Menimbang Artificial Intelligence dalam Inovasi Pembangunan
ASN Tugas Belajar di S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Pemerhati pendidikan dan media sosial. Penikmat kopi, film, musik, dan kuliner.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Danasmoro Brahmantyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Artificial Intelligence atau Akal Imitasi (AI) kini hadir hampir di semua sektor, termasuk pembangunan dan pelayanan publik. Banyak pihak melihat AI sebagai solusi cepat untuk mempercepat birokrasi, mengolah data besar, hingga menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence based policy).
Dalam banyak kasus, harapan itu memang tidak sepenuhnya salah. AI mampu membantu organisasi bekerja lebih efisien, mengurangi pekerjaan administratif yang repetitif, dan membuka ruang bagi manusia untuk lebih fokus pada kreativitas serta pemecahan masalah.
AI bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga kekuatan sosial yang dapat memengaruhi arah pembangunan itu sendiri.
Di sektor pemerintahan, misalnya, chatbot dan sistem berbasis AI mulai digunakan untuk mempercepat layanan publik. Algoritma juga membantu memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik sehingga pesan pembangunan dapat disampaikan lebih tepat sasaran. Ini adalah kemajuan penting bagi pelayanan publik.
Akal Imitasi memungkinkan pemerintah atau organisasi menyampaikan pesan pembangunan secara lebih tepat sasaran. Dalam kampanye kesehatan publik atau perubahan iklim, misalnya, pesan tidak lagi dibuat seragam untuk semua orang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, perilaku, dan konteks masyarakat setempat.
Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan isu yang disampaikan sehingga informasi lebih mudah dipahami, diingat, dan mendorong keterlibatan publik yang lebih besar.
AI juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil (UMKM), termasuk mereka yang bekerja dengan sumber daya terbatas. Teknologi ini membantu mereka mengakses alat perencanaan bisnis dan keberlanjutan yang sebelumnya hanya dimiliki perusahaan besar.
Melalui analisis data dan prediksi berbasis AI, pelaku usaha kecil kini bisa menilai keuntungan bisnis sekaligus dampak lingkungannya secara lebih mudah dan murah. Dalam konteks ini, AI berpotensi menjadi “penyeimbang” yang membantu usaha kecil lebih kompetitif dan lebih siap memenuhi standar ekonomi hijau global.
Namun, di balik dampak positif itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
apakah AI benar-benar membuat pembangunan lebih adil dan manusiawi, atau justru memperkuat ketimpangan lama dengan wajah yang lebih moderen?
Seperti diingatkan oleh Marshall McLuhan,
“We shape our tools and thereafter our tools shape us.”
Teknologi yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia perlahan juga membentuk cara manusia bekerja, berpikir, bahkan mengambil keputusan.
AI Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Apakah Anda terkejut atau berguman dalam hati, "Ya iyalah" saat membaca kalimat subjudul di atas?
Sering kali AI dipersepsikan sebagai teknologi objektif. Padahal, algoritma belajar dari data masa lalu, sementara data masa lalu sering kali penuh bias sosial, ekonomi, dan politik. Akibatnya, AI dapat mewarisi sekaligus memperbesar ketidakadilan yang sudah ada sebelumnya.
Sebagai contoh, kasus teknologi pengenalan wajah (face recognition). Sejumlah riset menunjukkan sistem ini cenderung lebih akurat mengenali laki-laki berkulit terang dibanding perempuan atau kelompok berkulit gelap. Rasisme? Diskriminasi?
Masalahnya bukan semata kesalahan teknis, melainkan karena data pelatihannya tidak representatif.
Jika pola seperti ini diterapkan dalam program pembangunan, risikonya jauh lebih serius. Algoritma bisa salah mengklasifikasikan penerima bantuan, mengabaikan kelompok rentan, atau memperkuat bias dalam pengambilan keputusan.
Ironisnya, semua itu sering terjadi di balik sistem “kotak hitam”; saat output berdasarkan algoritma yang sulit dijelaskan dan sulit dipahami publik, bahkan oleh pembuat kebijakannya sendiri.
Kondisi ini mengingatkan pada kritik Shoshana Zuboff bahwa,
“Human experience becomes raw material for translation into behavioral data.”
Pengalaman hidup manusia perlahan direduksi menjadi sekumpulan data yang dipanen, dianalisis, dan diperdagangkan.
Di titik ini, teknologi tidak lagi sekadar alat bantu. Ia mulai menentukan siapa yang dianggap layak dibantu, siapa yang didengar, dan siapa yang tersingkir.
Efisiensi Tidak Selalu Berarti Keadilan
Ada kecenderungan kuat dalam birokrasi modern untuk memuja efisiensi. Selama layanan menjadi lebih cepat dan biaya lebih murah, teknologi dianggap berhasil. Padahal, pembangunan tidak hanya soal kecepatan distribusi layanan, tetapi juga soal relasi manusia, empati, dan keadilan sosial.
Komunikasi pembangunan, misalnya, sejak awal dibangun di atas prinsip dialog dan partisipasi masyarakat. Ketika seluruh proses komunikasi mulai didorong oleh AI generatif, ada risiko hilangnya sentuhan manusia dalam interaksi publik.
Pesan mungkin menjadi lebih cepat diproduksi, tetapi terasa makin artifisial dan jauh dari pengalaman nyata masyarakat.
Masyarakat bisa merasakan ketika komunikasi hanya menjadi hasil olahan mesin. Dalam jangka panjang, hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap institusi publik. Hubungan antara negara dan warga menjadi dingin, transaksional, dan kehilangan empati.
Kemampuan AI untuk mengambil alih pekerjaan administratif yang repetitif memberikan lebih banyak ruang bagi pegawai untuk fokus pada kreativitas, strategi, dan pengambilan keputusan yang membutuhkan empati. Dalam banyak kasus, efisiensi ini juga membantu pekerja memiliki waktu kerja yang lebih sehat dan produktif.
Namun, manfaat tersebut hanya bisa tercapai jika organisasi mendukung otonomi dan pengembangan keterampilan pegawai. Tanpa itu, AI justru dapat memunculkan kecemasan kehilangan pekerjaan dan menurunkan motivasi untuk berinovasi.
Karena itu, AI seharusnya diposisikan sebagai “co-pilot” yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.
Pandangan serupa juga tercermin dalam pemikiran Amartya Sen yang menegaskan,
“AI should not be a substitute for human judgement, but a tool to amplify it. In development, the most critical data is often the one that cannot be quantified: human dignity.”
Dalam pembangunan, ada aspek-aspek yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi angka, seperti martabat manusia, rasa keadilan, dan pengalaman sosial warga.
Karena itu, pembangunan tidak bisa hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi juga dari seberapa besar teknologi tetap menjaga kemanusiaan.
Industri Disinformasi Berbasis AI
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kemampuan AI generatif dalam memproduksi disinformasi secara massal. Deepfake, propaganda otomatis, hingga manipulasi narasi kini dapat dibuat jauh lebih murah, cepat, dan meyakinkan.
Masalahnya, media digital memang cenderung memberi ruang lebih besar pada konten emosional dibanding informasi faktual. Akibatnya, kebohongan sering menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.
Dalam situasi sosial yang sudah terpolarisasi, AI bisa menjadi akselerator konflik dan mistrust di masyarakat.
Ini berbahaya bagi komunikasi pembangunan. Sebab pembangunan membutuhkan kepercayaan sosial, ruang dialog, dan kesepakatan bersama mengenai realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika publik terus dibanjiri manipulasi informasi, fondasi itu perlahan terkikis.
Alat Pelengkap, Bukan Pengganti
Saya melihat AI tetap memiliki potensi besar untuk membantu pembangunan, terutama dalam pengolahan data dan peningkatan layanan publik. Tetapi ada syarat penting yang tidak boleh diabaikan,
AI harus diposisikan sebagai alat bantu manusia, bukan pengganti penilaian manusia.
Keputusan pembangunan tidak bisa hanya diserahkan pada logika algoritma. Pembangunan selalu berkaitan dengan konteks sosial, pengalaman hidup warga, ketimpangan kuasa, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi angka.
Karena itu, pembangunan berbasis AI membutuhkan tiga hal sekaligus:
1. transparansi algoritma,
2. perlindungan data publik, dan
3. ruang dialog dan partisipasi warga.
Tanpa itu, AI justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan yang sejak awal ingin diselesaikan oleh pembangunan itu sendiri.
Pada akhirnya, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah AI akan digunakan dalam pembangunan, melainkan untuk siapa AI bekerja dan nilai apa yang ingin dijaganya.
Apakah teknologi ini benar-benar membantu manusia menjadi lebih berdaya, atau justru membuat masyarakat semakin bergantung pada sistem yang tidak mereka pahami?
Dan di tengah euforia inovasi digital hari ini, masihkah kita menempatkan martabat manusia sebagai pusat dari pembangunan itu sendiri?