7 Arahan Presiden untuk Pembangunan Tahun Depan

Presiden RI Joko Widodo memberikan 7 Arahan Pembangunan dalam Pembukaan Musrenbangnas 2022 di Istana Negara, Kamis (28/4/2022). Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Menyampaikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2022 pada Kamis (28/4/2022), Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia harus memiliki kepekaan dalam menghadapi krisis. Indonesia juga harus sigap dalam menghadapi situasi ekonomi dan politik global yang sedang bergejolak, utamanya akibat pandemi yang masih belum kunjung berakhir, gangguan rantai suplai, hingga krisis energi dan pangan dunia akibat perang Rusia dan Ukraina yang berujung pada tajamnya peningkatan inflasi dan perlambatan ekonomi global.

Sebagai mitigasi apabila krisis berlanjut hingga tahun depan, Presiden menyampaikan tujuh arahan. Pertama, TKDN harus ditingkatkan. Belanja barang, jasa, dan modal harus diarahkan pada produk dalam negeri.

Kedua, hilirisasi industri dalam negeri harus dipercepat. Daerah yang memiliki pertambangan agar segera membangun smelter, sementara daerah memiliki pertanian agar masuk ke industri di daerah masing-masing sehingga nilai tambah berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

Ketiga, kemandirian pangan dan energi harus ditingkatkan. Ke depan, dunia akan mengalami krisis pangan dan energi. Mengingat Indonesia memiliki kekuatan di kedua sektor, produktivitas pangan dan energi harus dimaksimalkan.

Keempat, investasi yang akan menciptakan lapangan kerja harus ditingkatkan. Kemudahan berusaha sangat penting bagi investasi, mengingat Indonesia tidak dapat lagi hanya bergantung kepada APBN/D.

Kelima, regulasi defisit di bawah tiga persen PDB akan kembali diberlakukan tahun depan. Perencanaan harus rinci, detail, dan tepat. Penerimaan perpajakan harus dioptimalkan dan kualitas belanja dipertajam.

Keenam, peningkatan SDM harus terus berjalan. Hal ini dicapai melalui percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, angka stunting, serta peningkatan kualitas SDM melalui transformasi kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.

Ketujuh, pelaksanaan Pemilu yang tahapannya mulai di Juni 2022 harus dipersiapkan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk dukungan anggaran melalui APBN/D agar Pemilu terselenggara dengan baik dan lancar.