Konflik Thailand Selatan Bukan Sekadar Konflik Agama Semata

Tiga orang menyeberang jalan Foto: unsplash.com

Pada suatu pagi yang cerah di daerah Pattani atau Narathiwat, anak-anak sekolah yang semestinya berangkat dengan penuh semangat justru harus diliburkan. Penyebabnya, gedung sekolah mereka dibakar atau terjadi insiden penembakan di pos keamanan desa. Kabar mencekam semacam ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di sana, akan tetapi sebagian orang yang tidak memahami konflik dari hulu ke hilir, cenderung hanya menyimpulkan dengan narasi yang bahwasanya ini kemungkinan besar karena adanya perang agama antara Muslim Melayu dan pemerintah Thailand yang mayoritas beragama Buddha saja di sana. Namun, apakah benar sesederhana itu?

Mengapa Konflik di Thailand Selatan Harus Jadi Perhatian Kita?

Isu Thailand Selatan sangat penting untuk dipahami secara menyeluruh, tidak hanya bagi Thailand saja, tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Konflik ini terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia, yang di mana dinamika keamanan di wilayah tersebut memiliki potensi yang bisa berdampak antar lintas kedua negara tersebut.

Kesalahan dalam mendiagnosis konflik dapat mendorong berlanjutnya siklus kekerasan, memperluas marginalisasi warga sipil, serta membuka celah bagi jaringan radikal internasional untuk memanfaatkan narasi ketidakadilan lokal demi agenda mereka. Selain itu, penyelesaian konflik ini menjadi ujian sejauh mana negara modern di Asia Tenggara mampu mengelola keberagaman etnis dan agama secara adil.

Jebakan Simplifikasi: Ketika Agama Dijadikan Kambing Hitam

Masalah utama dalam pandangan publik mengenai Thailand Selatan adalah simplifikasi dan reduksionisme. Konflik seringkali dibingkai secara sempit saja sebagai pertentangan teologis atau benturan antar agama. Padahal, cara pandang ini mengabaikan akar sejarah yang jauh lebih kompleks, seperti kebijakan asimilasi paksa oleh pemerintah pusat Thailand, marjinalisasi etno-nasionalis Melayu-Patani, serta pendekatan keamanan negara yang justru memperdalam ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat lokal.

Bukan Semata Soal Akidah yang dipegang, Tapi Soal Keadilan dan Identitas

Konflik di Thailand Selatan sejatinya bukanlah benturan doktrin keagamaan, melainkan bentuk resistensi etno-nasionalis terhadap marjinalisasi politik, dominasi budaya, dan ketimpangan pembangunan yang dialami oleh masyarakat Melayu-Patani. Agama Islam hadir sebagai simbol identitas pemersatu dan persaudaraan (ukhuwah islamiyah), akan tetapi pemicu utamanya adalah persoalan ketidakadilan struktural dan politik pengakuan (politics of recognition) yang telah berlangsung lama.

Melihat Thailand Selatan Lewat Kacamata Akademis

Sebelum memahami konflik ini, kita dapat merujuk pada konsep hubungan Islam dan negara-bangsa modern oleh Robert W. Hefner serta analisis Islam politik oleh Angel M. Rabasa. Hefner menjelaskan bahwa pembentukan negara-bangsa (nation-state) modern di Asia Tenggara memiliki jangkauan infrastruktur yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan publik dan identitas warga negaranya, yang kerap menciptakan ketegangan dengan komunitas minoritas di daerah perbatasan. Sementara itu, Rabasa juga menegaskan bahwa dalam banyak konflik lokal di Asia Tenggara, identitas keagamaan itu beririsan erat dengan identitas etnis dan status sosial-ekonomi. Dengan kata lain, ketika identitas etnis dan kelompok tersebut merasa terancam, maka minoritas orang Islam di sana menjadi pengikat demi memperkuat resistensi terhadap kebijakan asimilasi paksa oleh pemerintah pusat yang di sana.

Jejak Sejarah Patani: Asimilasi Paksa dan Perlawanan Etnis Melayu

Di 3 provinsi utama di Thailand selatan, Pattani, Yala, dan Narathiwat, sekitar 80% populasinya merupakan etnis Melayu yang beragama Islam. Secara historis, wilayah Patani pernah berdiri sebagai kesultanan independen sebelum diintegrasikan ke dalam negara Siam (Thailand). Sejak pertengahan abad ke-20, pemerintah pusat menerapkan kebijakan asimilasi budaya (Thaification) yang mewajibkan penggunaan bahasa Thai, menekan penggunaan bahasa Melayu, dan restrukturisasi sistem pendidikan tradisional pondok. Dominasi pejabat birokrasi dan aparat keamanan dari luar wilayah semakin memperkuat perasaan terasing di kalangan warga lokal.

Ketidakpuasan ini melahirkan gerakan perlawanan bersenjata etno-nasionalis seperti Pattani United Liberation Organisation (PULO), New PULO, dan Bersatu. Menariknya, di Provinsi Satun, yang juga berpenduduk mayoritas Muslim, integrasi berlangsung relatif damai karena perbedaan dinamika sejarah dan kebahasaan, di mana mayoritas warga Muslim di Satun telah terbiasa menggunakan bahasa Thai. Dengan kata lain, hal ini membuktikan bahwa perbedaan agama semata bukanlah pemicu otomatis terjadinya konflik bersenjata.

Laras Senjata Pemerintah yang Justru Memperkeruh Suasana

Pendekatan pemerintah Thailand yang terlalu mengedepankan operasi militer dan hukum darurat terbukti kurang efektif dalam memadamkan gejolak. Ketika negara memperlakukan semua aksi protes lokal sebagai ancaman keamanan atau terorisme keagamaan, hal tersebut justru memperkuat aliansi masyarakat dan memiliki rasa tidak adil. Kritik utama terhadap narasi "konflik agama" adalah bahwa framing tersebut menguntungkan kelompok radikal yang ingin membelah masyarakat berdasarkan garis sektarian, sekaligus memberi dalih bagi aparat untuk terus menggunakan pendekatan militeristis. Mengabaikan dimensi etno-nasionalis dan ketimpangan ekonomi hanya akan menunda penyelesaian substantif atas akar permasalahan di lapangan.

Menyembuhkan Luka Sejarah di Thailand Selatan

Untuk mencapai perdamaian berkelanjutan, pemerintah Thailand dan para pemangku kebijakan perlu mengalihkan fokus dari pendekatan keamanan militer ke pendekatan pembangunan dan pengakuan identitas (human security), seperti pengakuan terhadap pengajaran bahasa Melayu lokal, peningkatan pembangunan ekonomi di pusat-pusat kota seperti Pattani, serta pembukaan kesempatan kerja birokrasi bagi warga Muslim lokal, harus terus diperluas. Selain itu, dialog inklusif antara pemerintah pusat, kelompok perlawanan, ulama lokal, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilembagakan dan dimusyawarahkan kembali demi menciptakan otonomi kultural dan penghormatan terhadap identitas Melayu-Patani.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, konflik di Thailand Selatan adalah pengingat bahwa dinamika politik di Asia Tenggara jarang sekali bisa disederhanakan sebagai perang agama. Menyebut bentrokan di Pattani, Yala, dan Narathiwat sebagai konflik teologis semata adalah sebuah kekeliruan diagnosis. Konflik ini adalah pertarungan mengenai keadilan, identitas etno-nasionalis, dan hak untuk diakui secara bermartabat dalam bingkai negara modern. Hanya dengan mengobati akar ketidakadilan politik dan sosial inilah, kedamaian sejati di Thailand selatan dapat terwujud.