Ke Mana Arah Pendidikan Karakter Kita?
ASN Tugas Belajar di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Pemerhati pendidikan dan media sosial. Penikmat kopi, film, musik, dan kuliner.
·waktu baca 14 menit
Tulisan dari Danasmoro Brahmantyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kemarin saat membuka media sosial, saya membaca berita yang cukup mengejutkan dari sebuah akun media nasional: seribu taruna Akademi Militer (Akmil) akan diterjunkan ke 178 Sekolah Rakyat untuk membina kedisiplinan siswa, mulai dari cara menyetrika baju seragam, merapikan sprei, kerapian lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan ke media bahwa langkah ini dipandang perlu untuk "mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru".
Program pelibatan taruna Akmil ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Belakangan ini, pendekatan militer semakin sering diadopsi untuk menyelesaikan persoalan sipil. Mulai dari pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad), hingga latihan dasar bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang berujung tragis dengan jatuhnya korban jiwa. Kini, pola serupa juga masuk ke ranah pendidikan anak melalui Sekolah Rakyat.
Saya mencoba memahami niat di balik wacana kebijakan ini. Pemerintah ingin mendidik anak-anak di Sekolah Rakyat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem agar punya masa depan yang lebih baik.
Namun, sebagai praktisi komunikasi pembangunan, pernyataan Wamensos bahwa program ini bertujuan "mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru" mengesankan bahwa kemiskinan adalah akibat dari perilaku individu orang tua dan anak, bukan karena kegagalan sistemik. Padahal, cukup banyak riset pembangunan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks dari sekadar "kegagalan individu", misalnya: kualitas sekolah, akses kesehatan, lingkungan tempat tinggal, kesempatan kerja, dan jaringan sosial sama pentingnya dengan kebiasaan pribadi.
Dalam ilmu kebijakan publik, cara kita mendefinisikan masalah menentukan solusi yang diambil (Stone, 2012). Jika kemiskinan dipandang sebagai masalah ketiadaan disiplin, maka latihan ala barak dirasa wajar. Namun, jika kemiskinan didefinisikan sebagai ketimpangan struktur ekonomi dan akses, solusinya pasti bukan taruna yang mengajarkan cara menyemir sepatu.
Menurut pakar komunikasi pembangunan dan perubahan sosial Jan Servaes, pendekatan dari atas ke bawah ini mengulang paradigma modernisasi usang, yang memosisikan masyarakat miskin sebagai objek pasif yang perlu diperbaiki oleh pihak luar.
Oleh karena itu, muncul pertanyaan yang menggelitik di benak saya
Apakah pendidikan karakter sama dengan menghasilkan anak yang patuh? Lalu, apakah kepatuhan yang terlihat sama dengan karakter yang tumbuh dari dalam diri anak?
Disiplin memang diperlukan. Tidak ada pendidikan yang berhasil tanpa kebiasaan belajar, tanggung jawab, dan pengelolaan diri yang baik. Tetapi, jenis disiplin yang dibangun menentukan jenis warga negara yang akan lahir. Jika pendekatan militeristik dianggap berhasil membentuk karakter di Sekolah Rakyat, dorongan ataupun tekanan untuk menerapkannya di lingkungan pendidikan lain bisa muncul dengan cepat. Karena itu, perdebatan ini tidak semata tentang satu program, melainkan tentang arah pendidikan karakter nasional.
Rapi di Luar, Belum Tentu Beres di Dalam
Dalam banyak percakapan publik, karakter sering direduksi menjadi tiga hal: rapi, tertib, dan hormat pada atasan. Ketiganya tentu baik. Tetapi apakah itu cukup?
Ilmu psikologi sosial sudah lama mempelajari bagaimana orang bisa patuh pada figur berseragam. Eksperimen kepatuhan Stanley Milgram menemukan bahwa seragam dan atribut otoritas membuat orang cenderung taat, bukan karena mereka setuju secara sadar, tapi karena ada semacam aturan tidak tertulis dalam diri kita untuk patuh pada yang berkuasa. Bayangkan efek ini pada anak yang jauh dari rumah, di lingkungan yang asing, berhadapan dengan orang dewasa berseragam yang mengatur keseharian mereka.
Albert Bandura, salah satu tokoh besar psikologi perkembangan, menambahkan hal yang menurut saya lebih halus dan lebih perlu diwaspadai. Anak tidak cuma meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, tapi juga diam-diam belajar situasi seperti apa yang membuat sikap otoriter dianggap wajar dan pantas ditiru. Ini bukan soal anak akan meniru kekerasan secara langsung, karena memang tidak ada laporan kekerasan fisik dalam program ini. Yang saya khawatirkan lebih halus dari itu,
anak belajar bahwa dominasi dan komando adalah bentuk kekuasaan yang sah dan boleh dicontoh.
Saya tidak mengatakan bahwa setiap pelibatan unsur militer otomatis merusak perkembangan anak. Klaim seperti itu tidak didukung bukti yang cukup. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa simbol otoritas memiliki efek psikologis, dan efek itu perlu dipertimbangkan secara serius ketika sasaran kebijakan adalah anak-anak yang sedang membentuk identitas diri.
Filsuf pendidikan dan psikolog perkembangan sejak lama menekankan bahwa kedewasaan moral bukan sekadar kemampuan menaati aturan. Lawrence Kohlberg menunjukkan bahwa perkembangan moral bergerak dari kepatuhan karena takut hukuman menuju kemampuan menilai prinsip keadilan secara mandiri.
Demokrasi membutuhkan warga yang mampu melakukan tahap terakhir itu. Kita memerlukan orang yang dapat berkata, “Saya memahami aturan ini, tetapi saya juga mampu menilai apakah aturan tersebut adil dan bermanfaat.” Pendidikan karakter yang hanya menekankan kepatuhan berisiko berhenti pada tahap yang lebih rendah.
Kenapa Anak Butuh Merasa Punya Pilihan
Ada satu teori yang menurut saya penting dipahami di sini, yaitu teori penentuan diri yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menjelaskan, seseorang baru benar benar menerima suatu aturan dari hati kalau tiga kebutuhannya terpenuhi, yaitu merasa punya pilihan, merasa mampu, dan merasa terhubung secara hangat dengan orang di sekitarnya. Kalau anak hanya dipaksa taat tanpa penjelasan dan tanpa hubungan yang dekat, mereka mungkin tetap patuh selama diawasi, tapi rentan menyimpan rasa jengkel yang bisa muncul lagi begitu pengawasan hilang (Curren dkk., 2024).
Inilah yang membedakan kepatuhan dengan karakter. Kepatuhan bisa dipaksakan dalam hitungan hari. Karakter, yang berarti nilai yang benar benar dipegang seseorang meski tidak ada yang mengawasi, butuh waktu dan hubungan yang dibangun pelan pelan.
Sekolah Bukan Kantor, dan Remaja Bukan Pegawai Baru
Ada alasan kenapa kekhawatiran saya soal pendidikan berbeda dengan kekhawatiran saya soal pelatihan bela negara untuk aparatur sipil negara dewasa. Sekolah bukan tempat kerja. Sekolah juga tentu berbeda dengan medan tempur atau mitigasi bencana. Sekolah juga bukan sekadar tempat menyelesaikan persoalan teknis, melainkan ruang sakral bagi anak untuk membentuk identitas diri dan memahami otoritas sebagai warga negara.
Sekolah adalah salah satu ruang paling penting tempat seorang anak membentuk gambaran tentang siapa dirinya, apa yang benar, dan bagaimana dunia bekerja. Sementara orang dewasa yang mengikuti pelatihan bela negara sudah punya identitas yang relatif mapan.
Remaja di Sekolah Rakyat sedang berada di titik sebaliknya, tahap mencari jati diri, sehingga pengalaman apa pun yang mereka lewati di usia ini akan membekas jauh lebih dalam dan bertahan jauh lebih lama.
Sebuah penelitian tentang sekolah kadet militer di Pakistan tidak menolak model pendidikan militer secara mentah mentah. Namun, penelitian itu tetap mengakui adanya ketegangan yang belum terpecahkan antara menuntut kepatuhan dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada remaja (Islam & Ansari, 2026). Bahkan sekolah kadet yang sudah berjalan puluhan tahun, dengan sistem asrama jangka panjang dan pengasuh yang sama dari tahun ke tahun, masih bergulat dengan masalah ini.
Program lima hari oleh taruna yang sama sekali tidak dikenal siswa jelas jauh lebih rentan menghadapi masalah yang sama atau mungkin jauh lebih besar.
Ada juga penelitian klinis terhadap taruna sekolah militer Suvorov di Rusia yang menemukan, setelah satu tahun pendidikan, gejala cemas dan depresi pada mereka meningkat tiga kali lipat dibanding saat baru masuk (Voronina & Sakharov, 2021). Memang, populasi dan lama pendidikan di penelitian ini jauh berbeda dari program lima hari di Sekolah Rakyat, jadi saya tidak bisa bilang hal yang persis sama akan terjadi. Tapi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa
lingkungan bergaya militer bisa meninggalkan jejak psikologis pada remaja, apalagi remaja yang sedang di fase paling rentan membentuk jati diri, bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar.
Implementasi yang Melompat (Terlalu) Jauh
Jika kita menelaah Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum Sekolah Rakyat, keterlibatan militer sama sekali tidak disebutkan di dalamnya. Regulasi tersebut secara eksplisit menyerahkan urusan asrama dan penguatan karakter kepada wakil kepala sekolah, bimbingan konseling, serta pekerja sosial. Pelibatan taruna Akmil baru muncul belakangan dari hasil kesepakatan rapat antar-pejabat pada Juni 2026.
Artinya, implementasi di lapangan telah (berpotensi) melompat (terlalu jauh) dari desain yang sudah disahkan sendiri.
Sektor pendidikan anak wajib diperlakukan dengan standar kehati-hatian yang jauh lebih tinggi. Berbeda dengan ASN dewasa yang mengikuti pelatihan secara sukarela, siswa Sekolah Rakyat adalah anak-anak rentan yang belum memiliki agensi untuk menolak kebijakan.
Sebagai pembanding, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melarang keterlibatan alumni demi mencegah relasi kuasa yang timpang.
Jika alumni yang sudah dikenal siswa saja dilarang karena berisiko memicu perpeloncoan, mengapa kehadiran pihak luar yang dididik dalam kultur komando justru diberi ruang tanpa aturan mitigasi yang jelas?
Menjaga Batas Sipil-Militer
Pelatihan militer bagi manajer koperasi dewasa yang lolos skrining kesehatan saja tetap menelan korban jiwa. Logikanya, kepatuhan prosedural di atas kertas tidak otomatis menjamin keselamatan di lapangan. Fakta ini seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati, bukan malah menerapkan pola yang sama kepada populasi anak-anak.
Pelibatan institusi luar di luar ekosistem pendidikan sipil juga berpotensi tinggi mengaburkan rantai akuntabilitas publik melalui beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama:
UU Nomor 23 Tahun 2019 mengamanatkan pembinaan bela negara di sekolah dilakukan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, namun program ini justru berjalan via kerja sama Kemensos dan TNI tanpa peran jelas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, mengaku "tak pernah ada pembicaraan mengenai pelibatan taruna Akmil" sebelum itu, dan Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyebut hal serupa, isu ini bahkan tidak disinggung sama sekali dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Sosial pada 23 Juni 2026. Belakangan, sikap sejumlah anggota Komisi VIII lintas fraksi bergeser menjadi dukungan bersyarat, dengan syarat pendekatannya tetap humanis dan peran guru sebagai aktor utama pendidikan tidak tergeser. Ada indikasi sikap Legislatif disebabkan keterlanjuran rencana tersebut diumumkan ke publik, bukan sebelum keputusan diambil, yang menunjukkan fungsi pengawasan DPR baru bekerja setelah kebijakan berjalan, bukan sebagai penyaring sebelum kebijakan itu ditetapkan.
Taruna yang bertugas berada di bawah komando Akademi TNI, bukan kepala sekolah. Jika terjadi pelanggaran fisik atau trauma psikologis pada anak, tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab di mata hukum.
Kalau wacana kebijakan semacam ini dibiarkan berjalan tanpa koreksi dan evaluasi yang jujur, ia berisiko menjadi kebiasaan yang terus diulang begitu saja tanpa dipertanyakan lagi, dan bisa menjalar ke sekolah sekolah lain dengan alasan yang sama.
Di sinilah kehati-hatian kebijakan menjadi penting. Tidak semua solusi yang efektif dalam jangka pendek baik untuk tujuan pendidikan jangka panjang. Anak memang bisa menjadi lebih tertib setelah berada dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Tetapi pertanyaan yang lebih relevan adalah:
apakah mereka juga menjadi lebih mampu mengambil keputusan etis ketika tidak ada yang memerintah?
Selanjutnya, pertanyaan saya mulai bergeser, dari soal apa yang terjadi pada satu anak, menjadi soal siapa yang sebenarnya mengambil keputusan ini, lewat jalur apa, dan siapa yang bertanggung jawab kalau ada yang keliru.
Bukan lima hari orientasi yang menjadi kekhawatiran saya. Yang lebih penting adalah (dugaan) logika yang sedang dibangun di belakangnya. Jika pendekatan militeristik dianggap efektif karena menghasilkan ketertiban cepat, maka sekolah lain yang menghadapi masalah kedisiplinan dapat terdorong meminta solusi serupa.
Sedikit demi sedikit, ruang pendidikan sipil dapat terbiasa melihat struktur komando sebagai jawaban utama atas persoalan pembentukan karakter.
Perubahan besar jarang terjadi melalui satu keputusan dramatis. Ia menyusup, menyelinap, perlahan lewat pengecualian-pengecualian kecil yang terus diulang sehingga dianggap lumrah (Hall, 1993). Jika tren masuknya militer ke ranah sipil ini dinormalisasi, batas antara ruang sipil dan ruang militer dalam dunia pendidikan kita akan semakin kabur.
Niat pemerintah membantu anak dari keluarga miskin ekstrem tentu mulia. Namun, proses mencapai tujuan tersebut harus tetap mematuhi koridor hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Disiplin Positif: Jalan Lain yang Sudah Terbukti
Kritik tanpa solusi mudah terdengar sinis. Karena itu saya ingin menekankan bahwa kebutuhan membangun disiplin anak-anak Sekolah Rakyat adalah nyata. Persoalannya bukan apakah disiplin diperlukan, melainkan bagaimana cara membangunnya.
Kabar baiknya, ada cara menumbuhkan disiplin dan karakter positif tanpa harus meminjam gaya barak militer. Apalagi cara itu sudah terbukti di sekolah kita sendiri. Penelitian Purnamasari & Supardi (2025) di SMAN 1 Rancabungur mengungkap bahwa delapan dari sepuluh siswa dan hampir semua guru di sana lebih memilih disiplin positif sebagai tujuan jangka panjang pendidikan karakter, dibanding disiplin keras berbasis hukuman. Ada juga penelitian yang menguji model pendidikan karakter berbasis latihan pemecahan masalah pada anak jalanan di Yogyakarta, populasi yang secara sosial ekonomi mirip dengan siswa Sekolah Rakyat, dan hasilnya terbukti efektif tanpa unsur komando militer sama sekali (Aman dkk., 2014).
Yang menarik, kedua contoh ini dijalankan oleh guru dan tenaga sekolah sendiri, bukan pihak luar. Ini yang membuat saya yakin, solusi paling masuk akal bukan mendatangkan institusi baru dari luar sekolah, melainkan memperkuat kapasitas guru bimbingan konseling dan para pendidik yang sudah ada. Mereka yang setiap hari bersama anak-anak ini, mengenal latar belakang mereka, dan bisa membangun hubungan jangka panjang yang menurut ilmu motivasi tadi justru menjadi syarat utama tumbuhnya karakter yang tulus.
Melatih guru dengan pendekatan disiplin positif jauh lebih murah, lebih aman, dan sudah punya bukti keberhasilan, dibanding mendatangkan pihak yang sama sekali baru dikenal siswa.
Disiplin positif adalah cara mendidik anak agar bertanggung jawab dan sadar atas tindakannya sendiri, lewat hubungan yang saling menghormati, bukan lewat rasa takut atau hukuman. UNESCO, dalam panduan resminya untuk guru sejak 2006, menyebut pendekatan ini sebagai cara mengajarkan perilaku yang benar tanpa membuat anak takut pada kekerasan. Istilah disiplin positif ini pertama kali dipopulerkan psikolog pendidikan Jane Nelsen, dan sejak itu sudah diadopsi luas, termasuk oleh sejumlah sekolah di Indonesia sendiri.
Di sisi lain, ternyata banyak negara dengan hasil pendidikan baik justru menekankan kepercayaan dan regulasi diri. Ambil contoh di Finlandia, sekolah dibangun di atas tingkat kepercayaan yang tinggi antara guru, siswa, dan orang tua. Disiplin tetap ada, tetapi tidak bergantung pada kontrol yang sangat hierarkis. Sektor pendidikan di Selandia Baru mengembangkan pendekatan trauma-informed yang menekankan rasa aman emosional bagi anak-anak yang mengalami kerentanan sosial. Bahkan di Singapura, yang sering dipandang sangat disiplin, membangun pendidikan karakter melalui Character and Citizenship Education melalui dialog kelas, pelayanan masyarakat, dan pembelajaran reflektif, bukan melalui pelatihan ala barak sebagai pendekatan utama.
Steven Vago mengingatkan bahwa perubahan sosial yang sehat lahir dari ketegangan struktural yang dikelola secara dialektis, bukan dicapai lewat keseragaman paksa. Kalau Sekolah Rakyat benar-benar ingin memutus rantai kemiskinan antargenerasi, jalan yang paling logis bukan menghapus habitat lama anak-anak ini dan menggantinya dengan kepatuhan ala barak, melainkan membangun jembatan yang memungkinkan mereka membawa serta kekuatan dari latar belakang mereka sambil memperoleh alat baru untuk menavigasi dunia yang lebih luas.
Dari perspektif perubahan sosial, setidaknya ada empat pendekatan yang menurut saya bisa dikembangkan sekolah. Pertama, penguatan Bimbingan Konseling. Sekolah berasrama membutuhkan konselor profesional yang membantu anak mengelola emosi, konflik, dan adaptasi lingkungan baru. Kedua, banyak anak dari keluarga sangat rentan membawa pengalaman stres dan ketidakpastian. Untuk itu, pendekatan trauma-informed serta respons pertama seharusnya membangun rasa aman, bukan sekadar kepatuhan.
Ketiga, penguatan pembelajaran sosial-emosional karena kemampuan bekerja sama, berempati, mengelola kemarahan, dan menyelesaikan konflik terbukti berkaitan dengan keberhasilan akademik maupun sosial. Keempat, penguatan kepemimpinan siswa melalui disiplin yang lahir dari partisipasi biasanya lebih tahan lama dibanding disiplin yang sepenuhnya dipaksakan dari atas.
Semua pendekatan ini sebenarnya sejalan dengan semangat pendidikan karakter moderen yang sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah kita dan dapat dijalankan tanpa menempatkan anak dalam logika komando militer.
Menentukan Arah Pendidikan Karakter
Terakhir, saya tidak menulis ini untuk menolak disiplin. Saya percaya bahwa Indonesia membutuhkan generasi yang tangguh, bertanggung jawab, dan mampu bekerja keras. Namun, menanamkan nilai bela negara dan kedisiplinan tidak harus dilakukan dengan meminjam kultur militer. Karakter tidak identik dengan barisan yang rapi. Ketangguhan tidak identik dengan kepatuhan membuta. Tanggung jawab tidak identik dengan takut pada otoritas.
Pendidikan karakter pada akhirnya adalah proyek membentuk manusia yang mampu mengatur diri, memahami orang lain, dan mengambil keputusan moral ketika menghadapi tekanan.
Pendidikan karakter membutuhkan keteladanan, dialog, rasa aman, dan kesempatan untuk berpikir, bukan hanya instruksi yang harus diikuti.
Karena itu, sebelum kita menjadikan pendekatan militeristik sebagai jawaban atas persoalan karakter anak-anak Indonesia, ada baiknya kita bertanya lebih dulu:
apakah tujuan pendidikan kita adalah menghasilkan warga yang selalu menunggu komando, atau warga yang mampu berpikir, bertanggung jawab, dan bertindak benar bahkan ketika tidak ada komando sama sekali?
Bagi saya, jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan pendidikan karakter Indonesia, jauh melampaui polemik satu program sekolah hari ini.
Kalau tujuan kita adalah anak yang disiplin hari ini, mungkin komando bisa memberi hasil cepat. Tapi kalau tujuan kita adalah warga negara yang mandiri, berani berpikir sendiri, dan tetap punya nilai baik meski tidak diawasi, maka pendekatannya berbeda.
Karakter bukan tentang seberapa rapi seseorang berbaris, melainkan seberapa jujur ia bertindak ketika tidak ada yang melihat. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan pendidikan karakter kita, bukan kerapian seragam.