Konten dari Pengguna

Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Pemerintah, Bagaimana Pengawasannya?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Ihsan Suwandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Dana Cadangan Pesangon yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel untuk melindungi hak pekerja.
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Dana Cadangan Pesangon yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel untuk melindungi hak pekerja.

Dana Cadangan Pesangon wajib disetor ke lembaga pemerintah. Pengawasan yang transparan diperlukan untuk melindungi hak pekerja dari risiko penyalahgunaan dana. Dana Cadangan Pesangon menjadi perhatian publik setelah pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan dana pesangon yang ditempatkan pada lembaga pemerintah. Kebijakan Dana Cadangan Pesangon ini bertujuan melindungi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai keamanan dan pengawasan dana. Berdasarkan Pasal 253 dan 254, dana tersebut berasal dari aset perusahaan yang dicadangkan dan harus ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Tujuannya tentu baik. Pekerja diharapkan tidak lagi kehilangan hak pesangon hanya karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan ketika melakukan PHK. Namun, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh luput dari perhatian: bagaimana pemerintah menjamin dana tersebut aman dan tidak disalahgunakan? Belajar dari Kasus ASABRI Kekhawatiran mengenai pengelolaan dana publik bukan tanpa alasan. Indonesia pernah menghadapi kasus korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT ASABRI. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyimpangan pengelolaan investasi ASABRI periode 2012–2019 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun. Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana dalam jumlah besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Transparansi dan aturan tertulis saja tidak cukup apabila tidak disertai pengawasan yang benar-benar berjalan. Dana pesangon bukan uang biasa. Di dalamnya terdapat hak pekerja yang dikumpulkan untuk menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan. Karena itu, penyalahgunaan dana tersebut dapat berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja dan keluarganya. Jangan Sampai Perlindungan Berubah Menjadi Risiko Menurut saya, pemerintah perlu memastikan beberapa hal sebelum kebijakan ini diterapkan sepenuhnya. Pertama, lembaga pengelola harus memiliki sistem audit independen dan pelaporan yang transparan. Kedua, dana pesangon harus dipisahkan secara tegas dari kepentingan operasional maupun investasi berisiko. Ketiga, harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas apabila terjadi penyalahgunaan. Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pencairan agar pekerja tidak kesulitan mendapatkan haknya ketika mengalami PHK. Perlu diketahui, hingga 15 November 2026, Kemnaker menyatakan bahwa lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon belum ditetapkan. Mekanisme teknis, tata kelola, dan pertanggungjawabannya juga masih memerlukan aturan pelaksanaan. Pada akhirnya, tujuan melindungi pekerja merupakan hal yang penting. Namun, perlindungan tersebut harus disertai jaminan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar aman. Jangan sampai kebijakan yang awalnya bertujuan melindungi hak pekerja justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan.