Rakorbangpus Bahas Peningkatan Produktivitas Nasional

Rakorbangpus sebagai salah satu rangkaian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Rakorbangpus 2022 bertujuan untuk memastikan isu dan tantangan ke depan menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan.

Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022, pemerintah mengumumkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan meningkatan produktivitas, pemerintah optimis dapat menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi Indonesia mampu kembali secara berkelanjutan.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen yang akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

RKP 2023 juga memuat sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Terdapat 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Penyusunan belanja kementerian/Lembaga di tahun depan juga diarahkan untuk dapat menuntaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mendukung tahapan Pemilihan Umum pada 2024, membangun Ibu Kota Nusantara, dan mendukung pelaksanaan Major Project utama. Alokasi pendanaan prioritas nasional akan diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan.