Upaya PBB dalam Peningkatan Ekonomi Melalui SDGs

Source: https://www.pexels.com/photo/group-of-people-gathered-around-wooden-table-3184360/

Keamanan merupakan suatu ilmu yang penting untuk dipelajari, baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional. Di mana pun kita berada, kita harus menjaga keamanan, khususnya untuk diri kita sendiri.

Definisi dari keamanan pun berbeda-beda, keamanan internasional menurut Buzan dan Hansen merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu: apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup atau, bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. (Buzan & Hansen, 2009).

Lebih modern lagi, menurut Buzan, Wilde dan Weaver, studi keamanan berfokus pada ancaman nonmiliter dan aktor nonnegara atau disebut juga dengan Nontraditional Security (NTS) (Buzan, Weaver, Wilde, 1998)

Isu-isu yang dibahas dalam Nontraditional Security ini tidak hanya berfokus pada keamanan negara saja, tetapi juga membahas tentang keamanan manusia (human security). Hal yang mendasari bahasan ini adalah pengaruh modernisasi dan perkembangan era yang membuat isu ini menjadi makin kompleks.

Redefinisi studi keamanan tersebut sesuai dengan hubungan antarnegara di dunia baik dalam aspek politik, ekonomi hingga sosial. Dalam perkembangannya, muncul beberapa konsep-konsep keamanan baru dalam studi keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia, salah satunya adalah konsep keamanan manusia atau human security.

Keamanan manusia merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan tentang ancaman yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam sehari-hari. (Cabellero-Anthony, Emmers, Acharya, 2004)

Selaras dengan banyaknya scholars dan expert yang berpendapat bahwa isu keamanan yang membahas negara saja sudah tidak lagi relevan karena fakta yang terjadi di lapangan justru keamanan manusia, terutama masyarakat sipil yang sering menjadi masalah.

Hal ini terjadi akibat masalah-masalah keamanan ini sebelumnya kurang diperhatikan. Human security sendiri dicetuskan secara formal pertama kali oleh United Nations Development Programme atau UNDP di dalam sebuah laporan tahunannya yang berjudul Human Development Report 1994.

Dalam report tersebut, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan sebuah istilah “human security” yang kemudian didefinisikan sebagai “safety from such ironic threats as hunger, disease & repression’, as well as ‘protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities” (UNDP, 1994: 23)

Dari definisi yang telah dipaparkan tersebut, telah dijelaskan bahwa terdapat cakupan yang luas dalam ‘human security’, meliputi freedom from lack (terbebas dari rasa kekurangan), freedom from fear (terbebas dari rasa ketakutan), and to live in dignity (hidup dengan martabat).

Sesuai dengan United Nations Development Programme (UNDP), ancaman terhadap keamanan manusia (human security) bersumber dari tujuh aspek, yakni ekonomi, politik, kesehatan, lingkungan, pangan, komunitas atau kemasyarakatan, dan personal.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam aspek ekonomi sendiri, masyarakat harus terjamin kemakmurannya dan jauh dari pengangguran serta kemiskinan. Melihat hal tersebut, United Nations atau PBB mulai merancang suatu program untuk kerlangsungan dan pembangunan dunia yang dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs sendiri mulai dirancang pada awal tahun 2000-an dan disahkan di Markas Besar United Nations pada tanggal 25 September 2015 dengan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla sebagai representative Indonesia serta dihadiri kurang lebih 190 kepala negara lainnya.

SDGs memiliki misi untuk pembangunan global secara merata diseluruh dunia, salah satu agenda atau tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Setelah ditentukannya misi serta tujuan untuk pembangunan global, United Nations kemudian membaginya kembali ke dalam beberapa kategori pembangunan global secara spesifik. Kategori tersebut berjumlah 17 tujuan, yakni:

1. No Poverty (Tanpa Kemiskinan)

2. Zero Hunger (Tanpa Kelaparan)

3. Good Health and Well Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

4. Quality Education (Pendidikan Berkualitas)

5. Gender Equality (Kesetaraan Gender)

6. Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

7. Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau)

8. Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

9. Industry, Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

10. Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan)

11. Sustainable Cities and Communities (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

12. Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

13. Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim)

14. Life Below Water (Ekosistem Lautan)

15. Life on Land (Ekosistem Daratan)

16. Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)

17. Partnerships for The Goals (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)

17 tujuan ini saling berkaitan dan menopang satu sama lainnya, serta diperjelas dengan 169 target yang menjadi misi pembangunan berkelanjutan pada 2030.

Untuk kategori ekonomi sendiri berada di nomor 8 “Decent Work and Economic Growth” dengan membawa misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua manusia.

Menilik dari fenomena yang terjadi dewasa kini, banyak orang yang sudah mendapatkan pekerjaan namun tetap tidak bisa mencapai kesejahterannya karena pekerjaan yang tidak layak.

Kurangnya pekerjaan yang layak, kurangnya investasi, dan konsumsi yang rendah menyebabkan terkikisnya kontrak sosial dasar di mana masyarakat demokratis dibangun, yakni semua kemajuan harus dibagi.

Melansir dari SDGs Bappenas (20/10), penciptaan lapangan kerja sebagai pusat pembuatan kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pekerjaan yang layak, tetapi juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan mengurangi kemiskinan. Ini merupakan siklus positif bagi perekonomian dan masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengimbangi pertumbuhan populasi usia kerja global sekitar 40 juta per tahun, lebih dari 600 juta pekerjaan baru diharapkan perlu diciptakan pada tahun 2030. Sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki yang berpenghasilan kurang dari $2 per hari tidak cukup untuk mengangkat diri mereka sendiri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan dan membutuhkan perbaikan.

Melansir dari SDGs Report 2022 dari website resmi United Nations (20/10), Pandemi COVID-19 memicu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade dan membalikkan kemajuan menuju pekerjaan yang layak untuk semua. Meskipun ekonomi global mulai pulih pada tahun 2021, di mana terdapat beberapa perbaikan dalam mengatasi pengangguran, permasalahan ekonomi tetap sulit diatasi.

Pola pemulihan ini juga sangat bervariasi di seluruh wilayah, negara, sektor, dan tenaga kerja. Negara maju mengalami pemulihan yang lebih kuat, sementara yang lainnya terus berjuang dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah dan penurunan tenaga kerja akibat penutupan tempat kerja.

Banyak perusahaan kecil, terutama yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah (menengah ke bawah) sangat dirugikan, dengan kapasitas terbatas untuk tetap layak. Kelompok tenaga kerja yang paling terdampak krisis, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas adalah yang terakhir pulih.

Hingga akhir 2021, pemulihan ekonomi global telah terjadi terhambat oleh gelombang baru dari COVID-19, inflasi, gangguan rantai pasokan utama, ketidakpastian kebijakan dan tantangan tenaga kerja yang terus-menerus, serta konflik di Ukraina adalah hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022.

Adanya SDGs menjadi langkah baik untuk pemulihan serta pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang ekonomi, mengingat bahwa ekonomi merupakan salah satu penunjang kehidupan serta penanda hidup yang layak bagi setiap manusia.

SDGs ini juga menyerukan partisipasi penuh seluruh umat manusia tentang adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengenyam pendidikan dan karier, pengentasan kemiskinan, serta upaya penjagaan serta pelestarian lingkungan sebagai rumah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.