Runtuhnya Kepercayaan Masyarakat yang Lahir dari Keburukan Komunikasi Pemerintah

Bendera Indonesia di Pantai Sepanjang, Gunung Kidul, Kamis (20/8/2020). Foto: Diah Fitrianti

Runtuhnya kepercayaan ini berawal dari pandemi covid belum masuk Indonesia, menteri kesehatan mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan masuk ke Indonesia karena menurutnya dengan kemampuan bisa makan nasi kucing maka hampir tidak mungkin imun tubuh orang Indonesia terkena penyakit ini walaupun beberapa ahli sudah memperkirakan masuknya virus tersebut. Tentu karena kurang perhatiannya pemerintah terdapat celah untuk virus ini masuk ke Indonesia. Karena kurangnya perhatian pemerintah, penyakit ini pun pada akhirnya dapat dirasakan oleh negara walaupun dalam hal tertentu tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan negara seperti pembangunan ibu kota baru dan pengencangan pariwisata pada saat itu.

Setelah masuknya virus corona, pemerintah membentuk badan penanganan virus corona di Indonesia dan mendesain PSBB (Pembatasan sosial berskala besar). Namun, dalam penanganan dan konferensi pers yang diadakan setiap harinya terdapat hal yang kontroversial dari pemerintah seperti diperbolehkannya pilkada dan kampanye paslon pemerintah yang pastinya akan mengumpulkan massa dan melanggar PSBB atau protokol kesehatan yang berlaku karena semangat dari pendukung salah satu paslon. Respon pemerintah terhadap kekhawatiran ini ternilai buruk, menyinggung DKI Jakarta dan Aceh yang tidak menyelenggarakan pilkada memiliki jumlah pasien yang banyak tanpa membandingkan rasio tes yang dilakukan oleh setiap daerahnya. Dalam hal ini menimbulkan spekulasi dimana pemerintah sengaja mendorong pemilihan untuk kepentingan “keluarga”.

Berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Selandia Baru, mereka menunda keberlangsungan pemilu sampai pandemi selesai. Kebijakan negara tetangga tersebut diputuskan sebagaimana kesehatan adalah prioritas utama untuk mengontrol penyebaran pandemi. Jika dibandingkan secara tidak langsung pemerintah Indonesia tidak memprioritaskan mitigasi terhadap pandemi yang sedang berlangsung ditambah lagi dengan peningkatan pasien yang dalam jangka panjang akan berakibat buruk.

Selama berlangsungnya pandemi juga banyak pejabat yang membuat sebuah acara yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan dalam pelaksanaannya tidak ada tindakan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya membantu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menjalani protokol kesehatan. Tentu hal ini membuat masyarakat resah karena minimnya kepedulian pemerintah dan memberikan contoh yang sangat buruk. Rangkaian kebijakan demi kebijakan menimbulkan keretakan kepercayaan secara perlahan memburuk sampai titik keruntuhan. Penyusunan pernyataan yang buruk membuat masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah, cepatnya arus komunikasi juga mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga tidak sedikit yang lebih mempercayai hoax daripada pemerintah. Hal ini juga diperburuk dengan adanya buzzer dalam sosial media yang membuat masyarakat kebingungan dalam mendukung kepentingan tertentu.

Harirah dan Rizaldi (2020) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah akan mampu diterima secara rasional oleh masyarakat jika pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menjamin untuk masyarakat. Mengatasi keruntuhan kepercayaan ini tidaklah mudah, pilihan untuk pemerintah untuk menumbuhkan lagi rasa kepercayaan dengan melakukan segala program pemerintah secara transparan dan mendorong kepentingan publik untuk membalikan pandangan negatif terhadap pemerintahan. Jika tidak dapat mengontrol keruntuhan ini maka masyarakat akan selalu melihat segala gerak-gerik pemerintah ke arah yang tidak diinginkan dan hilangnya rasa nasionalisme atau mulai apatis dengan negara.