Proyek Multiyears Jambi, Kompensasi Untuk Donatur?

Dandi Pranata
Bendahara Umum DPD IMM Jambi yang tercatat sebagai Mahasiswa Prodi Magister Manajemen Universitas Jambi angkatan 2020.
Konten dari Pengguna
5 Januari 2023 14:35 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Dandi Pranata tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Oleh: Dandi Pranata (Bendahara Umum DPD IMM Jambi 2022-2024)
Ada apa dibalik proyek multiyears?
ADVERTISEMENT
Ya, barangkali ini adalah pertanyaan yang sangat tepat untuk memulai mengkaji persoalan 5 paket proyek infrastruktur yang menelan APBD provinsi Jambi dengan jumlah yang sangat fantastis dan jika ditotalkan mencapai angka 1,5 triliun rupiah.
Berbagai asumsi liar sempat terjadi di sejumlah kalangan dari meja diskusi ke meja diskusi lainnya disaat berita ini mencuat ke sejumlah media pemberitaan lokal beberapa bulan yang lalu.
Ada yang menduga ini adalah kepentingan pengusaha dan ada pula yang menduga ini untuk kepentingan persiapan menghadapi kontestasi politik 2024. Namun tidak semuanya kontra, ada juga sejumlah kalangan yang pro dan mengatakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah.
Bagi penulis, persoalan ini sangat menarik untuk dikaji. Penulis ingin mencontohkan sebuah kasus yaitu, sebagaimana diketahui pada pertengahan Desember 2005, di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkifli Nurdin masyarakat Jambi pernah mengkritik pemerintah Provinsi Jambi terkait transparansi dalam penetapan APBD dan adanya kesalahan alokasi anggaran untuk proyek pembangunan "Water Boom".
ADVERTISEMENT
Zoerman Manaf yang kala itu menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi  Jambi sangat optimis bahwa masyarakat akan menyetujui dan menikmati keberadaan "Water Boom" satu-satunya disumatera dan dapat mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah.
Aksi kritik terus dilayangkan, hingga pada tanggal 22 Desember 2005, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jambi Pro-Rakyat menggelar diskusi publik dengan tema "Ada apa dengan APBD Provinsi Jambi 2006?" Dalam kesempatan ini, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jambi (Unja), Pajrin Nurpansa, dengan tegas mengatakan "RAPBD tidak transparan dan tidak pro rakyat. Hingga digelarlah aksi demonstrasi besar-besaran.
Kondisi tersebut membuat Gubernur Jambi mengeluarkan pernyataannya tentang pembatalan proyek water boom tersebut, meskipun demikian pada tahap selanjutnya proyek tersebut masih belum ada kejelasan dan tidak sepenuhnya dibatalkan, pemerintah provinsi Jambi pun masih tetap optimis untuk tetap melanjutkannya.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan hasil riset, bahwa pembangunan proyek "Water boom" kala itu disebutkan merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi bisnis yang diberikan oleh Kepala Daerah terpilih terhadap salah seorang klien pengusahanya yang telah berperan sebagai "donatur" dalam proses pilkada, (Syarif Hidayat, 2006:181).
Setelah membaca fenomena di atas,  muncul pertanyaan besar dibenak penulis. Untuk siapakah lima paket proyek multiyears yang menggunakan  APBD Provinsi Jambi dengan nominal yang sangat fantastis itu?
Mungkinkah ini juga merupakan kepentingan penguasa dan pengusaha seperti halnya contoh kasus di atas?
Jika iya, maka sungguh telah mati hati nurani para pemimpin Jambi hari ini.
Apa yang mendasari pemikiran pemerintah Provinsi Jambi sehingga harus ada proyek dengan nilai sangat besar tersebut. Apalagi pembangunan Stadion dan Islamic Center, apakah ini begitu mendesak untuk dibangun?
ADVERTISEMENT
Terlebih saat ini masyarakat baru saja menghadapi pandemi Covid 19, semestinya pemerintah Provinsi Jambi saat ini fokus pada program pemulihan ekonomi nasional yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ada program Dumisake (Dua milyar satu kecamatan), program 1000 tower, jalan khusus angkutan batu bara dan sejumlah program lainnya yang selama ini digaung-gaungkan saat kampanye lalu, jika ini tidak terealisasi maka sangat besar kemungkinan masyarakat akan sangat tidak puas dengan kepemimpinan Gubernur Jambi saat ini.
Secara politis tentu ini akan sangat merugikan Gubernur Al Haris jika ia kembali mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jambi 2024 nanti, karena ketidakberhasilan Gubernur Jambi dalam merealisasikan janji-janji politiknya akan membuat citra Gubernur Jambi menjadi negatif di mata masyarakat.
ADVERTISEMENT
Disisi lain, yang jauh lebih merugikan adalah ini akan menjadi catatan buruk bagi pembangunan di Provinsi Jambi.
Sumber: Dikumentasi Pribadi Dandi Pranata