Generasi Z dan Krisis Kepercayaan pada Institusi

Ilustrasi (sumber: Gemini AI)

Generasi Z kerap dicap sebagai generasi apatis, sinis, dan kurang peduli terhadap urusan publik. Mereka dianggap lebih sibuk dengan media sosial daripada isu-isu sosial dan politik. Namun, label tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas yang lebih kompleks. Yang terjadi bukanlah apatisme, melainkan krisis kepercayaan Generasi Z terhadap institusi-institusi formal.

Ketidakpercayaan ini tampak dari rendahnya minat terhadap politik konvensional, skeptisisme terhadap birokrasi, hingga kekecewaan terhadap sistem pendidikan dan dunia kerja. Banyak anak muda merasa institusi yang seharusnya melindungi dan mewakili kepentingan mereka justru gagal memberikan keadilan, transparansi, dan kepastian. Dalam kondisi seperti ini, menarik diri dari institusi bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan respons atas pengalaman kolektif yang mengecewakan.

Generasi Z tumbuh di tengah arus informasi yang sangat terbuka. Mereka menyaksikan berbagai kontradiksi antara janji dan praktik institusi secara langsung melalui media digital. Kasus penyalahgunaan wewenang, kebijakan yang tidak berpihak pada publik, hingga proses birokrasi yang berbelit-belit menjadi tontonan sehari-hari. Transparansi yang diharapkan dari era digital justru memperlihatkan rapuhnya integritas banyak institusi.

Di bidang pendidikan, misalnya, institusi perguruan tinggi sering dipandang tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman. Kurikulum dianggap tertinggal, sementara realitas dunia kerja semakin kompetitif dan tidak pasti. Banyak lulusan muda menghadapi kesenjangan antara harapan yang dibangun oleh institusi pendidikan dan kondisinya yang mereka hadapi setelah lulus. Kekecewaan ini perlahan menggerus kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Krisis kepercayaan juga tercermin dalam cara Generasi Z menyalurkan aspirasi. Alih-alih melalui jalur formal seperti organisasi atau lembaga politik, mereka lebih memilih media sosial sebagai ruang ekspresi. Platform digital menjadi tempat untuk bersuara, mengkritik, dan membangun solidaritas. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai aktivisme dangkal, padahal ia menunjukkan pergeseran bentuk partisipasi yang lebih cair dan tidak terikat struktur hierarkis.

Bagi Generasi Z, kepercayaan tidak lagi diberikan secara otomatis hanya karena status institusional. Kepercayaan harus dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan relevansi. Ketika institusi gagal beradaptasi dengan nilai-nilai tersebut, anak muda mencari alternatif di luar sistem formal. Inilah sebabnya mengapa figur non-institusional seperti influencer atau komunitas digital, sering kali lebih dipercaya dibandingkan lembaga resmi.

Sayangnya, krisis kepercayaan ini berpotensi membawa konsekuensi jangka panjang. Ketika jarak antara generasi muda dan institusi semakin lebar, ruang dialog menjadi sempit. Institusi kehilangan regenerasi, sementara anak muda kehilangan saluran formal untuk memperjuangkan kepentingannya. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan pondasi sosial dan demokrasi itu sendiri.

Namun, menyalahkan Generasi Z bukanlah solusi. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan institusi untuk merefleksikan diri dan berbenah. Institusi perlu mendengarkan suara anak muda, membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, serta membangun kembali legitimasi melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

Pada akhirnya, Generasi Z bukan generasi yang anti-institusi. Mereka adalah generasi yang kritis dan menuntut makna. Krisis kepercayaan yang muncul seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan ancaman. Jika institusi mampu menjawab tuntutan tersebut dengan perubahan yang substansial, kepercayaan bukan hal yang mustahil untuk dibangun kembali.