Kabinet Ter-gemoy Apakah Efektif?

gambar AI dari chat gpt/ no copyright

Bagai Si Lumpuh Hendak Merantau

Zaken kabinet menjadi yang selalu menjadi topik pembahasan para pengamat politik akhir ini. Apalagi, dimasa sekarang yang kompeten itu lebih diperlukan daripada sekedar tinggi elektabilitas atau favoritisme saja. Kabinet Zaken berarti komposisi para menterinya ialah para ahli yang profesional di bidangnya, tanpa melihat latar belakang politik. Indonesia di sepanjang sejarahnya pernah memiliki Zaken Kabinet saat Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Djuanda (1957-1959).

Perlu dikritisi juga bahwa kabinet Zaken yang pernah ada di Indonesia menurut saya juga perlu adanya riset dan penelitian lebih lanjut. Pasalnya, kabinet ini paling lama berselang hanya 2 tahun dan itupun pada saat Demokrasi Parlementer, secara praktikal perlu elaborasi lebih lanjut apakah Zaken kabinet ini over claim, efektif sejauh apa dalam prakteknya saya kira memang diperlukan perspektif secara kritis.

Dizaman multipartai ini dengan sistem presidensial kabinet Zaken bagai si lumpuh hendak merantau. Pemilihan kabinet tanpa mengakomodasi kepentingan parpol hanyalah mitos semata. Tentu, presiden ingin kabinetnya bisa menjamin disaat mengeluarkan kebijakannya terlaksana dengan baik, tidak perlu pusing memikirkan anggaran dan pengajuan undang-undang serta legislatif yang tidak perlu bising komentar kinerja eksekutif. Maka pilihan paling memungkinkan presiden ialah mengajak seluruh kelompok dan partai politik agar mendukung pemerintahannya.

Rasionalitas partai pun juga demikian, untuk tetap melanjutkan mengembangkan dan merawat basis konstituen, mereka membutuhkan sumber daya politik dan finansial yang firm. Maka menjadi bagian pemerintahan adalah jalan pintasnya. Idealnya memang presiden memilih kabinet ramping dan efektif sesuai dengan keahlian dibidangnya agar ekseskusi kebijakannya lebih terarah dan tepat sasaran.

Namun, kenyataan nya tidak semudah menulis diatas kertas. Pada sisi partai politik juga berperan maksimal agar tidak hanya bagi-bagi kue saja dikabinet, mendukung pemerintah dengan kebijakan yang bagus dan mengkritik bila ada yang salah. Rakyat pun juga harus ikut mengawal kondisi politik yang sehat bisa dengan memberikan feedback terkait kebijakan yang akan diterapkan.

Sekeras apapun menyempurnakan idealisme seperti diatas hanyalah sebatas teori diatas kertas dalam praktiknya tidak demikian. Dengan begitu, pemaksimalan sebaik mungkin agar tetap efektif dan adaptif terhadap situasi sekarang diperlukan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Menguruskan Si Gemoy Menuju Ideal

Kabinet yang terpecah menjadi 21 kementerian baru jangan sampai menjadikan birokrasi semakin panjang dan lama dalam pengambilan keputusan. Saya berharap potensi inefektivitas dan inefisiensi ditolerir seminimal mungkin, bukan hanya membebani administratif dan anggaran negara.

Tetap diperlukan fokus untuk mengatasi apa yang sudah dijanjikan oleh presiden, alih-alih belanja untuk program-program yang sudah dipersiapkan APBN malah terkuras pada hal-hal yang tidak berdampak langsung pada publik. Bukankah presiden hanya dipilih rakyat untuk mewakili keresahan apa yang sudah dirasakan rakyat seharusnya lebih bisa berfikir kedepan untuk rakyat bukan untuk partai politik maupun kepentingan pribadi.

Masalah selanjutnya yang menjadi perhatian ialah birokrasi yang berbelit dan susah untuk mendapatkan keputusan dengan cepat.

Dengan terpecahnya beberapa menteri yang sebelumnya bergabung dimungkinkan bahwa akan terjadi miskomunikasi dan birokrasi yang panjang menyebabkan tertundanya sebuah program kebijakan yang akan dieksekusi.

Lupakan perihal kabinet Zaken. Maksimalkan pada kenyataan sekarang orientasi presiden prabowo harus tegas apabila kabinet anda ada yang tidak mampu untuk melaksanakan visi misi presiden. Efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang harus dengan sungguh-sungguh diperhatikan pada kabinet ini. Kesatuan langkah, koordinasi,kolaborasi untuk selalu dikawal oleh presiden, politik presiden bukan sekedar politik praktis tapi menjunjung kedaulatan rakyat dan cita-cita bangsa Indonesia.