Kebebasan atau Pengendalian: Tren Krisis di Era Trump dan Biden

Ilustrasi senjata api. (Sumber: pixabay)

Dalam beberapa tahun terakhir, isu senjata api di Amerika Serikat telah menjadi sorotan utama dalam perdebatan publik, terutama dengan perbedaan mencolok pada kebijakan yang diusung oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Joe Biden.

Donald Trump cenderung mendukung kebebasan kepemilikan senjata dan menolak regulasi yang ketat, sementara Joe Biden berfokus pada upaya untuk mengurangi kekerasan senjata melalui legislasi yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih agresif.

Kebijakan Donald Trump: Perspektif Realisme

Kebijakan Donald Trump dalam menghadapi masalah senjata api di Amerika Serikat dapat dilihat melalui teori realisme, yang menekankan pentingnya kekuatan serta kepentingan nasional dan kebijakan domestik. Dalam situasi ini, Trump mengklaim bahwa senjata api adalah cara untuk mempertahankan kebebasan dan perlindungan diri.

Hal ini tidak terlepas dari Amandemen Kedua Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi,

Trump dikenal sebagai pendukung kuat amandemen tersebut, bahkan ia berulang kali menegaskan bahwa senjata api merupakan alat yang penting untuk melindungi diri dari ancaman eksternal maupun internal.

Ditambah dengan kekuatan lobi dari para kelompok pro-senjata api, rencana Trump berjalan lancar. Salah satunya adalah National Rifle Association (NRA), organisasi yang mendukung peraturan senjata yang lebih longgar. NRA telah berdiri sejak tahun 1871 dan memiliki basis massa yang besar. Mereka aktif melobi para anggota Kongres dengan guyuran uang, sehingga keberadaan senjata api tak diatur secara ketat—terlebih lagi dihapuskan dari masyarakat.

Namun, di sisi lain, Trump juga mengambil langkah kebijakan untuk menangani penembakan massal. Salah satunya adalah menandatangani larangan penggunaan alat yang mengubah senapan semi-otomatis menjadi mirip dengan senapan otomatis, setelah penembakan yang terjadi di Parkland, Florida. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun Trump mendukung hak kepemilikan senjata api, ia juga menyadari perlunya langkah lain untuk meningkatkan keamanan publik.

Secara realisme, kebijakan Trump dapat diposisikan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuatan individu dan kelompok di tengah ancaman kekerasan senjata. Ia sering mengaitkan kebijakan kontrol senjata dengan potensi pelanggaran hak konstitusi dan memandang NRA sebagai sekutu yang strategis dalam memperjuangkan hak kepemilikan senjata.

Dukungan Partai Republik menjadi bagian terpenting, dan Trump berusaha memperkuat basis politiknya di kalangan kelompok yang pro-senjata dengan mendukung Amandemen Kedua tersebut.

Kebijakan Joe Biden: Perspektif Liberalisme

Sementara itu, kebijakan Joe Biden tentang masalah senjata api di Amerika Serikat dapat dilihat dari kacamata liberalisme. Biden fokus pada upaya untuk mengurangi kekerasan senjata melalui penerapan regulasi yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi isu senjata api.

Menurut pandangan liberal, regulasi senjata merupakan alat yang diperlukan untuk mencapai keamanan masyarakat dan individu. Ia juga telah menandatangani beberapa perintah eksekutif dan undang-undang untuk memperketat peraturan senjata, seperti pemeriksaan senjata api yang lebih ketat, pembatasan senjata serbu, dan pengaturan penjualan senjata api daring.

Selain itu, Biden juga menekankan perlunya dialog terbuka dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, serta organisasi non-pemerintah untuk mengatasi isu senjata api. Biden berusaha mendorong pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas mengenai kebutuhan akan reformasi kebijakan senjata.

Meskipun Biden telah mengambil tindakan yang signifikan untuk regulasi senjata api, ia harus menghadapi tantangan terbesarnya di Kongres. Dengan komposisi Senat yang terdiri dari 50 kursi Republik dan 50 kursi Demokrat, oposisi dari Partai Republik sering kali menghambat upaya untuk meloloskan undang-undang baru.

Namun, Biden tetap optimis bahwa perubahan dapat dicapai melalui dialog terbuka dan kerja sama, yang sejalan dengan nilai-nilai liberalisme yang menekankan pentingnya proses demokratis.