Konten dari Pengguna

Inflasi 3,19%: Angka Kecil atau Masalah Besar bagi Masyarakat Indonesia?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Danisa Febri Asyifa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pexels.com/ Robert lens .https://www.pexels.com/id-id/@114877802/
zoom-in-whitePerbesar
Pexels.com/ Robert lens .https://www.pexels.com/id-id/@114877802/

Kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari merupakan persoalan ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika harga makanan, transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai barang lainnya meningkat, masyarakat secara langsung merasakan berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang sama. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan inflasi, yang menjadi salah satu persoalan penting dalam ekonomi moneter.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 3,19% secara tahunan (year-on-year). Angka ini meningkat dibandingkan inflasi Juli 2026 yang berada pada 2,88%. Meskipun demikian, inflasi tersebut masih berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan, yaitu 2,5% ± 1%.

Menurut saya, angka inflasi 3,19% tidak seharusnya hanya dilihat sebagai angka statistik. Di balik angka tersebut terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Bagi masyarakat dengan pendapatan tetap, kenaikan harga dapat menyebabkan pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang sama. Akibatnya, masyarakat harus mengurangi konsumsi, mencari barang yang lebih murah, atau mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain.

Inflasi juga menjadi tantangan bagi mahasiswa. Kenaikan harga makanan, transportasi, pulsa, kebutuhan kuliah, dan berbagai kebutuhan sehari-hari dapat membuat uang bulanan terasa semakin cepat habis. Walaupun kenaikan harga satu barang mungkin terlihat kecil, jika terjadi pada banyak kebutuhan secara bersamaan, dampaknya terhadap pengeluaran menjadi cukup besar.

Dalam kondisi seperti ini, peran Bank Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan adalah BI-Rate. Pada 19 Agustus 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada 5,75%. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut saya, menjaga inflasi bukan berarti pemerintah harus berusaha membuat semua harga menjadi murah. Hal yang lebih penting adalah menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali dan tidak terjadi secara berlebihan. Stabilitas harga sangat penting karena memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Namun, kebijakan moneter saja tidak cukup. Inflasi tidak selalu disebabkan oleh jumlah uang beredar atau kebijakan suku bunga. Ada pula faktor dari sisi pasokan, seperti kenaikan harga pangan, biaya produksi, energi, distribusi, dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.Menurut saya, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan pangan dan memperbaiki distribusi barang agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Bank Indonesia dan pemerintah memang telah melakukan koordinasi dalam pengendalian inflasi, tetapi kebijakan tersebut harus terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan dampak inflasi pada setiap kelompok masyarakat. Inflasi sebesar 3,19% merupakan angka nasional, tetapi pengalaman setiap rumah tangga dapat berbeda. Masyarakat berpendapatan rendah biasanya lebih rentan karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya tidak hanya dilihat dari angka inflasi nasional, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan daya belinya.Pada akhirnya, inflasi 3,19% memang masih berada dalam sasaran pemerintah, sehingga belum dapat dikatakan sebagai kondisi yang mengkhawatirkan secara nasional. Namun, angka tersebut tetap perlu diperhatikan karena inflasi yang terus meningkat dapat mengurangi daya beli masyarakat jika tidak dikendalikan.

Menurut saya, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya bagaimana menjaga angka inflasi tetap rendah, tetapi juga bagaimana memastikan stabilitas harga tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan moneter harus berjalan seimbang: menjaga stabilitas rupiah dan harga, tetapi pada saat yang sama tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.Dengan demikian, inflasi 3,19% bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Angka tersebut merupakan gambaran mengenai kondisi harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya terlihat baik dalam angka, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.