Pensiunan Paling Berbahaya

dokumen pribadi/2023

Sebuah film bergenre action yang dirilis tahun 2008 dengan sutradara Trygve Allister Diesen itu diberi judul RED. Film berdurasi 1,5 jam ini cukup membuat kita faham bagaimana dunia intelegen dan politik saling berkelindan dan saling melindungi. Tapi, di situ sebagaimana RED (Retired Extremeliy Dangerous-Pensiunan yang paling berbahaya), para pensiunan itu bertindak sableng dan nekad menghabisi politisi dan gang pensiunan CIA lainnya yang menumpang kepenitngan dari kegaduhan politik dalam negeri. Ini menjadikan inspirasi baru untuk membaca bagaimana pensiunan di negara 'miskin' dan 'penghutang' mengambil perannya. Kita akan membaca kasus Indonesia dalam tulisan pendek ini (tulisan lama bersemi kembali).

Secara 'alamiah' ada beberapa pensiunan yang membahayakan urat nadi bangsa, salah satu diantaranya adalah pensiunan jendral, polisi,dan intelejen. Pensiunan lain yang mempunyai level bahaya sedikit lebih rendah adalah pensiunan birokrat, narapidana, dan tentu saja pensiunan ustadz high cost'. Penulis tidak menjelaskan detail satu persatu namun lebih menekankan kepada pensiunan agen militer atau yang di Indonesia sering diasosiasikan dengan purnawirawan.

Baik pensiunan jendral dan agen rahasia negara atau bekas birokrat keduanya menyembunyikan banyak dokumen penting negara baik dlam file otak atau hard copi lainnya. Karena kedua masalah inilah sejarah Indonesia selalu terlihat gelap dan berkabut. Beberapa jenderal emngungkapkan rahasianya seperti Wiranto dan Prabowo masing-maisng mengeluarkan bukunya. Wiranto memberi tajuk bukunya 'bersaksi di tengah badai; sementara Prabowo menulis buku dengan judul "membangun kembali Indonesia raya. Lain dari dua jenderal itu adalah tHabibie sebagai orang dekat jendral Suharto juga mengeluarkan bukunya yang diberi judul Detik-detik yang menentukan.

Prabowo dan Wiranto adalah dua pensiunan jenderal yang berdiri di barisan depan partai politik peserta pemilu 2009 yang lalu. Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra dengan platform ekonomi kerakyatan, sementara Wiranto mendirikan partai Hanura. Keduanya adalah pemenang 10 besar partai pada pemilu 2009. Dan jangan sampai dilupakan, bahwa SBY adalah mantan jenderal (konon belum pernah perang) yang berdiri agak bersebarangan dengan kedua jenderal tersebut sebelumnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka berlawanan--perang dingin menjelang piplpres 2009 di mana mereka sama-sama mencalon sebagai capres-cawapres dengan berbeda kubu. Fenomena maraknya pensiunan jenderal oleh beberapa pengalamt dianggap fenomena masyarakat merindukan penguasa tegas, adil, sapto pandito ratu. Walau harapan itu semakin meredup setiap harinya.

Beberapa kasus negara kategori 'lemah' (Migdal, 1988) banyak didominasi oleh kekuatan militer atau oleh disebut Oleh Peter Evans (1995) yang mengutip Micheal Mann (1984,p.188) sebagai "despotic power" atau tipe pemerintahan "junta militer". Pemerintahan ini dikendalikan oleh kekuatan militer dengan kroninya seperti kasus Mobutu di Zaire. Mereka mengembangkan negara sebagai predator bagi rakyatnya sendiri dengan kebijakan yang merugikan. Indonesia pada saat Orde baru bisa dibilang rejim yang kuat militernya, tetapi rapuh sistem fondasi pemeirntahan dan demokrasi yaitu keberadaan partisipasi civil society. Kasus serupa terjadi di Zaire, Brazil, Korea Utara, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Beberapa contoh nyata menunjukka rejim militer ini sangat rapuh dan tidak bertahan lama, Indonesia menjadi slaah stau contoh negara di Asia tenggara dimana kekuatan militer gagal membangun stabilitas ekonomi dengan menafikkan kebebasan politik (membatasi) dengan sistem politik massa mengambang.

Itu jika kita mau belajar dari sejarah, kita akan banyak merenungkan bagaimana melihat Indonesia sekarang. Dipimpin oleh seorang mantan jenderal yang berkiblat kepada persekongkolan ekonomi global, informasi dalam negeri selalu percaya kepada agen rahasia negara meski seringkali salah (ingat kasus terorisme di Indonesia banyak salah tangkap). Anehnya presiden Beye sangat lembek menghadapi kasus-kasus penting terkait korupsi para birokrat perpajakan dan bahkan bertendensi mengguritakan kebohongan publik. Ini sudah benar-benar degenerasi harapan publik akan lahirnya pemimpin tegas. Pendidikan militer dengan gaya pemeirntahan lebih lemah dari sipil akan berdampak buruk juga semisal dalam konteks penegakan hukum, penegasan ideologi perekonomian bangsa dan sebagainya.

Partai-partai politik membutuhkan pensiunan jenderal dan purnawairaman karena potensi bahayanya itu. Mereka bisa mengadakan operasi senyap, operasi intelejen, dan berbagai model peperangan rahasia yang orang biasa tidak terfikir atas sindikat gelap mereka. Tidak semua jenderal terlibat, bisa jadi, tetapi mereka punya karakter sama di mana-mana bahwa dalam militer ada seniorirat, hierarkhi, disipilin, dan jika ada konflik antar jenderal ada mekanisme mendamaiakan, bisa traksasksi lantara di Indonesia militer sudah 32 tahun menjadi pamain inti dari segala bentuk pentas perpolitikan baik demokrasi lip services, prosedural atau anti demokrasi secara substansial. Meraka sudah lihai, karena keliahaian itulah Pak Beye bisa menang dua kali dalam pemilu langsung dengan sistem yang terbuka untuk manipulasi suara. Sekali lagi, partai apa pun labelnya, membutuhkan mantan jenderal, minimal untuk menakuti musuh atau menenangkan pikiran sebagai peserta pemilu.

Tahun 2014 dan tahun tahun pemilu yang akan datang, tentu saja para pensiunan jenderal akan tetap berlaga dengan beragam kolaborator elite, tidak terkecuali keluarga cikeas, cendana, solo, jogja,.... yang sudah mengepung istana dan membuat strategi pemenangan pemilu tahun ini.

Sangat buruk akibatnya jika pemerintahan presidensialisme hanya dihabiskan untuk mencoba membangun pertahanan kekuasaan dan menjaga kekuasaan agar tetap berada di tangan partai dan golongannya atau parahnya keluarganya.

Amanah rakyat dalam pemilu dikhianati karena janji terabaikan, dan 5 tahun ke depan hanya dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu berikutnya. Memang boleh dikata, pensiunan birokrat, dosen, jenderal, dll tidak di Amerika atau di Indonesia, keduanya memang tetap membahayakan akal sehat dan etika politik. Bahaya bagi rakyat secara jangka panjang, dan bahaya bagi negara sebagai institusi publik yang dihakpatenkan para penguasa, yaitu tak lain tak bukan predator negara!