Ketika Senjata Berbentuk Tulisan dan Informasi
Mahasiswa FISIP UIN Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari dannisa putri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAncaman Keamanan Internasional Tak Selalu Perang
Bayangkan sebuah situasi ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya sendiri itu menghilang. Bukan karena invasi militer, melainkan karena informasi palsu yang tersebar melalui media sosial. Sebuah video yang dimanipulasi, kabar bohong tentang kebijakan negara, atau narasi yang sengaja dirancang untuk memecah belah masyarakat dapat menyebar dalam hitungan menit. Tanpa satu pun peluru yang ditembakan, stabilitas politik dan kepercayaan publik dapat terganggu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ancaman keamanan internasional pada masa kini tidak lagi sebatas hanya perang antar negara, perlombaan senjata, atau konflik perebutan wilayah. Sekarang perkembangan teknologi digital itu telah meluas. Hal tersebut telah membuka ruang bagi ancaman baru yang bekerja melalui informasi, data, dan persepsi masyarakat. Pada konteks ini, disinformasi dan serangan siber perlu dipahami sebagai persoalan keamanan yang semakin penting.
Permasalahan mengenai media digital bukan sekedar apakah masyarakat menerima informasi yang salah, tetapi persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana manipulasi informasi ini dapat memengaruhi keputusan politik, merusak kepercayaan antarkompok, antarindividu, dan menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun non- negara. Oleh karena itu, disinformasi harus dipandang sebagai bagian dari tantangan keamanan internasional yang membutuhkan ketahanan digital, kerjasama lintas negara, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Untuk menghadapi ancaman hoaks ini tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, tetapi pemerintah perlu memperkuat keamanan infrastruktur digital serta membangun komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang akurat serta dapat dipercaya untuk mengurangi kejadian-kejadian tersebut. Di sisi lain, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk membatasi penyebaran konten manipulatif dan jaringan akun tidak otentik tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Sementara itu, masyarakat perlu dibekali literasi digital yang tidak hanya mengajarkan bagaimana membedakan informasi benar dan salah, tetapi juga kemampuan untuk memahami konteks, memeriksa kredibilitas sumber, dan mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi informasi.
Mengubah Cara Pandang Terhadap Keamanan
Dalam pendekatan keamanan tradisional, negara memang memusatkan perhatiannya pada ancaman militer, pertahanan wilayah, dan kemampuan menghadapi serangan. Pendekatan tersebut tetap relevan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan seluruh resiko yang dapat muncul di dalam masyarakat yang semakin terhubung dengan digital. Perspektif keamanan tradisional membantu memperluas pemahaman tersebut.
Keamanan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan militer suatu negara, tetapi juga dengan perlindungan masyarakat, stabilitas politik, ketahanan ekonomi, dan keberlangsungan infrastruktur penting. salah satu pendekatan yang relevan dengan hal ini adalah mengenai human security atau keamanan manusia yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian penting dari analisis keamanan. Sementara itu, konsep keamanan siber menyoroti perlindungan sistem digital, jaringan, dan data dari akses atau gangguan yang tidak sah. Pada konteks keamanan internasional, dua perspektif ini membantu menjelaskan alasan mengapa ancaman digital tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Karena ketika informasi palsu memicu kepanikan, masyarakat menjadi sasaran penipuan atau layanan publik akan lumpuh akibat serangan siber. Dampaknya dapat meluas hingga menyentuh stabilitas negara. Hal ini seperti efek domino dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam dunia digital.
Meski demikian, perlu dibedakan juga antara misinformasi dan disinformasi. Misinformasi itu merupakan informasi keliru yang disebarkan tanpa harus disertai dengan niat menipu. Sedangkan disinformasi merujuk pada informasi palsu atau informasi sesat yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi pihak lain. Perbedaan ini penting supaya setiap kesalahan informasi itu tidak langsung otomatis dianggap sebagai operasi yang dirancang oleh aktor tertentu.
Dalam situasi tertentu, manipulasi informasi juga dapat menjadi bagian dari hybrid threats, yaitu penggunaan berbagai instrumen militer dan non-militer untuk menekan, untuk melemahkan pihak lain. NATO mengakui pentingnya menghadapi ancaman hibrida dan tantangan keamanan yang memanfaatkan berbagai instrumen secara bersamaan. Namun tidak semua hoaks atau informasi yang salah merupakan ancaman hibrida dan tidak setiap kampanye disinformasi dapat dikaitkan dengan pemerintah asing tanpa bukti yang memadai.
Ketika Informasi Menjadi Instrumen Persaingan Geopolitik
Persaingan antar negara saat ini berlangsung melalui berbagai instrumen, tidak hanya melalui perang, tetapi dapat mulai dari diplomasi dan ekonomi hingga teknologi informasi. Informasi itu memiliki posisi strategis karena dapat memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa, apalagi dalam menilai kebijakan pemerintah dan memandang negara lain. Konsep information warfare atau perang information, perang informasi dapat membantu menjelaskan bagaimana informasi dapat digunakan untuk mendukung tujuan strategis. Dalam praktiknya, operasi pengaruh dapat melibatkan penyebaran narasi manipulatif sehingga konten-konten ini dapat dimanfaatkan untuk direkayasa, serta adanya upaya memperbesar konflik sosial yang sudah ada.
Laporan ENISA Threat Landscape 2024 dari European Union Agency for Cybersecurity membahas manipulasi dan intervensi informasi sebagai bagian dari ancaman digital. Laporan tersebut menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara ancaman siber dan upaya manipulasi informasi meski keduanya tidak selalu merupakan aktivitas yang sama. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberhasilan operasi semacam ini tidak selalu bergantung pada kemampuan menciptakan kebohongan yang sepenuhnya baru. narasi yang memanipulasi persoalan sensitif memperbesar ketidakpercayaan atau memelintir informasi yang sudah beredar juga berpotensi untuk menyebabkan dampak yang lebih besar. Di sinilah ancaman tersebut menjadi lebih rumit dari hanya sekedar misinformasi atau disinformasi. Masyarakat dapat menjadi sasaran sekaligus perantara penyebaran informasi manipulatif tanpa sadar bahwa konten yang telah dibagikan itu kehilangan konteksnya atau sengaja direkayasa. Bagi negara yang menghadapi persaingan geopolitik perentanan informasi, hal ini dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi persepsi publik atau memperlemah kepercayaan terhadap institusi. Akan tetapi dugaan keterlibatan aktor asing juga perlu dibuktikan melalui investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya menuduh negara tertentu tanpa bukti, karena hal tersebut justru akan berisiko memperburuk ketegangan internasional.
Indonesia juga pernah mengalami ancaman digital, tepatnya pada Juni 2024 lalu, ada serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional yang mengganggu sejumlah layanan pemerintah. Pada kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan infrastruktur digital dapat mengganggu pelayanan publik dan menjadi persoalan keamanan nasional. Meskipun tidak membuktikan adanya motif geopolitik, insiden tersebut menegaskan pentingnya memperkuat keamanan siber, karena jika gangguan digital ini disertai penyebaran informasi yang palsu, masyarakat juga berisiko mengalami kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, atau bahkan dapat mengancam hak individunya masing-masing.
Menjaga Keamanan Digital tanpa Mengancam Demokrasi
Penanganan disinformasi harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap menghormati kebebasan berekspresi. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh langsung dianggap sebagai ancaman keamanan. PBB menekankan pentingnya transparansi, pemberdayaan publik, dan media yang independen dalam menjaga integritas informasi. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan informasi yang akurat, platform digital yang perlu meningkatkan upaya penanganan konten manipulatif, dan serta masyarakat perlu memperkuat literasi digitalnya. Dalam konteks skala internasional, upaya tersebut juga membutuhkan kerjasama lintas negara karena manipulasi informasi dan serangan siber dapat melampaui batas teritorial. Negara-negara perlu memperkuat keamanan siber serta membangun komunikasi publik yang transparan dan meningkatkan kerjasama internasional tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya, ancaman keamanan internasional tidak hanya terlihat oleh mata dan berbentuk konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul melalui manipulasi informasi dan gangguan digital yang kita terima sehari-hari. Menjaga keamanan di era digital bukan hanya tentang melindungi wilayah negara, melainkan juga menjaga kepercayaan publik dan memastikan masyarakat mampu menghadapi disinformasi tanpa kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat secara bebas.