Dilema 30% Belanja Pegawai UU HKPD: Resep 'Shared Service' & Efisiensi
Peneliti Bidang Urban Design and Branding, PNS di Pemerintah Kabupaten Rembang, Tutor Universitas Terbuka
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Danna Prasetya Nusantara, ST, MPWK tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting reformasi fiskal Indonesia. Batasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD merupakan amanat yang sedang naik daun dan paling krusial.
Bagi banyak Pemda, batas 30% menjadi tembok tebal yang sulit ditembus. Realitanya, tidak sedikit APBD dengan porsi belanja pegawai membengkak hingga 40-50%. Pengangkatan PPPK menciptakan ledakan ruang fiskal yang berdampak besar. Disisi lain, pembatasan perekrutan pegawai membuat Pemda mengalami kelangkaan ASN dengan keahlian spesifik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar PPPK yang diangkat didominasi lulusan SD-SMA, sarjana dengan jurusan umum, kesehatan, dan pendidikan.
Mengurai Dilema: Mengapa Cost Cutting Saja Tidak Cukup?
Menghadapi dilema ini, banyak daerah mengambil langkah instingtif: memotong biaya operasional atau menghentikan penambahan SDM secara menyeluruh dan hanya bergantung pada mekanisme pensiun PNS untuk mengurangi beban belanja pegawai. Hal ini justru menciptakan kondisi mengkhawatirkan karena kuantitas PNS terus menurun dan tidak seimbang. Ketika OPD kekurangan SDM teknis, kualitas pelayanan publik merosot, pembangunan infrastruktur melemah, dan proses administrasi dan capaian kinerja berjalan lambat.
Untuk menembus batas 30% tanpa mengorbankan kualitas produk, birokrasi membutuhkan pendekatan organizational engineering yang cerdas. Solusinya tidak terletak pada beban kerja, melainkan pada optimalisasi rumus rasio belanja pegawai, yaitu membagikan beban sumber daya secara linier melalui skema Shared Service Center (SSC) dan Perluasan Ekosistem.
Model Shared Service (Opini Konsep) dan Akselerasi SiCEPADTRA MBKM 2.0 (Inovasi Eksisting)
Konsep Shared Service mengandalkan bahwa keahlian teknis ASN tidak boleh lagi terisolasi dalam kotak-kotak OPD tertentu. Seorang ASN berkeahlian tertentu tidak perlu direkrut pada setiap dinas, melainkan dikonsolidasikan dalam satu unit shared service lintas OPD yang melayani kebutuhan Pemda yang berada dalam satu rumpun. Misalnya ahli perencana dapat shared service antara Badan Perencanaan dan Dinas Penataan Ruang, ahli bangunan dapat shared service antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat, dsb. Skema ini secara drastis memangkas kebutuhan rekrutmen pegawai baru di tiap unit kerja.
Guna memperkuat skema Shared Service, secara low-cost Pemda mengintegrasikannya inovasi SiCEPADTRA MBKM 2.0, dimana awalnya dikembangkan untuk mempermudah tata kelola administrasi program MBKM dan mengakselerasikan capaian daerah. Namun seiring berkembangnya waktu, inovasi ini memiliki potensi tersembunyi sebagai Talent Hub berbasis Zero-Budget Human Capital dengan prinsip link and match, output oriented, circular economy, society 5.0, dan strong legality.
Melalui SiCEPADTRA MBKM 2.0, Pemda mengarahkan alur kerja magang dari berbagai perguruan tinggi secara terstruktur ke unit shared service daerah. Mahasiswa dikaryakan dalam project-based learning mulai dari digitalisasi layanan publik, analis data pembangunan, pembukuan keuangan dan kepegawaian, hingga pemetaan infrastruktur didampingi mentor ASN berkompeten sebagai quality control dari produk yang dihasilkan. Hasilnya, Pemda memperoleh injeksi ribuan jam kerja efektif dari SDM terdidik secara gratis dan legal, tanpa menambah sepeserpun komponen belanja pegawai dalam APBD.
Membesarkan Penampung: Digitalisasi untuk Optimalisasi PAD
Selain menata biaya belanja pegawai sebagai pembilang, PAD juga bekerja sebagai penyebut dalam rumus perhitungan 30% belanja pegawai dari APBD. PR-nya adalah bagaimana meningkatkan PAD tersebut?
Sistem digital yang terintegrasi dan transparan dapat memprioritaskan otomatisasi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Digitalisasi alur layanan publik meminimalisasi kebocoran anggaran serta mempercepat proses. Ketika PAD meningkat seiring efisiensi layanan, total penyebut APBD membesar secara alami. Secara matematis, rasio belanja pegawai akan turun mendekati atau bahkan dibawah 30% tanpa perlu memutus hubungan kerja atau memangkas tunjangan ASN yang ada.
Berikut ini contoh sistem digital yang dapat dilakukan pemda untuk mengoptimalisasikan PAD.
Level 1 (Sudah atau Sering Diterapkan)
E-SPTPD untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan: pelaporan omzet pajaknya secara mandiri tanpa perlu menyerahkan lembaran kertas fisik
2. Level 2 (Optimalisasi & Mencegah Kebocoran)
Pemasangan Tapping Box/ E-Tax Monitor di Restoran dan Cafe Perkotaan Rembang: Terhubung langsung ke kasir (POS) restoran, face di sepanjang pantai, perkotaan Rembang, hingga tempat rekreasi. Dampaknya pajak 10% langsung tercatat secara realtime ke server BPPKAD tanpa ada manipulasi/merender laporan omzet bulanan menjadi lebih kecil.
Digitalisasi Tiket Parkir, Tiket Wisata, Retribusi Kawasan Pantai, hingga Mengganti tiket kertas menjadi E-Ticketing/ Gate Automatic dengan QRIS/ E-Money. Dampaknya menghindari potensi "kebocoran tiket" atau pencetakan tiket ganda oleh oknum petugas lapangan.
3. Level 3 (Out of The Box)
Peta SmartGIS & AI Pertambangan: pelaporan tonasi hasil tambang dilakukan secara self-assessment, rawan manipulasi, dan "kecolongan" tambang ilegal. Pemda memanfaatkan Peta SmartGIS BPPKAD diintegrasikan pemindaian Drone LiDAR secara berkala. AI akan mengukur perubahan volume tanah/bukti kapir yang dikerung secara 3D. Dampaknya Pemda bisa menghitung presisi eksploitasi terhadap PAD yang diperoleh. Tagihan kurang bayar pajak akan terbit secara otomatis jika tidak sesuai.
Integrasi Data PLN & Google Places API untuk Pajak Bumi Bangunan, Reklame, & Restoran Tersembunyi: Pemda membuat algoritma Web Scraping yang menyandingkan data bisnis baru di Google Maps/ Instagram di aera Rembang dengan data ketaatan pajak. Selain itu, Pemda mengintegrasikan sistem dengan data konsumsi daya listrik (PLN) hunian perkotaan maupun berdaya tinggi di kawasan bisnis. Sistem nantinya akan mengirimkan notifikasi otomatis penagihan pajak secara sistemik.