Hakim Tolak Pecah Bisnis Iklan Google Namun Perintahkan Perubahan Operasional
PerbesarRaksasa teknologi Google berhasil menghindari skenario terburuk berupa pemecahan paksa lini bisnis periklanan digitalnya. Dalam putusan terbaru, hakim federal Amerika Serikat memutuskan bahwa Google diperbolehkan mempertahankan unit usaha periklanan digital (ad-tech) mereka, meskipun sebelumnya dinyatakan telah memonopoli pasar secara ilegal.
Kendati lolos dari ancaman divestasi, perusahaan di bawah naungan Alphabet Inc. ini tidak bisa melenggang bebas. Pengadilan tetap memerintahkan Google untuk melakukan perubahan mendasar pada praktik bisnisnya guna memberikan ruang kompetisi yang adil bagi para pesaing di industri periklanan digital.
Keputusan Hakim Leonie Brinkema dan Nasib Bisnis Ad-Tech
Keputusan krusial ini dibacakan oleh Hakim Federal Leonie M. Brinkema dari Pengadilan Distrik Timur Virginia. Hakim Brinkema menegaskan bahwa alih-alih memaksa Google menjual aset-aset periklanannya, pengadilan memilih opsi untuk memperketat regulasi operasional internal perusahaan demi memulihkan keadilan pasar.
Namun, rincian mengenai bagaimana Google harus mengubah model operasionalnya masih belum diungkapkan secara detail kepada publik. Putusan tertulis setebal ratusan halaman tersebut saat ini masih disegel selama 14 hari ke depan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait mengajukan sensor atau penyuntingan informasi sensitif sebelum dokumen tersebut dirilis secara terbuka.
Rentetan Gugatan Antitrust dari Departemen Kehakiman
Kasus ini merupakan babak lanjutan dari upaya panjang Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dalam menekan dominasi pasar Google melalui undang-undang antitrust. DOJ telah melayangkan dua gugatan besar yang menargetkan lini bisnis berbeda, yakni gugatan tahun 2020 yang berfokus pada mesin pencari (search engine), serta gugatan tahun 2023 yang secara khusus menyasar ekosistem teknologi iklan atau ad-tech.
Pada persidangan sebelumnya, pengadilan secara konsisten memihak pemerintah dengan menyatakan bahwa taktik bisnis Google melanggar hukum. Setelah dinyatakan bersalah atas monopoli ilegal pada bisnis pencarian pada tahun 2024 dan unit iklan pada April tahun lalu, DOJ sempat mengusulkan agar Google melepas peramban Chrome serta sistem operasi Android. Namun, usulan ekstrem tersebut ditolak oleh hakim yang menangani kasus tersebut, sebuah pola yang kini terulang kembali dalam kasus bisnis ad-tech.
Tanggapan Google dan Taktik Monopoli yang Dipersoalkan
Menyikapi putusan ini, pihak Google menyambut baik keputusan hakim yang tidak mengabulkan tuntutan pemecahan korporasi. Wakil Presiden Urusan Regulasi Google, Lee-Anne Mulholland, menyatakan kepuasannya atas hasil persidangan tersebut. “Kami sangat senang Pengadilan menolak usulan Departemen Kehakiman untuk memecah alat yang membantu bisnis kecil menjangkau pelanggan baru dan tumbuh,” ungkap Mulholland dalam pernyataan resminya.
Di balik kemenangan parsial ini, persidangan mengungkap bagaimana Google membangun imperium iklan digitalnya yang sangat tertutup dan rumit bagi orang awam. Pemerintah berhasil membuktikan bahwa Google mengamankan posisi dominannya lewat kesepakatan eksklusif bernilai miliaran dolar dengan produsen perangkat dan operator seluler guna memastikan mesin pencarinya tetap menjadi opsi bawaan (default) di ratusan juta ponsel pintar di seluruh dunia.