Sejarah Berbisik, "Mengapa Kita Berhenti Bertanya?"

Beberapa hari setelah menutup halaman terakhir novel 1984, saya mendapati diri saya memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam novel itu sendiri, tetapi cukup memicu kekhawatiran karena sepertinya semakin masuk akal.

Tentu saja kita tidak hidup di Oceania. Tidak ada Kementerian Kebenaran yang setiap hari mengubah arsip sejarah. Namun, membaca George Orwell di tahun 2026 membuat saya menyadari bahwa ancaman terhadap akal sehat tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis.

Ia sering hadir secara perlahan, melalui bahasa, kebiasaan, dan kompromi-kompromi kecil yang lama-kelamaan dianggap wajar.

Barangkali karena itulah karya-karya Orwell masih terus dibaca. Bukan karena ia berhasil meramalkan masa depan secara tepat, melainkan karena ia memahami sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana kekuasaan bekerja ketika manusia mulai kehilangan keberanian untuk mempertanyakan apa yang mereka dengar dan lihat.

Salah satu pelajaran penting dari sejarah adalah bahwa kebenaran tidak selalu kalah oleh kebohongan. Sering kali ia kalah oleh kekuasaan.

Di tengah riuhnya pengelolaan persepsi, masihkah kita memiliki keberanian untuk memeriksa sendiri apa yang benar dan apa yang sengaja dibuat kabur? (Sumber: Gambar dibuat dengan menggunakan AI)

Pada era Stalin di Uni Soviet, teori pertanian Trofim Lysenko yang tidak didukung bukti ilmiah justru diangkat menjadi kebijakan negara. Para ilmuwan genetika yang menentangnya disingkirkan. Ketika ideologi mengambil alih ruang ilmu pengetahuan, fakta tidak lagi diuji, melainkan ditetapkan. Akibatnya, kebijakan yang lahir bukan hanya keliru, tetapi juga merugikan jutaan orang.

Kita juga memiliki pengalaman yang tidak sepenuhnya asing. Selama bertahun-tahun, sejarah nasional diajarkan melalui narasi yang sangat terpusat. Tidak semua fakta dihapus, tetapi banyak fakta dipilih, disusun, dan ditekankan sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu versi resmi yang sulit dipertanyakan. Kini, ingatan kita kembali diuji lewat kegaduhan seputar proyek penulisan ulang sejarah nasional. Ketika otoritas mulai memilah peristiwa masa lalu mana yang boleh diingat dan mana yang harus diredam 'demi menjaga harmoni', kita sedang menyaksikan upaya penyeragaman nalar yang berbahaya. Sejarah tidak lagi diletakkan sebagai ruang refleksi yang jujur, melainkan instrumen untuk memproduksi kepatuhan baru.

Sosiolog Peter Berger mengingatkan bahwa kekuasaan sering mempertahankan dirinya melalui apa yang ia sebut sebagai political myths (mitos politik). Mitos ini bukan selalu kebohongan, melainkan narasi yang dibuat begitu sakral sehingga tidak lagi dianggap layak diperdebatkan. Ketika itu terjadi, komunikasi berhenti menjadi ruang dialog. Ia berubah menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan.

Siasat Panggung Politik dan Ujian Kesetiaan yang Halus

Gejala yang lebih halus muncul dalam komunikasi politik sehari-hari. Belakangan kita sering menyaksikan berbagai "insiden" komunikasi publik oleh Pemimpin yang memicu gelak tawa dan reaksi persetujuan audiens, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya tepat ataupun etis.

Hal yang tampak kasual ini menjadi menarik untuk dicermati karena juga memicu reaksi berbeda bagi sebagian publik. Misalnya, kesalahan hitung angka di depan publik, penyederhanaan persoalan ekonomi yang kompleks, atau pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi yang mungkin dianggap sepele jika dilihat secara terpisah. Sebagian memang dapat dimaklumi sebagai kekeliruan manusiawi seorang pemimpin. Namun, ketika insiden itu menjadi semacam pola yang terus berulang, pertanyaannya bukan lagi apakah pernyataan tersebut akurat ataupun etis, melainkan apa yang sebenarnya sedang diuji.

Yang menarik bukanlah kesalahannya, melainkan reaksi kita terhadap kesalahan tersebut.

Mengapa publik semakin mudah memaklumi kekeliruan faktual ketika ia datang dari figur yang disukai?

Psikolog sosial Jonathan Haidt dalam The Righteous Mind berargumen bahwa manusia jarang mengambil posisi politik melalui proses penalaran yang sepenuhnya rasional. Dalam banyak kasus, intuisi moral dan identitas kelompok datang lebih dahulu, sementara argumentasi rasional menyusul untuk membenarkan posisi yang telah dipilih. Karena itu, ketika seseorang telah menempatkan figur politik tertentu sebagai bagian dari identitas kelompoknya, fakta yang bertentangan sering kali diperlakukan bukan sebagai koreksi, melainkan sebagai ancaman terhadap loyalitas kelompok tersebut.

Mungkin gejala ini juga mengingatkan kita pada apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai symbolic violence atau kekerasan simbolik. Dominasi tidak selalu dipertahankan melalui ancaman atau paksaan yang kasat mata.

Dominasi juga bekerja ketika orang-orang secara sukarela menerima sesuatu yang sebenarnya layak dipertanyakan.

Dalam konteks ini, membuat saya teringat pada salah satu pelajaran paling mengganggu dari 1984. Bagi Partai, yang penting bukanlah apakah warga sungguh percaya bahwa dua ditambah dua sama dengan lima. Yang penting adalah kesediaan mereka untuk menerima, mengulang, atau setidaknya tidak menentangnya. Kesetiaan menjadi lebih penting daripada ketepatan (bisa juga dibaca: kebenaran).

Tawa yang terdengar spontan dan terkesan menyetujui bisa saja memang lahir dari suasana yang cair. Namun perlu dicermati, dalam ruang yang dipenuhi relasi kuasa, tawa juga dapat menjadi penanda kepatuhan sosial. Bukan karena orang takut dipenjara atau disiksa, melainkan karena mereka memahami konsekuensi sosial, politik, maupun profesional yang dapat muncul ketika berada di luar lingkaran yang sedang dominan (bisa juga dibaca: berkuasa).

Apakah itu akan berdampak pada tidak kebagian "jatah" proyek ataupun risiko-risiko sosial hingga hukum yang menanti jika keluar dari kelompok arus utama.

Meminjam bahasa gen-z, "YTTA, alias buat yang tau tau aja."

Tanpa kita sadari, ruang publik pelan-pelan berubah menjadi semacam ujian loyalitas yang halus. Yang dipertaruhkan bukan lagi kualitas argumen atau validitas data, melainkan kemampuan membaca arah angin kekuasaan. Ketika itu terjadi, fakta tidak lagi menjadi rujukan utama untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar atau keliru. Yang lebih penting adalah menjaga keselarasan dengan narasi yang sudah dipercaya dan figur yang sudah didukung.

Akibatnya, data yang seharusnya digunakan untuk mengoreksi kekeliruan justru sering diabaikan karena dianggap mengganggu kenyamanan politik yang telah terbentuk.

Ironi Para Penjaga Gerbang

Jika 1984 berbicara tentang kontrol atas pikiran, maka Animal Farm, mahakarya Orwell lainnya, berbicara tentang transformasi kekuasaan. Fabel itu sering dibaca sebagai kritik terhadap revolusi yang dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri. Bagi saya, bagian yang paling relevan hari ini justru bukan tentang para penguasa lama, melainkan tentang mereka yang dahulu menentang kekuasaan, tetapi kemudian ikut menjaga dan membelanya dari kritik yang dulu mereka suarakan sendiri.

Mungkin persoalannya bukan semata-mata pengkhianatan idealisme. Banyak aktivis, intelektual, dan tokoh gerakan sipil yang kemudian masuk ke dalam lingkaran kekuasaan mengalami apa yang oleh Milan Kundera disebut sebagai kemenangan lupa atas ingatan. Dalam proses adaptasi yang perlahan di dalam labirin birokrasi, bahasa yang dulu digunakan untuk membongkar ketimpangan perlahan berganti menjadi bahasa eufemisme untuk menjelaskan dan membenarkan kebijakan. Kompromi yang dulu dicurigai kini mulai dipandang sebagai sebuah keniscayaan administratif.

Di sinilah kita teringat pada Squealer, tokoh babi dalam Animal Farm yang berperan menjelaskan mengapa setiap perubahan aturan sepihak sebenarnya dilakukan demi kebaikan bersama. Squealer tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan melalui manajemen narasi.

Tentu saja, kehidupan politik jauh lebih kompleks daripada fabel tersebut. Tidak semua orang yang masuk ke pemerintahan otomatis kehilangan idealismenya atau membiarkan dirinya ikut busuk. Banyak dari mereka yang masuk dengan niat baik, namun kemudian terjebak pada roda sistemik pasca-kontestasi politik yang tidak sehat, di mana pilihan profesional sering kali terbatas pada opsi: berkompromi demi mempertahankan posisi strategis atau tersingkir sama sekali.

Namun, ketika sistem tersebut secara perlahan memaksa para pemikir kritis mengadopsi cara berpikir otoritas, yang terjadi adalah apa yang oleh Paulo Freire disebut sebagai cultural invasion (invasi kultural). Freire mengingatkan bahwa kelompok yang tertindas dapat menginternalisasi nilai-nilai pihak yang menindasnya. Kemudian, batas antara kritik dan pembenaran menjadi kabur. Pada titik itu, komunikasi tidak lagi berfungsi untuk membebaskan, tetapi berubah menjadi instrumen yang menumpulkan kesadaran kritis.

Pedihnya, kemenangan terbesar kekuasaan bukanlah membungkam kritik, melainkan membuat para pengkritiknya lupa mengapa kritik itu pernah diperlukan.

Pengondisian Berbaju Kebijakan

Di tangan para elite baru inilah, pola penjinakkan kritik tidak lagi sekadar menjadi slogan di panggung politik, melainkan menjelma menjadi pasal-pasal hukum formal yang mengikat.

Sejumlah gejala yang muncul belakangan semacam mengingatkan pada apa yang oleh Steven Levitsky dan Lucan Way disebut sebagai competitive authoritarianism (otoritarianisme kompetitif). Rezim tidak lagi menggunakan sensor fisik yang kasar untuk membungkam kritik. Otoritas memilih jalur yang lebih rapi, autocratic legalism, di mana regulasi formal dan prosedur hukum yang sah dipergunakan untuk mempersempit ruang gerak publik.

Kritik dari akademisi, jurnalis, atau warga biasa tidak lagi dilarang secara terang-terangan, melainkan dibatasi secara halus melalui ancaman sanksi karet, tuntutan pencemaran nama baik, atau audit administratif yang rumit.

Dampaknya terhadap komunikasi pembangunan sangat merusak. Ketika warga ingin mempertanyakan validitas sebuah proyek strategis atau ketepatan anggaran, mereka dihadang oleh labirin birokrasi dan risiko hukum. Secara perlahan, regulasi-regulasi ini memaksa masyarakat untuk melakukan sensor mandiri (self-censorship).

Gejala ini tidak hanya terjadi pada warga biasa. Data Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh jurnalis Indonesia mengaku pernah melakukan swasensor dalam pekerjaannya. Alasannya beragam, mulai dari tekanan politik dan ekonomi hingga kekhawatiran terhadap keselamatan diri. Persoalannya bukan lagi apakah sebuah berita dilarang terbit, melainkan apakah risiko untuk menerbitkannya dianggap terlalu besar.

Dalam dunia Orwell, warga dipaksa diam oleh Polisi Pikiran. Dunia nyata bekerja lebih halus. Kita tidak selalu dilarang berbicara, tetapi perlahan belajar topik mana yang aman, kritik mana yang berisiko, dan pertanyaan mana yang sebaiknya tidak diajukan. Kita tidak dibuat takut oleh polisi yang mendobrak pintu rumah, melainkan dibuat lelah dan terus menerus berhitung akan risiko sosial, profesional, maupun hukum yang menyertai setiap kritik. Ketika itu terjadi, kontrol tidak lagi bergantung pada sensor. Ia hidup dalam bentuk yang lebih sulit dikenali: swasensor.

Kita tidak selalu takut berbicara; kita hanya mulai menghitung risiko, mempertimbangkan konsekuensi, lalu memilih diam.

Mulailah (Kembali) Bertanya

Pakar komunikasi pembangunan Jan Servaes berulang kali menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar soal membangun infrastruktur fisik atau mengejar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang sejati juga harus memperkuat kapasitas warga untuk berpartisipasi, berdialog, dan mengkritisi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika pembangunan fisik hari ini dikejar lewat kecangihan infrastruktur digital, tantangan terbesarnya justru bergeser.

Ancaman mendasar bagi kita bukan lagi sekadar disinformasi atau propaganda kasat mata. Ancaman yang lebih fundamental adalah menurunnya kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan narasi, antara penjelasan dan pembenaran, antara dialog tulus dan pengelolaan persepsi sepihak.

Kemunduran akal sehat di ruang publik jarang terjadi secara mendadak. Ia biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang terus dimaklumi, dimulai dengan satu fakta yang diabaikan, satu kritik yang dianggap mengganggu stabilitas, satu kompromi hukum yang diterima demi kenyamanan sesaat. Perjuangan hari ini mungkin tidak lagi berbentuk pelarangan buku, melainkan bagaimana mempertahankan refleksi kritis di tengah banjir informasi dan perebutan perhatian yang melelahkan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu terus kita ajukan bukanlah apakah sejarah akan berulang persis seperti yang dibayangkan Orwell. Bagi para praktisi komunikasi, pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, dan siapa pun yang bekerja dengan kata-kata, pertanyaannya jauh lebih dekat dari itu.

Ketika berbagai pihak berlomba mendefinisikan kenyataan sesuai kepentingannya masing-masing, apakah kita masih bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa sendiri apa yang benar, apa yang keliru, dan apa yang sengaja dibuat kabur di hadapan kita? Lebih penting lagi,

apakah kita masih memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang kita tahu benar, bahkan ketika narasi yang lebih nyaman sedang mendominasi ruang publik?

Sebab kemunduran akal sehat jarang dimulai oleh kebohongan besar. Ia sering berawal dari kebiasaan kecil untuk berhenti bertanya.