Indeks Demokrasi Indonesia dan Keterbatasannya

Kendala bagi pembangunan demokrasi di mana pun sejatinya adalah kekuasaan dan jejaring kuasanya yang berkelindan dengan hasrat mendominasi, mengontrol, memusatkan, dan menghegemoni. Jadi, kekuasaan bukan hanya menjadi sentral penyimpangan dan korupsi tetapi juga pusat gelombang anti demokrasi.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan dari pusat sampai desa, dan gerak sebaliknya sehingga ada kepastian aparatus negara adalah entitas yang paling serius mengamalkan demokrasi partisipatif. Ada beberapa persoalam akan hak partisipasi dalam pembangunan, dalam aspirasi anggaran, dan dalam menyampaikan posisi politik ketika menghadapi batu ujian berupa proyek nasional (baca: proyek strategis nasional).

Sumber: Dokumen pribadi/DE

Sejak 2007 Demokrasi kita diukur dan distandarkan. Ada manfaat dan relatif tidak ada mudharatnya. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik ditingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah jika dipertnyakan obyektifitas dan faktualnya. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009 dirumuskanlah Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : Kebebasan Sipil (Civil Liberty); Hak-Hak Politik (Political Right); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari Indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Secara umum, hasil IDI di Jawa Tengah diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi itu, serta 11 variabel yakni : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peran peradilan yang independen.

DIY dan Jawa Tengah menjadi dua propinsi yang saya perhatikan karena ada gejala ketidakmampuan IDI ini menerka persoalan yang jelas muncul di masyarakat ihwal demokrasi partisipatif di mana hak-hak suara berbeda tidak diungkapkan dan tidak disistematisasi sebagai bahan yang layak dijadikan acuan nilai pengindekskan. Di Jawa Timur dan di banyak tapak konflik sumber daya alam (negara vs rakyat, atau petani vs oligarki) indeks ini sungguh kurang greget dan terkesan tak berdaya.

Memberdayakan IDI

Dua persoalan serius dalam isu pendayagunaan IDI adalah regulasi yang represif dan ketertupan informasi yang saya kira harus disorot karena ini menghalangi obyektifikasi kasus di level masyarakat. Jika berbuat kekerasan dengan mengantongi izin atau ada perintah seolah sah dan dengan mengkambinghitamkan masyarakat sebagai new normal. Normalitas represif ini seolah tak dapat diatasi dengan hukum karena penegak hukum menjadi bagian dari masalah ketimbang menjadi solusi. Keadilan hukum memang sudah lama menjadi ganjalan demokratisasi.

Dalih regulasi dan kewenangan terus menjadi problem demokrasi lokal dan bahkan nasional. Banyaknya konflik tambang di Jawa tengah uniknya tidak terbaca dalam pengukuran. Ini adalah suatu kelemahan serius. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah belum terbit pada Tahun 2016 (akan terbit pada Bulan Agustus Tahun 2017), namun dari evaluasi tahun 2015 Skors IDI dapat tercapai dari target 68,11 menjadi 69,75 tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori sedang hal tersebut dikarenakan ada beberapa indikator yang rendah antara lain pada variabel kebebasan berkeyakinan, Partisipasi Politik dalam Pengembilan Keputusan dan Pengawasan, Peran DPRD, Peran Parpol dan Peran Dimokrasi Pemerintah Daerah, kedepan diperlukan upaya keras untuk mencapai target IDI Provinsi Jawa Tengah melalui optimalisasi peran Pokja dan sekretariat IDI provinsi Jawa Tengah dalam mengawal capaian aspek, variabel dan indikator agar sesuai dengan target.

Ketertupan informasi ada diberbagai proyek yang melukuai keadilan. Belum lama ini Warga Pakel baru saja dapat harapan baru untuk keterbukaan informasi HGU setelah sekian lama dituntut transparansinya. Lama dan memakan banyak kurban fisik dan psikologis di antara warga. Bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun konflik agraria diawetkan dan tak ada itikad menyelesaikan. Di zaman Demokrasi bergerak, perjuangan rakyat Pakel membentur tembok ketertutupan informasi ihwal HGU yang ghaib. Kemenangan bagi petani untuk mendapat akses demokratisasi informasi adalah keniscayaan jika kita masih mengimani pada demokrasi yang bergerak maju, bukan regresi yang dinormalisasi demi keuntungan kelompok yang menutup pintu keadilan agraria