Political Anxiety di Negeri yang Gemuk: Saat Kekuasaan Menjadi Sumber Kecemasan
Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Muhamad Daffa Septian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPolitik tidak lagi berhenti pada perdebatan tentang siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi oposisi, atau siapa yang memenangkan pemilihan. Politik perlahan masuk ke ruang yang jauh lebih dekat: harga kebutuhan sehari-hari, pekerjaan yang sulit dipertahankan, biaya pendidikan, masa depan anak muda, hingga kecemasan tentang apakah kehidupan esok akan lebih baik daripada hari ini.
Di titik itu, politik tidak lagi sekadar urusan negara. Ia menjadi sumber kegelisahan.
Mai (2026), dalam artikelnya yang berjudul “Negeri Gemuk Berlumur Kutuk dalam Dekapan Durjana yang Maruk,” mengungkap kegelisahan tersebut melalui bahasa yang keras dan penuh kemarahan. Di balik metafora tentang kekuasaan yang gemuk, rakyat yang dipaksa berhemat, dan negeri yang seolah kehilangan arah, terdapat keresahan yang lebih mendasar, yaitu perasaan bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara kehidupan masyarakat dan mereka yang mengambil keputusan atas nama masyarakat.
Keresahan seperti itu tidak dapat seluruhnya dibaca sebagai kemarahan sesaat. Dalam kajian politik kontemporer, terdapat istilah political anxiety, yakni kecemasan yang secara khusus muncul karena lingkungan politik. Penelitian terhadap masyarakat Wisconsin menunjukkan bahwa kecemasan politik dapat dibedakan dari kecemasan umum. Hubungan keduanya memang ada, tetapi relatif terbatas, dengan korelasi sebesar 0,24 (Weinschenk and Kevin Smith, 2024). Artinya, seseorang dapat merasa cemas terhadap politik bukan semata-mata karena ia memiliki kecenderungan cemas dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan politik itu sendiri dapat menjadi sumber kekhawatiran.
Di sebuah negara yang kaya sumber daya alam dan memiliki sejarah panjang, gejala semacam ini layak diperhatikan karena kecemasan politik dapat tumbuh ketika masyarakat melihat ketimpangan antara besarnya kapasitas negara dan persoalan yang masih mereka hadapi. Ketika kebijakan pemerintah dipersepsikan lebih mengutamakan agenda tertentu, sementara pendidikan dan kebutuhan dasar tetap menjadi sumber kegelisahan, pertanyaan tentang prioritas negara pun semakin menguat, terlebih amanat alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN telah ditegaskan dalam konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003.
Ketika harga naik, pekerjaan tidak pasti, daya beli terasa tertekan, dan masa depan sulit diprediksi, masyarakat tidak hanya bertanya, “Mengapa hidup semakin sulit?” Mereka juga mulai bertanya, “Siapa yang menentukan keadaan ini?” dan “Untuk siapa kebijakan itu dibuat?”
Ketika negeri tampak gemuk, tetapi rakyat merasa sesak
Istilah “negeri gemuk” merujuk pada pembahasan yang dapat dibaca sebagai metafora tentang negara yang tampak besar dari sisi kekuasaan, struktur pemerintahan, anggaran, dan kepentingan politik, tetapi belum tentu terasa besar dalam dampak yang dirasakan masyarakat biasa.
Di sinilah kritik terhadap kekuasaan menjadi penting.
Masalahnya bukan semata-mata apakah negara memiliki sumber daya yang cukup. Pertanyaan justru lebih mendasar, yaitu untuk siapa sumber daya itu bekerja?
Pertanyaan semacam ini muncul ketika masyarakat melihat pertumbuhan ekonomi tetapi masih merasakan ketidakpastian. Ia muncul ketika pembangunan terlihat megah, tetapi pekerjaan yang tersedia belum memberikan rasa aman. Ia muncul ketika kebijakan publik diumumkan sebagai keberhasilan, tetapi masyarakat masih harus menyesuaikan hidupnya dengan harga yang berubah dan pendapatan yang tidak selalu bertambah.
Kritik semacam itu tidak berarti bahwa seluruh kebijakan negara gagal. Data ekonomi justru menunjukkan adanya pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap pengalaman kelompok masyarakat yang belum merasakan keamanan ekonomi secara memadai.
Negara dapat tumbuh secara agregat, sementara sebagian warganya tetap merasa rapuh.
Kontradiksi inilah yang sering hilang ketika pembangunan hanya dibicarakan melalui angka.
Dari harga kebutuhan pokok ke kepercayaan kepada negara
Kecemasan politik menjadi semakin serius ketika persoalan ekonomi bertemu dengan persoalan kepercayaan.
Masyarakat mungkin tidak mengetahui seluruh mekanisme kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, atau investasi. Tetapi mereka mengetahui ketika pendapatan terasa tidak cukup. Mereka mengetahui ketika harga kebutuhan meningkat. Mereka mengetahui ketika mencari pekerjaan semakin sulit. Mereka juga mengetahui ketika kebijakan pemerintah mengubah cara mereka menjalani kehidupan.
Karena itu, persoalan ekonomi tidak pernah sepenuhnya netral dari politik.
Harga, pekerjaan, subsidi, pajak, pembangunan, pendidikan, dan perlindungan sosial semuanya berhubungan dengan keputusan publik. Ketika keputusan tersebut dipersepsikan tidak memberikan kepastian, keresahan ekonomi dapat berkembang menjadi keresahan politik.
Fenomena semacam ini terlihat pula dalam survei yang diberitakan Kompas.com pada Juni 2026. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi memburuk antara Januari dan April 2026. Pada April, 32,5 persen responden menyatakan penghasilan mereka menyusut, sementara hampir 48 persen menyebut kondisi ekonomi keluarga terasa tidak menentu. Hampir 60 persen responden juga tidak memiliki persiapan finansial untuk menghadapi masa sulit.
Namun, angka tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih sederhana sekaligus penting. Ketika ketidakpastian ekonomi merupakan pengalaman nyata bagi sebagian Masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan pemerintah, kebijakan, atau arah politik negara, di situlah kecemasan ekonomi dapat memperoleh dimensi politik.
Kekuasaan yang terlalu jauh dari kehidupan rakyat
Mai (2026), menggambarkan kemarahan dengan bahasa yang sangat keras. Ia berbicara tentang kekuasaan, ketimpangan, lingkungan, pengampunan, dan penderitaan rakyat melalui metafora yang penuh amarah.
Jika bahasa emosionalnya disisihkan sejenak, ada pertanyaan substantif yang layak dipertahankan: mengapa sebagian masyarakat merasa bahwa negara semakin jauh dari pengalaman hidup mereka?
Pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan tuduhan bahwa semua penguasa korup, semua kebijakan buruk, atau semua institusi tidak bekerja. Kesimpulan semacam itu terlalu sederhana.
Yang lebih penting adalah melihat bagaimana jarak antara institusi dan masyarakat dapat terbentuk.
Ketika bahasa pemerintah berbicara tentang pertumbuhan, masyarakat berbicara tentang harga.
Ketika pemerintah berbicara tentang investasi, masyarakat berbicara tentang pekerjaan.
Ketika pemerintah berbicara tentang pembangunan, masyarakat bertanya apakah pembangunan tersebut benar-benar mengubah kualitas hidup mereka.
Ketika pemerintah berbicara tentang stabilitas, masyarakat mungkin justru bertanya apakah masa depan mereka stabil.
Tidak selalu ada pertentangan antara dua perspektif tersebut. Tetapi jika keduanya terus berjalan tanpa titik temu, ketidakpercayaan mudah tumbuh.
Yang berbahaya bukan kritik, tetapi hilangnya ruang untuk percaya
Dalam negara demokratis, kritik terhadap kekuasaan bukan ancaman. Kritik justru merupakan salah satu cara masyarakat mengawasi penggunaan kekuasaan.
Yang perlu diperhatikan adalah ketika kritik tidak lagi menemukan ruang dialog dan ketika masyarakat mulai menganggap seluruh tindakan pemerintah sebagai sesuatu yang mencurigakan. Pada titik tersebut, politik tidak hanya menjadi arena perbedaan pendapat, tetapi menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus.
Weinschenk dan Smith menunjukkan bahwa political anxiety memiliki hubungan dengan ketertarikan politik. Politik dapat menjadi sesuatu yang semakin dipikirkan justru karena seseorang merasa bahwa politik memiliki arti penting bagi kehidupannya.
Dengan demikian, masyarakat yang terus mengikuti berita politik, memperdebatkan kebijakan, dan mempertanyakan keputusan pemerintah tidak dapat begitu saja dianggap sebagai masyarakat yang terlalu emosional.
Mereka mungkin sedang mencari kepastian.
Masalahnya, kepastian tidak dapat diberikan hanya melalui slogan.
Ia membutuhkan transparansi, data yang dapat diperiksa, kebijakan yang dapat dievaluasi, dan komunikasi publik yang tidak meremehkan pengalaman masyarakat.
Negeri yang besar harus mampu membuat rakyat merasa aman
Indonesia bukan negeri tanpa kemajuan. Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian tetap berkembang. Data ketenagakerjaan juga menunjukkan penurunan tingkat pengangguran dibandingkan Februari 2026.
Karena itu, kritik terhadap keadaan tidak seharusnya dibangun dengan menghapus fakta-fakta yang menunjukkan kemajuan.
Tetapi keberhasilan juga tidak semestinya digunakan untuk menghapus keresahan.
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga negara yang mampu menjelaskan pertumbuhan itu kepada rakyat dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara pada akhirnya tidak hanya berada di dalam laporan ekonomi.
Ia juga berada dalam perasaan seorang pekerja ketika menerima gaji.
Dalam keputusan sebuah keluarga ketika membayar biaya pendidikan.
Dalam keberanian anak muda ketika mencari pekerjaan.
Dalam keyakinan masyarakat bahwa ketika mereka mengalami kesulitan, negara tidak sekadar hadir dengan angka, tetapi dengan perlindungan yang nyata.
Mungkin inilah paradoks “negeri yang gemuk”. Ketika negara dapat terlihat semakin besar, sementara sebagian rakyat justru merasa ruang hidupnya semakin sempit.
Kekuasaan menjadi sumber kecemasan bukan semata-mata karena kekuasaan itu besar, tetapi karena masyarakat merasa tidak memiliki cukup kendali atas dampak keputusan kekuasaan terhadap hidup mereka.
Pada akhirnya, political anxiety bukan sekadar persoalan perasaan. Ia dapat menjadi cermin dari hubungan antara warga dan negara.
Jika rakyat cemas, pertanyaannya bukan hanya mengapa rakyat begitu mudah khawatir.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang sedang membuat mereka merasa tidak aman?
Dan jika jawabannya sebagian berkaitan dengan politik, maka kecemasan itu seharusnya tidak dibungkam sebagai kebisingan. Ia perlu dibaca sebagai sinyal bahwa ada sesuatu dalam hubungan antara kekuasaan, kebijakan, ekonomi, dan kehidupan warga yang perlu dijelaskan, diperbaiki, atau setidaknya didengarkan.
Sebab negara yang benar-benar besar bukan negara yang paling banyak memiliki kekuasaan.
Negara yang besar adalah negara yang kekuasaannya tidak membuat rakyatnya takut menghadapi hari esok.
Jangan biarkan kecemasan menjadi kebisuan
Negeri ini tidak kekurangan suara. Media sosial penuh dengan kritik, perdebatan, sindiran, dan kemarahan. Yang mungkin kurang adalah ruang untuk mengubah suara tersebut menjadi percakapan yang menghasilkan pemahaman.
Kita perlu membedakan antara kritik dan kebencian, antara fakta dan tuduhan, antara ketidakpuasan dan kepanikan. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu membedakan antara kritik yang harus dijawab dengan data dan kritik yang memang mengandung informasi keliru.
Masyarakat tidak membutuhkan politik yang steril dari kritik. Yang dibutuhkan adalah politik yang cukup dewasa untuk menerima kritik tanpa menganggap setiap suara berbeda sebagai ancaman.
Pada akhirnya, keresahan yang tergambar dalam “Negeri Gemuk Berlumur Kutuk dalam Dekapan Durjana yang Maruk” bukan hanya tentang kemarahan kepada penguasa. Ia menggambarkan kegelisahan yang lebih luas tentang masa depan: apakah negara masih mampu menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan, atau justru menjadi sumber ketidakpastian baru.
Kecemasan politik mungkin tidak selalu terlihat dalam bentuk kepanikan. Kadang ia hadir sebagai sinisme, kemarahan, keengganan percaya, atau pertanyaan sederhana yang terus berulang: apakah hidup kami benar-benar sedang menuju keadaan yang lebih baik?
Pertanyaan itu tidak perlu dibungkam.
Ia perlu dijawab.
Bukan dengan slogan, bukan dengan kemarahan tandingan, dan bukan dengan meminta masyarakat berhenti mengeluh. Jawabannya harus hadir dalam kebijakan yang dapat diperiksa, data yang dapat dipercaya, institusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta kehidupan ekonomi yang benar-benar memberi masyarakat alasan untuk merasa aman.
Sebab negeri yang sehat bukan negeri yang tidak pernah dikritik. Negeri yang sehat adalah negeri yang mampu mendengar kritik sebelum kecemasan berubah menjadi ketidakpercayaan, dan mampu mengubah ketidakpercayaan menjadi alasan baru untuk percaya.