersediaan stok tidak menjamin stabilitas harga.

BULOG, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, memiliki peran yang penting dalam menjaga cadangan pangan, tetapi kebijakan harga perlu diarahkan bukan hanya untuk menstabilkan pasar, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada pangan akan terwujud bila didukung teknologi, efisiensi pasar, dan konsolidasi kelembagaan yang konsisten.

Koordinasi Lintas Kementerian

Munculnya beragam kebijakan baru dalam waktu singkat memang menunjukkan semangat perubahan. Namun, perubahan yang mendadak seringkali memperlihatkan lemahnya koordinasi antar kementerian. Padahal, kebijakan publik idealnya lahir dari perencanaan menyeluruh dengan memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, hingga politik.

Koordinasi yang kuat akan memberi kepastian bagi dunia usaha dan investasi, sekaligus memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari program yang diluncurkan. Tanpa semua itu, kebijakan yang baik di atas kertas bisa saja gagal menyentuh akar persoalan.

Tantangan menuju Indonesia Emas

Potensi Indonesia sangat besar, dengan modal bonus demografi, kekayaan alam dan posisi strategis di Asia. Namun, dengan potensi itu Indonesia membutuhkan tata kelola pemerintahan yang konsisten, terkoordinasi dan berorientasi jangka panjang untuk mewujudkannya.

Pembangunan tidak boleh berhenti pada kebijakan yang bersifat simbolis, melainkan harus berkesinambungan dan selaras antar kementerian. Proyek infrastruktur yang sering terhambat karena tumpang tindih kewenangan menjadi contoh nyata betapa lemahnya koordinasi dapat menggagalkan usaha.

Selain itu, pengelolaan fiskal harus realistis agar tidak membebani generasi mendatang, sebagaimana terlihat pada kasus peningkatan utang negara yang jika tidak dikelola akan berpotensi mempersempit ruang fiskal di masa depan.

Banyaknya kebijakan baru, mencerminkan energi besar untuk membangun bangsa. Namun energi ini perlu diarahkan dengan kompas yang jelas lewat sinkronisasi antar kementerian, konsistensi jangka panjang, serta orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah ini, visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya sebuah slogan, tetapi menjadi sebuah aksi nyata yang benar-benar berdampak untuk masyarakat dan negara.

Dr. Christina Juliana, CPMA, AseanCPA, CertDA

Dosen Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

(Penyunting: STV)