Negeri Tepung

Konon, ada sebuah negeri yang sangat rajin. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari selesai menghangatkan atap rumah, warganya telah menyalakan kompor. Sebagian mengaduk adonan, sebagian memotong cabai, sebagian merendam kerupuk, sementara yang lain menunggu minyak mencapai suhu yang cukup untuk mengubah sesuatu yang sederhana menjadi barang dagangan. Di sepanjang jalan, negeri itu dipenuhi gerobak: cilok, cireng, cimol, cilor, cilung, bakwan, bala-bala, tahu isi, pisang goreng, martabak, mi, dan seblak yang kuahnya merah menyala seperti peringatan dari kitab suci pencernaan.

Ilustrasi Negeri Tepung | Sumber: pexels.com

Di negeri itu, tepung adalah benda yang hampir menyerupai demokrasi. Ia murah, mudah diperoleh, dapat diolah dengan teknologi yang sederhana, dan tidak membutuhkan sertifikat akademik untuk mengubahnya menjadi komoditas. Sedikit tepung tapioka dapat menjadi cilok; sedikit minyak dan tepung terigu dapat menjadi gorengan; cabai, kerupuk, dan kuah dapat menjelma seblak; sementara keberanian konsumen untuk menerima kepedasan yang melampaui batas fisiologis manusia menjadi semacam modal sosial tersendiri.

Tetapi dongeng itu memiliki satu keganjilan; semakin ramai gerobak makanan memenuhi jalan, semakin sering negeri tersebut membanggakan dirinya sebagai negeri para wirausahawan.

Di atas panggung seminar kewirausahaan, para pedagang kecil disebut pahlawan ekonomi. Mereka dipuji karena keberanian mengambil risiko, kreativitas menciptakan produk, dan ketangguhan menghadapi krisis. Secara normatif, pujian itu tidak salah. Literatur mengenai kewirausahaan informal memang menunjukkan bahwa kegiatan usaha kecil dapat menjadi mekanisme penting bagi rumah tangga untuk mempertahankan pendapatan ketika pekerjaan formal terbatas. Studi Heidi Dahles dan Titi Susilowati Prabawa mengenai sektor informal di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi informal tidak tepat dipahami semata-mata sebagai bentuk ekonomi kelas dua; ia memiliki rasionalitas sosial dan ekonomi tersendiri.

Namun, terdapat pertanyaan yang lebih mengganggu daripada tepung yang menempel di ujung jari: mengapa begitu banyak manusia harus menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri?

Pertanyaan tersebut mengubah seluruh perspektif. Sebab persoalannya bukanlah apakah menjual gorengan merupakan pekerjaan terhormat. Tentu saja. Persoalannya adalah struktur ekonomi macam apa yang membuat pekerjaan dengan hambatan masuk paling rendah menjadi salah satu tempat paling padat bagi tenaga kerja masyarakat?

Di sinilah istilah "Negeri Tepung" memperoleh makna yang lebih serius. Ia bukan penghinaan terhadap penjual seblak, cireng, atau gorengan. Ia adalah metafora mengenai sebuah perekonomian ketika kemampuan masyarakat untuk menciptakan pekerjaan sendiri berkembang lebih cepat daripada kemampuan institusi ekonomi menciptakan pekerjaan formal yang produktif, stabil, dan layak.

Literatur mutakhir mengenai necessity entrepreneurship membedakan kewirausahaan yang lahir dari pencarian peluang (opportunity entrepreneurship) dengan kewirausahaan yang muncul karena tekanan ekonomi atau ketiadaan pekerjaan (necessity entrepreneurship). Marc Lim dan koleganya, misalnya, menggambarkan necessity entrepreneurship sebagai perjalanan dari pengangguran menuju pekerjaan mandiri—bukan semata-mata perjalanan menuju inovasi dan akumulasi kapital.

Maka, di Negeri Tepung, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan "berapa banyak orang yang menjadi pengusaha?", melainkan "mengapa mereka menjadi pengusaha?"

Ketika Pengangguran Berganti Nama Menjadi Kewirausahaan

Ada sesuatu yang secara statistik tampak indah tetapi secara sosiologis dapat menyimpan ironi: ketika seseorang yang tidak memperoleh pekerjaan formal kemudian membuka usaha sendiri, angka kewirausahaan meningkat.

Di atas kertas, negara dapat mengatakan bahwa masyarakatnya produktif. Mereka bekerja. Mereka menghasilkan barang. Mereka melakukan transaksi. Mereka bahkan menciptakan lapangan pekerjaan, meskipun mungkin hanya untuk dirinya sendiri atau satu anggota keluarga.

Namun pasar tenaga kerja tidak sesederhana itu.

Dalam ekonomi pembangunan, pekerjaan bukan hanya persoalan apakah seseorang mempunyai aktivitas yang menghasilkan uang. Persoalan yang lebih fundamental adalah produktivitas, stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, kualitas pekerjaan, dan kemungkinan mobilitas ekonomi. Karena itu, meningkatnya jumlah orang yang bekerja sendiri tidak otomatis berarti meningkatnya kualitas struktur ekonomi.

Literatur mengenai sektor informal telah lama memperingatkan persoalan tersebut. Colin C. Williams menunjukkan bahwa kategorisasi kewirausahaan menjadi necessity dan opportunity memang berguna, tetapi realitasnya jauh lebih kompleks: seseorang dapat masuk ke sektor informal karena kebutuhan sekaligus tetap memiliki orientasi kewirausahaan.

Dengan demikian, tidak adil mengatakan bahwa pedagang gorengan hanyalah korban. Mereka bisa sangat kreatif, rasional, dan tangguh. Tetapi juga tidak tepat menjadikan keberadaan mereka sebagai bukti tunggal bahwa ekonomi telah menyediakan peluang yang memadai.

Di sinilah kritik terhadap slogan "jadilah pengusaha" menjadi relevan.

Slogan tersebut dapat menjadi emancipatory ketika seseorang benar-benar mempunyai pilihan: bekerja sebagai karyawan, membangun perusahaan, menjadi profesional, atau berwirausaha. Tetapi ia berubah menjadi problematik ketika kewirausahaan menjadi jalan keluar terakhir setelah jalan-jalan pekerjaan lainnya terlalu sempit.

Dalam situasi demikian, masyarakat bukan hanya memasuki pasar sebagai produsen; mereka juga menanggung sendiri risiko yang semestinya dalam ekonomi produktif dibagi melalui institusi perusahaan dan pasar tenaga kerja. Harga bahan baku naik, mereka menanggungnya. Penjualan turun, mereka menanggungnya. Konsumen kehilangan daya beli, mereka menanggungnya. Nilai tukar melemah, dampaknya merembes ke biaya produksi. Tidak ada departemen sumber daya manusia yang melindungi mereka. Tidak ada divisi keuangan yang melakukan hedging. Tidak ada perusahaan besar yang menyerap kerugian ketika margin menyusut.

Gerobak kecil itu, dengan demikian, merupakan perusahaan mikro yang memikul risiko makro.

Dan di sinilah kita menemukan ironi pertama Negeri Tepung: negara dapat melihat ribuan orang bekerja sebagai keberhasilan kewirausahaan, sementara para pekerja tersebut mungkin sedang melakukan apa yang oleh literatur disebut self-employment out of necessity.

Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika jenis usaha yang paling mudah dimasuki adalah usaha dengan diferensiasi produk yang rendah dan kompetisi yang sangat padat. Bila modal masuk rendah, maka pesaing mudah bertambah. Bila pesaing mudah bertambah, harga sulit dinaikkan. Bila harga sulit dinaikkan, kenaikan biaya produksi dengan cepat menggerus margin.

Pada titik tersebut, masyarakat dapat bekerja semakin keras tanpa mengalami peningkatan kesejahteraan yang proporsional.

Mereka tidak menganggur. Tetapi belum tentu mereka sedang mengalami kemakmuran.

Dari Sebutir Gandum ke Sebungkus Gorengan

Di sinilah dongeng tentang Negeri Tepung berhenti menjadi cerita mengenai gerobak dan mulai berubah menjadi cerita tentang geopolitik.

Ada sesuatu yang ironis dalam makanan berbasis tepung di Indonesia. Indonesia bukan negara penghasil gandum yang signifikan. Secara agroklimatik, produksi gandum domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sementara konsumsi makanan berbasis tepung telah berkembang menjadi bagian penting dari industri pangan. Penelitian IPB mengenai impor gandum Indonesia mencatat bahwa keterbatasan produksi domestik dan meningkatnya konsumsi produk berbasis gandum membuat ketergantungan terhadap negara eksportir menjadi persoalan strategis.

Dengan kata lain, ketika seseorang membeli tepung untuk membuat gorengan, ia sebenarnya sedang berpartisipasi dalam sebuah rantai pasok yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat dari balik gerobaknya.

Data perdagangan 2024 memperlihatkan skala ketergantungan tersebut. Menurut data BPS, Indonesia mengimpor sekitar 11,72 juta ton gandum dan meslin pada 2024. Lima pemasok utamanya adalah Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, dan Rusia. Australia memasok sekitar 2,99 juta ton; Kanada 2,55 juta ton; Ukraina 2,40 juta ton; Argentina 1,32 juta ton; dan Rusia sekitar 1,29 juta ton.

Angka itu penting bukan karena kita perlu menghafalnya, melainkan karena angka tersebut memperlihatkan sesuatu yang secara politik jauh lebih penting: tepung di Indonesia memiliki geografi yang asing bagi konsumennya sendiri.

Gandum dapat tumbuh di Australia. Ia dapat dipanen di Kanada. Ia dapat berasal dari Argentina. Ia dapat melewati pelabuhan Laut Hitam. Ia dapat berasal dari Ukraina atau Rusia. Setelah melintasi samudra dan sistem logistik internasional, ia akhirnya menjadi tepung di pasar domestik—kemudian menjadi adonan yang dicelupkan ke minyak panas di sebuah gerobak kecil.

Seorang penjual gorengan tidak perlu mengetahui semua itu. Tetapi harga jualannya dapat dipengaruhi oleh semua itu.

Penelitian yang terbit dalam Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian pada 2026 bahkan secara eksplisit mengidentifikasi Australia, Kanada, Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia sebagai lima mitra penting dalam analisis impor gandum Indonesia sepanjang 2003–2023. Studi tersebut menemukan bahwa produksi negara mitra dan nilai tukar termasuk faktor yang berpengaruh terhadap volume impor Indonesia.

Di sini, hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi global menjadi hampir absurd.

Seorang penjual bakwan di gang sempit secara tidak langsung terhubung dengan kondisi panen di Saskatchewan, provinsi produsen gandum terbesar di dunia.

Ia terhubung dengan cuaca di Australia. Ia terhubung dengan pelabuhan di Laut Hitam. Ia terhubung dengan nilai dolar Amerika. Dan, dalam situasi tertentu, ia bahkan terhubung dengan keputusan militer negara-negara yang mungkin tidak pernah ia dengar namanya.

Ketika Perang Dunia Masuk ke Wajan Penggorengan

Perang modern memiliki kemampuan yang mengerikan: ia dapat mengubah harga sebuah komoditas bahkan sebelum komoditas tersebut bergerak secara fisik.

Invasi Rusia terhadap Ukraina pada 2022 memberikan contoh yang sangat jelas. Rusia dan Ukraina merupakan pemasok penting gandum dunia, sementara gangguan produksi, pelayaran, pelabuhan, dan perdagangan dari kawasan Laut Hitam segera menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan global.

Studi dalam World Development mengenai dampak invasi Rusia terhadap pasar gandum global menemukan bahwa perang tersebut mengganggu pasar gandum internasional dan diperkirakan meningkatkan harga gandum sekitar 2 persen secara global, sementara banyak negara pengimpor mengalami penurunan konsumsi.

Penelitian lain dalam Communications Earth & Environment menunjukkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina memicu lonjakan harga gandum global dan meningkatkan kerentanan negara-negara yang bergantung pada impor.

Masalahnya kemudian bergerak melalui rantai transmisi harga. Gandum naik, biaya bahan baku industri penggilingan dapat meningkat, harga tepung terdorong, produsen makanan menghadapi biaya yang lebih tinggi, pedagang menghadapi biaya produksi yang meningkat.

Konsumen menghadapi pilihan: membayar lebih mahal, membeli lebih sedikit, atau beralih ke produk yang lebih murah.

Pada titik paling bawah rantai tersebut terdapat seseorang yang menjual gorengan dengan margin yang mungkin hanya beberapa ratus rupiah per potong.

Di sinilah ekonomi global menunjukkan wajahnya yang paling paradoksal.

Perang yang berlangsung ribuan kilometer jauhnya dapat berakhir sebagai persoalan matematika sederhana di sebuah wajan: berapa banyak gorengan yang harus dijual agar biaya tepung, minyak, gas, cabai, sewa tempat, dan tenaga kerja tertutup?

Penelitian mengenai transmisi harga gandum juga memperlihatkan bahwa ketergantungan impor dapat membuat pasar domestik terpapar volatilitas harga internasional. Studi yang menganalisis sepuluh negara pengimpor bersih gandum menemukan korelasi positif antara volatilitas harga gandum internasional dan volatilitas harga tepung eceran di berbagai periode.

Karena itu, masalahnya tidak berhenti pada gandum. Ada minyak bumi untuk menggerakkan kapal, ada bahan bakar untuk mengangkut gandum dari pelabuhan, ada listrik untuk menggilingnya, ada kemasan untuk menjual produk akhirnya, ada nilai tukar yang memengaruhi biaya impor, ada suku bunga yang memengaruhi biaya modal, dan ada daya beli masyarakat yang menentukan apakah produk tersebut masih mampu dibeli atau tidak.

Sebuah gorengan, dengan demikian, bukan sekadar gorengan. Ia adalah produk akhir dari jaringan ekonomi global yang sangat panjang.

Dan ketika jaringan tersebut terganggu oleh perang, pedagang kecil berada pada posisi yang sangat lemah untuk mengendalikan akibatnya.

Lebih menarik lagi, Indonesia tidak hanya menghadapi persoalan perang sebagai gangguan pasokan. Ia juga menghadapi risiko konsentrasi sumber pasokan. Data 2024 menunjukkan bahwa Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, dan Rusia menyumbang sebagian besar impor gandum Indonesia.

Diversifikasi pemasok karena itu bukan sekadar istilah perdagangan internasional. Ia adalah persoalan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Jika salah satu pemasok utama mengalami gangguan produksi, perang, blokade pelabuhan, pembatasan ekspor, atau gangguan logistik, dampaknya berpotensi merambat melalui harga global. Literatur tentang ketahanan pangan bahkan menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor bagi negara yang bergantung pada pasar internasional.

Dan keadaan tersebut menjadi semakin relevan hari ini, ketika konflik di kawasan Laut Hitam masih dapat mengganggu infrastruktur ekspor gandum. Pada Agustus 2026, serangan terhadap fasilitas pelabuhan Novorossiysk di Rusia sempat menghentikan operasi terminal gandum dan mendorong harga berjangka gandum Chicago naik sekitar 3 persen.

Begitulah cara geopolitik masuk ke warung. Bukan dengan tank, bukan dengan pidato presiden. Melainkan dengan harga tepung yang berubah beberapa rupiah, kemudian memaksa pedagang menghitung ulang seluruh hidupnya.

Konklusi Sederhana

Mungkin sudah waktunya kita berhenti menertawakan negeri yang dipenuhi penjual seblak, cireng, cilok, dan gorengan.

Sebab jika kita melihatnya dengan kacamata ekonomi pembangunan, fenomena tersebut bukan sekadar kelucuan urban. Ia adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana masyarakat merespons keterbatasan kesempatan ekonomi dengan menciptakan pekerjaannya sendiri.

Mereka bukan malas. Mereka bukan tidak produktif. Mereka bahkan mungkin jauh lebih tangguh daripada banyak orang yang bekerja di kantor berpendingin udara.

Tetapi ketangguhan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk merasa tidak perlu memperbaiki struktur ekonomi.

Di sinilah kritik terhadap narasi "pahlawan ekonomi" menjadi penting. Menyebut pedagang kecil sebagai pahlawan dapat menjadi bentuk penghormatan. Tetapi jika istilah tersebut digunakan untuk menutupi persoalan struktural—ketiadaan pekerjaan formal yang cukup, produktivitas rendah, perlindungan sosial terbatas, dan ketergantungan terhadap komoditas impor—maka pujian berubah menjadi semacam anestesi politik.

Sebab negara yang sehat bukan negara yang memiliki paling banyak orang berwirausaha. Negara yang sehat adalah negara yang membuat masyarakat memiliki pilihan.

Seseorang boleh memilih menjadi pengusaha karena melihat peluang. Ia boleh memilih menjadi petani, teknisi, peneliti, buruh industri, pegawai negeri, bankir profesional, atau membangun perusahaan teknologi. Kewirausahaan seharusnya menjadi salah satu pilihan dari banyak kemungkinan kehidupan ekonomi—bukan tempat pelarian ketika pilihan lainnya terlalu sedikit.

Di titik ini, Negeri Tepung bukan lagi metafora mengenai banyaknya orang yang berjualan makanan. Ia adalah metafora mengenai sebuah perekonomian yang memindahkan terlalu banyak risiko struktural kepada individu.

Ketika pekerjaan formal tidak cukup, individu menciptakan pekerjaan. Ketika harga bahan baku naik, individu menanggungnya. Ketika perang mengganggu rantai pasok, individu menanggungnya. Ketika nilai tukar melemah, individu menanggungnya. Ketika daya beli masyarakat turun, individu kembali menanggungnya.

Dan ketika semuanya berlangsung bersamaan, negara masih dapat menyebut mereka "pahlawan UMKM."

Padahal mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar kebangkitan kewirausahaan, melainkan adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan struktural.

Di sinilah paradoks Negeri Tepung menemukan bentuknya yang paling sempurna.

Indonesia tidak menanam gandum dalam skala yang mampu memenuhi kebutuhannya, tetapi menghasilkan jutaan produk berbasis tepung. Indonesia tidak selalu mampu menyediakan pekerjaan formal bagi seluruh tenaga kerjanya, tetapi memiliki masyarakat yang luar biasa kreatif dalam menciptakan pekerjaan sendiri. Indonesia tidak mengendalikan harga komoditas dunia, tetapi kehidupan ekonomi rakyatnya dapat bergetar ketika harga komoditas itu berubah.

Dan pada akhirnya, sebuah gerobak kecil di pinggir jalan ternyata menyimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sepotong gorengan.

Di dalamnya terdapat pasar tenaga kerja, perdagangan internasional, ketahanan pangan, nilai tukar, logistik, perang, dan geopolitik.

Mungkin itulah sebabnya kita perlu membaca ulang pemandangan jalanan kita.

Ketika setiap sudut kota dipenuhi orang yang menjual sesuatu dari tepung, jangan buru-buru menyebutnya sebagai bukti bahwa bangsa ini sedang menjadi bangsa wirausahawan.

Tanyakan terlebih dahulu: Apakah mereka sedang mengejar peluang—atau sedang mengejar hari esok?

Karena di Negeri Tepung, manusia tidak selalu menjadi pedagang karena menemukan peluang. Sebagian hanya sedang mencari cara agar besok tetap bisa makan.