Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia.

Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kenetralitasan ASN tersebut tidak seperti TNI dan Polri karena TNI dan Polri tidak punya hak untuk memilih. Anggota TNI dan Polri dilarang memilih dalam pemilu, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilu bagi semua warga negara Indonesia—yang sudah berusia 18 tahun atau lebih—dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagai warga negara.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Mengapa ASN harus netral seharusnya kenetralan tersebut ya seperti TNI dan Polri yang mana seharusnya ASN dilarang untuk memilih dalam pemilihan umum. Sehingga kenetralan tersebut betul-betul murni dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang punya kepentingan dalam pemilihan umum.

Menjelang pemilihan umum (pemilu), isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi sorotan publik. Sebab, ASN yang tidak netral akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat tercapainya target-target kinerja pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

ASN harus menghindari penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu hingga kepentingan bakal calon atau kandidat. Kemudian menghindari konflik dan perpecahan, jangan sampai juga ketidaknetralan ini menjadi menyebabkan konflik perpecahan di internal ASN, pemda, maupun di masyarakat.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Selain itu ASN harus “menghindari pemanfaatan fasilitas publik negara untuk kepentingan kelompok, agar birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas tetap terkontrol dan berjalan dengan baik”.

Setiap pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, setiap pegawai harus kompeten dalam menjadi pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun hal-hal yang dilarang terhadap ASN, di antaranya kampanye/sosialisasi media sosial, menghadiri deklarasi calon peserta pemilu, ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, menghadiri acara parpol, juga menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke kandidat pemilu.

Termasuk dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (melakukan ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang), ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan menyerahkan kartu tanda penduduk, dan bentuk ketidaknetralan lainnya.

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Shutterstock

Menurut hasil kajian Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bentuk pelanggaran netralitas yang sering kali terjadi dalam pilkada/pemilu, di antaranya memakai anggaran pemda untuk kampanye terselubung.

Kemudian terlibat langsung atau tidak langsung dalam kampanye suatu pasangan calon, terlibat memfasilitasi paslon dengan memberikan fasilitas seperti memasang baliho atau spanduk untuk kepentingan calon tertentu, dan sebagainya.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), ASN/PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.