Melampaui Algoritma: Bukan Suara yang Paling Keras, tapi yang Paling Dipercaya
ASN Tugas Belajar di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Pemerhati pendidikan dan media sosial. Penikmat kopi, film, musik, dan kuliner.
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Danasmoro Brahmantyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Tulisan sebelumnya berhenti dengan satu pertanyaan yang sengaja saya tunda jawabannya: kalau publik memang sudah lebih banyak menonton ketimbang membaca berita, kalau algoritma memang sudah mengambil alih apa yang sampai ke layar kita, lalu apa yang sebaiknya dilakukan?
PerbesarPertanyaan itu rasanya tidak bisa dijawab dengan satu jurus jitu. Pemerintah, media, dan komunikator pembangunan menghadapi persoalan yang sama, tetapi posisi mereka untuk merespons jauh berbeda satu sama lain.
Mari mulai dari yang paling dekat dengan keseharian saya, yaitu komunikasi pembangunan.
Ukuran Keberhasilan Komunikasi Pembangunan
Selama ini, banyak program komunikasi publik masih mengukur keberhasilan dari jumlah tayangan atau jumlah orang yang "terjangkau". Cara berpikir ini mungkin terasa nyaman, tapi semakin sulit dipertahankan begitu kita sadar bahwa angka jangkauan yang besar tidak selalu berarti pesan itu sampai dengan utuh.
Data terbaru justru menunjukkan arah yang sama, Digital News Report 2026 dari Reuters Institute mengungkap bahwa sebagian penerbit berita kini mulai meninggalkan metrik jangkauan yang "mentah", dan beralih memprioritaskan kedalaman keterlibatan audiens yang lebih kecil, tetapi loyal.
Komunikator pembangunan rasanya perlu mengikuti logika serupa. Lebih baik menjangkau seribu orang yang benar-benar memahami dan mengubah perilakunya, dibanding sejuta orang yang sekadar melihat sekilas tanpa memproses apa pun.
Gagasan lama Everett Rogers tentang difusi inovasi membantu menjelaskan kenapa demikian. Rogers menekankan bahwa adopsi sebuah gagasan baru bukan peristiwa sekali jadi, melainkan proses bertahap yang melibatkan kesadaran, ketertarikan, evaluasi, dan akhirnya adopsi. Video pendek yang viral mungkin baik untuk tahap kesadaran, tapi keputusan untuk benar-benar mengubah perilaku, misalnya mengikuti program vaksinasi atau mendaftar pelatihan keterampilan, membutuhkan ruang keterlibatan yang lebih dalam daripada sekadar tontonan tiga puluh detik.
Antropolog Arjun Appadurai pernah mengingatkan bahwa arus informasi global bergerak jauh lebih cepat daripada arus perubahan nilai dan kebiasaan masyarakat. Ada jarak antara seberapa cepat sebuah pesan menyebar dan seberapa cepat orang benar-benar berubah karena pesan itu, jarak yang mudah terlupakan begitu kita terlalu terpukau pada angka jangkauan.
Konsekuensinya, kemitraan dengan kreator lokal perlu dirancang lebih cermat daripada sekadar membayar untuk endorsement. Pada laporan yang sama, Reuters Institute menyebut bahwa publik menilai kreator lebih menghibur dan relatable, tetapi pada saat yang sama menilai mereka kurang dapat dipercaya dibanding media institusional. Ini justru petunjuk yang jelas tentang arah yang tepat:
Kemitraan yang efektif adalah yang menggabungkan kekuatan kreator, kedekatan dan bahasa yang manusiawi, dengan validasi sumber resmi yang transparan. Bukan menggantikan salah satu dengan yang lain.
Ada satu pelajaran lagi yang sering terlewat, yaitu belajar dari kegagalan media memonetisasi perhatian digital.
Selama lima tahun terakhir (Digital News Report 2022-2026), proporsi orang yang bersedia membayar untuk berita daring secara global nyaris tidak bergerak dari kisaran 17 hingga 18 persen, meski konsumsi digital terus melonjak setiap tahun. Pelajarannya sederhana: banyaknya orang yang "terjangkau" oleh sebuah pesan tidak berarti banyak dari mereka yang benar-benar menganggap pesan itu cukup berharga untuk ditindaklanjuti.
Jangkauan dan kedalaman keterlibatan adalah dua hal yang berbeda, dan program pembangunan yang hanya mengejar yang pertama akan terus mengulang kegagalan yang sama seperti yang dialami industri media.
Saatnya Mempertahankan Diri sebagai Rujukan
Sekarang giliran media itu sendiri. Di tengah erosi kepercayaan yang masif, ada satu temuan yang justru memberi secercah harapan. Reuters Institute mencatat ketika publik dihadapkan pada informasi yang mencurigakan, merek (brand) produsen berita yang sudah dipercaya tetap menjadi rujukan yang paling sering dicari orang untuk memverifikasi kebenaran, mengalahkan sumber lain termasuk media sosial. Kepercayaan pada merek berita tertentu, dengan kata lain, bertahan lebih baik dibanding kepercayaan pada "berita" sebagai kategori umum.
Ini memberi arah yang cukup jelas bagi media.
Daripada berkompetisi di ranah yang sudah dikuasai kreator dan platform, yaitu kecepatan, hiburan, personalisasi algoritmik, media justru lebih diuntungkan jika mempertegas posisinya sebagai rujukan verifikasi.
Konsep ruang publik dari Jurgen Habermas relevan untuk dipanggil kembali di sini, terutama soal pentingnya forum bagi warga untuk berdiskusi secara rasional berdasarkan informasi yang valid. Peran itu tidak hilang, hanya berpindah bentuk. Media masih dibutuhkan, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber, tapi sebagai titik verifikasi di tengah keramaian sumber yang makin sulit dipilah.
Cara pandang Pierre Bourdieu tentang modal simbolik juga membantu menjelaskan kenapa, menurut saya, posisi ini layak diperjuangkan. Modal semacam ini, kepercayaan dan reputasi yang terbentuk dari waktu ke waktu, tidak bisa dibeli secara instan. Ia sulit ditiru justru karena dibangun lewat konsistensi yang panjang. Itulah aset yang sebenarnya masih dimiliki media yang sudah lama berdiri, dan aset itu terasa jauh lebih berharga sekarang dibanding di masa ketika kepercayaan publik belum tergerus.
Salah satu hal yang juga menguatkan harapan ini adalah masih adanya dukungan publik terhadap prinsip imparsialitas dalam pemberitaan.
Survei global Reuters Institute tahun ini menunjukkan proporsi orang yang lebih menyukai berita yang tidak memihak masih mengungguli mereka yang menyukai berita sejalan dengan pandangannya sendiri, dengan selisih lebih dari dua berbanding satu. Artinya, godaan untuk mengikuti arus polarisasi demi menarik perhatian sebetulnya tidak didukung mayoritas publik, meski terasa demikian kalau hanya melihat permukaan media sosial.
Lebih dari Sekadar Narasi
Ada satu sisi yang sering terlewat dalam diskusi tentang krisis kepercayaan media, yaitu dimensi anggarannya. Di Indonesia, dua tahun berturut-turut, program populis pemerintah, mulai dari makan siang gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG), secara tidak langsung memangkas belanja iklan pemerintah ke media nasional maupun daerah. Ditambah penutupan sejumlah dukungan donor internasional, media kecil di daerah mengalami tekanan finansial yang nyata, bukan sekadar tantangan editorial seperti yang biasa dibahas.
Pelemahan media lokal ini berdampak langsung pada kapasitas pengawasan independen terhadap implementasi program pembangunan di tingkat daerah. Sebuah kebijakan yang baik di atas kertas bisa berjalan buruk di lapangan tanpa ada yang mengawasinya secara independen, dan media lokal yang lemah secara finansial cenderung kurang mampu menjalankan fungsi itu secara konsisten.
Ekonom penerima Nobel, Amartya Sen pernah menulis bahwa kebebasan informasi bukan sekadar hak yang berdiri sendiri, melainkan prasyarat bagi pembangunan itu sendiri untuk berjalan secara akuntabel. Pandangan ini terasa makin relevan sekarang.
Tanpa media yang cukup sehat untuk bertanya, sebuah program pembangunan kehilangan salah satu mekanisme koreksi dirinya yang paling penting.
Karena itu, dukungan pemerintah terhadap ekosistem media semestinya dilihat sebagai investasi pada infrastruktur akuntabilitas, bukan sekadar belanja komunikasi pemerintah. Yang dibutuhkan bukan hanya narasi yang lebih baik dari pemerintah, melainkan ekosistem pemberitaan yang cukup sehat secara ekonomi untuk bisa mempertanyakan narasi itu sendiri ketika diperlukan.
Pemerintah juga perlu bersikap realistis terhadap kecerdasan buatan generatif sebagai alat komunikasi kebijakan. Publik secara global, dan tidak terkecuali di Indonesia, menunjukkan tingkat kepercayaan yang jauh lebih rendah terhadap konten yang dihasilkan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) untuk isu berat seperti kebijakan publik, dibanding untuk tugas teknis seperti penerjemahan atau ringkasan.
Data terbaru dari laporan Reuters Institute juga menunjukkan adopsi chatbot AI untuk mencari informasi berita masih relatif kecil, hanya satu dari sepuluh orang secara global, dan adopsinya pun tidak merata. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman bahkan tidak mencatat kenaikan penggunaan chatbot AI untuk berita dalam setahun terakhir. Artinya, asumsi bahwa AI akan segera menjadi kanal utama komunikasi kebijakan publik masih terlalu prematur.
Namun, perlu diwaspadai, menggunakan AI generatif untuk menyusun narasi kebijakan tanpa proses verifikasi manusia yang transparan berisiko justru mempercepat erosi kepercayaan yang sedang berusaha diperbaiki, tanpa manfaat jangkauan yang sepadan untuk saat ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan mengatakan disrupsi teknologi digital dan AI menjadi tantangan komunikasi publik pemerintah saat ini. Menurutnya, ruang publik saat ini kian dipengaruhi oleh kekuatan teknologi non-manusia yang kerap menimbulkan bias informasi. Ia meyakini banyak pemikiran Presiden yang terdistorsi oleh algoritma dan AI.
Untuk itu, sesuai arahan Presiden, ia berencana membentuk tim khusus di Bakom untuk mengkaji dan mendalami dinamika ruang digital modern, khususnya terkait bagaimana algoritma dan AI memengaruhi atau membuat jarak antara pikiran Presiden dan rakyat. "Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok apa tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran Presiden dengan masyarakat," ungkap Kepala Bakom yang baru dilantik itu.
Adaptasi tanpa Mengorbankan Substansi
Menarik semua hal tersebut menjadi satu titik, yang menyatukan ketiga pihak ini bukanlah taktik yang sama, melainkan prinsip yang sama: kecepatan perubahan lanskap informasi menuntut kapasitas adaptif yang berkelanjutan, bukan strategi sekali jadi yang dianggap final.
Dalam kerangka complexity leadership, ini disebut sebagai kapasitas membaca perubahan dan merespons secara cepat tanpa kehilangan arah, bukan sekadar menyusun rencana yang paling rinci.
Lima tahun terakhir saja sudah membuktikan betapa cepatnya lanskap ini bergeser, dari dominasi Facebook, ke kebangkitan TikTok, hingga kemunculan AI generatif sebagai kanal informasi baru. Tidak ada alasan untuk berasumsi kecepatan ini akan melambat dalam lima tahun ke depan.
Pada akhirnya, pemerintah, media, maupun komunikator pembangunan menghadapi godaan yang sama: mengejar perhatian publik dengan cara apa pun yang tersedia, termasuk dengan mengorbankan akurasi demi kecepatan atau daya tarik.
Namun, di tengah ruang informasi yang makin padat dan makin diragukan, saya percaya pihak yang berhasil menjaga keandalan informasi yang akan tetap relevan dalam jangka panjang.
Bukan karena paling keras suaranya, tetapi karena paling layak dipercaya ketika dibutuhkan.