Strategi Keamanan dan Ekonomi Australia di Persaingan Amerika Serikat dan China

Menjaga Keseimbangan di Indo-Pasifik: Strategi Keamanan dan Ekonomi Australia di Tengah Persaingan Amerika Serikat dan China

Danu Arafat, Universitas Sriwijaya

Indo-Pasifik kini menjadi arena persaingan antara Amerika Serikat dan China, dua kekuatan besar yang membentuk ulang lanskap geopolitik dan ekonomi kawasan. Di tengah konstelasi ini, Australia memegang posisi krusial sebagai negara kekuatan menengah dengan peran ganda—stabilisator regional sekaligus jembatan penghubung. Australia menggunakan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek keamanan dan ekonomi untuk memastikan bahwa kepentingan nasionalnya tetap terlindungi sambil turut berkontribusi pada stabilitas kawasan. Dalam pandangan penulis, strategi Australia di Indo-Pasifik memperlihatkan keseimbangan cermat antara memperkuat aliansi keamanan dan menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Artikel ini akan mengulas tiga pilar utama dari pendekatan ini: aliansi pertahanan, kebijakan realisme defensif, dan strategi hedging ekonomi.

Australia telah menjalin aliansi strategis yang kokoh, terutama melalui dua kemitraan utama: QUAD dan AUKUS. QUAD (Dialog Keamanan Kuadrilateral) mencakup Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan India, dan bertujuan untuk mendorong stabilitas serta keamanan di Indo-Pasifik melalui kerja sama multilateral. Dalam konteks ini, Australia berperan sebagai negara penyeimbang yang mampu memberikan jaminan stabilitas regional di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dominasi militer China.

Aliansi AUKUS menghadapi Tiongkok. SOURCE: Animasi Sendiri

Sementara itu, AUKUS—aliansi trilateral yang dibentuk bersama Inggris dan Amerika Serikat—fokus pada peningkatan kapabilitas militer melalui transfer teknologi dan intelijen. AUKUS memperkenalkan kolaborasi dalam pengembangan kapal selam bertenaga nuklir bagi angkatan laut Australia, yang merupakan peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan maritimnya. Dengan bergabung dalam aliansi ini, Australia menunjukkan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan militernya sekaligus memberikan sinyal kuat kepada China bahwa kawasan Indo-Pasifik bukanlah wilayah yang terbuka bagi ekspansi sepihak. Aliansi ini memberikan keuntungan strategis dan memperkuat posisi Australia dalam menjaga stabilitas kawasan yang sering kali terancam oleh eskalasi militer.

Selain QUAD dan AUKUS, Australia juga mengandalkan ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) sebagai kerangka kerja pertahanan tradisional dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, yang telah berlangsung sejak 1951. Kerjasama ini menggarisbawahi komitmen Australia dalam melindungi kepentingan keamanan bersama di Pasifik. Dengan keberadaan beberapa aliansi ini, Australia memastikan bahwa ia memiliki kekuatan penyeimbang di kawasan yang semakin penuh tantangan.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Australia memilih untuk mengadopsi pendekatan realisme defensif, yang berfokus pada pencegahan ancaman melalui aliansi strategis. Dengan mengukuhkan hubungannya dengan Amerika Serikat, Australia menerapkan strategi bandwagoning atau "bergabung dengan kekuatan dominan." Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Australia, terutama dalam sektor pertahanan dan keamanan. Pendekatan ini tidak hanya memberi Australia akses terhadap sumber daya militer AS tetapi juga meningkatkan posisi negosiasinya di panggung internasional.

Realisme defensif yang diterapkan Australia menunjukkan pragmatisme dalam menghadapi ancaman eksternal. Dengan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB, seperti yang tercantum dalam Defence White Paper 2016, Australia berupaya untuk memodernisasi kekuatan militernya, mencakup sistem persenjataan dan kemampuan siber yang mumpuni. Kebijakan ini menegaskan bahwa meskipun Australia tidak setara dengan China dalam hal militer, kemitraan dengan Amerika Serikat memungkinkan negara ini untuk mempertahankan posisi strategisnya di Indo-Pasifik.

Di sisi lain, bandwagoning juga memberi Australia fleksibilitas dalam mengamankan kawasan dari ancaman nyata seperti aktivitas militer China di Laut China Selatan. Aktivitas ini meliputi pembangunan pulau buatan dan klaim sepihak yang menimbulkan ketegangan di antara negara-negara tetangga. Sebagai respons, Australia, melalui kolaborasi dengan AS, menunjukkan keseriusan dalam menghalangi setiap upaya yang dapat mengganggu stabilitas regional.

Meskipun keamanan sangat penting, ekonomi tetap menjadi prioritas utama bagi Australia, dan China adalah mitra dagang terbesarnya. Kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang dalam, khususnya sejak ditandatanganinya China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA), yang berhasil meningkatkan nilai perdagangan antara keduanya hingga 32%. Dalam konteks ini, Australia mengadopsi strategi hedging, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan. Strategi ini memungkinkan Australia untuk menjalin hubungan yang erat dengan China di bidang ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada satu kekuatan besar.

Strategi hedging memberi Australia keuntungan optimal dengan menghindari risiko konflik langsung dengan China sambil tetap mengamankan kepentingan ekonomi yang krusial. Melalui pendekatan ini, Australia bisa menjaga stabilitas ekonominya, terutama di sektor ekspor, di mana China memainkan peran signifikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Australia memahami pentingnya memiliki pijakan yang seimbang dalam menghadapi perubahan geopolitik yang tidak menentu.

Selain itu, strategi hedging memberikan fleksibilitas bagi Australia dalam menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Di satu sisi, Australia dapat memanfaatkan hubungan ekonominya dengan China untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain, Australia terus memperkuat hubungan pertahanannya dengan AS melalui perjanjian multilateral seperti QUAD dan AUKUS. Hal ini memperlihatkan bahwa Australia mampu memanfaatkan pengaruh kedua negara besar ini demi keuntungan nasionalnya, sekaligus menjaga independensi strategisnya di kawasan.

Dengan strategi yang melibatkan aliansi pertahanan, pendekatan realisme defensif, dan hedging ekonomi, Australia menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketiga pilar ini memastikan bahwa kepentingan nasional Australia tetap terlindungi, baik dalam konteks keamanan maupun ekonomi, tanpa harus terjebak dalam ketergantungan pada satu pihak. Langkah ini juga menunjukkan bahwa sebagai kekuatan menengah, Australia memiliki posisi unik dalam menjaga keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis.

Di masa depan, strategi ini akan terus diuji oleh dinamika geopolitik yang berkembang. Namun, melalui kolaborasi yang erat dengan Amerika Serikat dan keterlibatan ekonomi yang cerdas dengan China, Australia dapat tetap memainkan peran stabilizer yang dibutuhkan di kawasan ini. Ini adalah pendekatan yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas geopolitik modern dan kesiapan untuk melindungi kepentingan nasional di tengah perubahan global.

Australia tidak hanya mengambil langkah pencegahan dan perlindungan untuk masa kini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk tetap relevan dalam konstelasi global yang berubah cepat. Ketiga pilar strategi ini memberikan harapan bahwa Australia akan terus menjadi kekuatan penengah yang stabil dan tepercaya di Indo-Pasifik, memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan yang lebih luas.

Referensi

Azim, P. (2018). Kepentingan Australia Dalam Kerjasama Force Posture Dengan Amerika Serikat. Mataram: Universitas Mataram.

Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Menteri Pertahanan Stephen Smith, Siaran Media Bersama Buku Putih Pertahanan 2013, Kedutaan Besar Australia.

Purnamasari, N. P. E. T., & Sushanti, S. (2023). Pembentukan AUKUS: Solusi atau polemik di kawasan Indo-Pasifik? Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 3(2), Juli-Desember 2023

Rachmat, A. N. (2018). Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait

Peningkatan Kekuatan People Liberation Army Navy (PLA Navy). Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14(2), 149–162. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162