Pancasila untuk Kesadaran Ekonomi Negara yang Berkeadilan

Garuda Pancasila (Mufid Majnun/Unsplash)

Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, tetapi mengapa struktur kehidupan ekonomi yang ada pada kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari seperti tidak mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi yang bertopang pada Pancasila? Lantas bagaimana esensi ekonomi yang bersandar pada Pancasila?

Pancasila adalah landasan filosofis resmi Bangsa Indonesia, yang terdiri dari lima prinsip yang berfungsi sebagai prinsip panduan kehidupan politik dan sosial negara. Salah satu tujuan utama Pancasila adalah untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui ekonomi yang adil.

Lima sila Pancasila adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Prinsip keempat dan kelima sangat relevan dengan konsep keadilan sosial dan kesejahteraan melalui ekonomi yang adil. Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan musyawarah wakil rakyat berarti bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menghargai partisipasi warganya dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini berarti prinsip tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi inklusif dan melayani kepentingan semua anggota masyarakat.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa negara berusaha untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya bagi semua warganya, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Ini termasuk memastikan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Pancasila juga menekankan pentingnya ekonomi yang adil, yaitu sistem ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah harus berusaha untuk menciptakan kebijakan dan peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan itu dibagi di antara semua anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui ekonomi yang adil di Indonesia. Melalui proses yang memprioritaskan kesejahteraan semua anggota masyarakat, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, Indonesia dapat membangun negara yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warganya.

Seorang pemuda berjalan di atas puing-puing perahu kayu dengan latar gedung di Jakarta Utara, Indonesia. Foto: REUTERS/Beawiharta

Untuk mencapai hal ini, Indonesia harus mengadopsi pendekatan multi-cabang yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah harus memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur yang tidak hanya membantu efisiensi mobilisasi, tetapi juga ramah pada lingkungan, lalu pendidikan, dan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memprioritaskan pengembangan ekonomi yang adil yang adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Ini berarti mengadopsi kebijakan dan peraturan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan itu dibagi secara adil di antara semua anggota masyarakat.

Hal ini juga berarti mempromosikan praktik ekonomi berkelanjutan yang meminimalkan degradasi lingkungan dan memastikan kesejahteraan jangka panjang negara. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mempromosikan keadilan sosial dan prinsip-prinsip Pancasila.

Hal tersebut termasuk mempromosikan pertumbuhan inklusif yang mendukung usaha kecil dan menengah dan menyediakan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan, seperti orang miskin, perempuan, dan minoritas.

Ilustrasi ASEAN. Foto: PAPALAH/Shutterstock

Akhirnya, Indonesia harus memprioritaskan kerja sama dan integrasi regional untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ini termasuk mempromosikan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN dan sekitarnya, dan memperkuat lembaga-lembaga regional untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Kesimpulannya, tata negara ekonomi di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan Pancasila. Ini membutuhkan pendekatan multi-cabang yang memprioritaskan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua anggota masyarakat.

Lewat bekerja sama dengan masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan semua warga negara, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.