Konten dari Pengguna

Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Resesi dengan Bantuan Investor

DEDE BAYU MUKTI
Mahasiswa S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
16 November 2022 17:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari DEDE BAYU MUKTI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Graha Rektorat Universitas Negeri malang. Kredit: Dede Bayu Mukti/Universitas Negeri Malang
zoom-in-whitePerbesar
Graha Rektorat Universitas Negeri malang. Kredit: Dede Bayu Mukti/Universitas Negeri Malang
ADVERTISEMENT
Beragam slogan untuk memulihkan perekonomian telah bermunculan di banyak media di Indonesia. Perekonomian nasional sudah saatnya untuk bangkit kembali dengan dorongan dari pemerintah. Banyak tantangan yang membayang-bayangi laju pemulihan ekonomi di tanah air, tren inflasi yang terus meningkat juga menjadi tantangan.
ADVERTISEMENT
Pandemi memberikan pelajaran bagi pemerintah hampir di seluruh dunia bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan rakyat ditengah penyebaran wabah. Banyak negara di dunia memberlakukan stimulus fiskal untuk meminimalisasi dampak dari pandemic Covid-19 khususnya pada bidang ekonomi.
Karena kebijakan tersebut terjadi konsekuensi pertambahan uang yang beredar dan akhirnya mendorong tingkat inflasi menjadi meningkat, demi mengembalikan jumlah uang yang beredar seperti masa sebelum pandemi, kebijakan mengetatkan jumlah uang beredar pun diberlakukan.
Dalam lingkup nasional, kebijakan pengetatan uang beredar sudah menjadi kewajiban dari bank sentral dengan melalui berbagai kebijakan moneter. Kebijakan pengetatan uang beredar berlaku sama di seluruh dunia, termasuk di negara paman sam.
Kebijakan yang diambil oleh bank sentral pada masing-masing negara dampaknya hanya bersifat lokal, sedangkan kebijakan penanganan naiknya tingkat inflasi di Amerika Serikat akan berdampak secara global. Kebijakan menaikkan suku bunga oleh The Federal Reserve (Bank Sentral AS) memicu kaburnya mata uang dolar kembali ke AS. Hal ini terjadi karena tingkat imbal investasi di Negeri Paman Sam lebih menggiurkan dibandingkan investasi di negara lainnya. Ini menjadi ancaman kekeringan pasokan dolar AS di tanah air dan cukup berbahaya bagi stabilitas ekonomi Indonesia, karena bisa mengerek inflasi hingga nantinya melemahkan nilai tukar rupiah.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya pelemahan pada kurs rupiah, perlu dilakukan intervensi. Namun intervensi untuk menjaga stabilitas kurs akan menjadi sia-sia bilamana suku bunga di tanah air tidak mampu untuk mengimbangi suku bunga yang tengah berlaku di Amerika Serikat. Terdapat dua pilihan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, menaikkan suku bunga di tanah air atau menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai harapan.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi perlu adanya strategi lainnya selain mendasar pada kebijakan moneter. Strategi yang dapat digunakan adalah melirik peluang investasi asing, khususnya yang bisa membawa arus devisa masuk ke dalam negeri. Namun dengan adanya kondisi pelemahan kurs rupiah menjadikan kaburnya investasi asing dari Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, Dana asing yang kabur dari pasar surat utang pemerintah tercatat Rp 3,28 triliun pada periode 17-20 Oktober 2022. Dengan demikian, investor asing telah mencatat jual neto Rp 174,04 triliun di pasar SBN sejak Januari sampai Oktober. Bank Indonesia memperkirakan dana asing yang keluar dari Indonesai atau net outflow pada Kuartal III diperkirakan akan mencapai 2,1 miliar US dolar atau setara 32,55 triliun.
ADVERTISEMENT
Situasi kaburnya dana asing ini disebabkan oleh kebijakan The Fed. Otoritas harus mencegah jangan sampai ada dana asing yang keluar dari Indonesia, Bahkan bila memungkinkan agar DHE (Devisa Hasil Ekspor) para eksportir harus masuk dan parkir di tanah air. Salah satu upaya untuk memperkuat valas dalam negeri yaitu mewajibkan para eksportir untuk menjual dolar mereka kepada negara, dengan kata lain menukar dolarnya menjadi rupiah.
Pemberlakuan sanksi untuk eksportir yang tidak menyimpan DHE di dalam negeri Kembali diberlakukan oleh pemerintah dan BI. Setelah sebelumnya aturan wajib parkir devisa di dalam negeri ini direlaksasi oleh BI sepanjang pandemi. Bahkan BI memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), namun hal itu dibatalkan.
ADVERTISEMENT
Dengan dilakukan pencabutan relaksasi, maka diharap cadangan devisa Indonesia Kembali menguat. Bagi eksportir non SDA yang melanggar, sanksinya adalah berupa penangguhan ekspor.
Namun Implementasi DHE belum memberikan andil yang banyak untuk menambah pundi dolar Amerika Serikat ke Indonesia. Hal itu karena kewajiban yang diberikan kepada para eksportir hanya sebatas menempatkan dolar di bank dalam negeri walaupun hanya sebentar, belum sampai ada kewajiban untuk menukarkan dolar AS ke rupiah.
Dengan adanya kewajiban yang hanya menyuruh eksportir untuk menyimpan dolar dan tidak mengkonversinya ke rupiah, hal ini menjadikan supply dolar tidak berubah dan mereka para investasi asing masuk ke tanah air hanya sesaat sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Satu hal yang membuat rupiah sulit untuk menguat adalah keringnya pasokan valuta asing di dalam negeri. Hal ini terlihat dari cadangan devisa Indonesia yang terus mengalami penurunan.
ADVERTISEMENT

Kesempatan untuk pemerintah Indonesia menjadi mintra Amerika Serikat

Disisi lain, Pemerintah AS ternyata membutuhkan mitra yang mampu untuk menyerap kelebihan dolar AS yang beredar tanpa harus menaikkan suku bunga di negara paman sam. Kesempatan untuk menjadi mitra yang sepadan dalam merealisasikan hal tersebut dimiliki oleh Indonesia.
Indonesia dapat memanfaatkan dua momentum sebagai senjata dalam merangkul serta meningkatkan hubungan dekat antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pertama berhubungan dengan munculnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Hubungan antara Amerika Serikat dan China di masa depan memunculkan berbagai kesimpulan. Dan kesimpulan terburuknya adalah adanya konflik terbuka antara dua negara ini.
Kedua berhubungan dengan gencarnya finalisasi kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memiliki nilai miliaran dolar dengan Amerika Serikat. Pengadaan alutsista harus menjadi perspektif pemerintah Indonesia yang lebih luas, tidak hanya pada sektor pertahanan tetapi juga sektor-sektor di luar pertahanan.
ADVERTISEMENT
Pemerintah harus mampu menangkap dua momentum diatas dalam menjadikan peluang untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia merupakan mitra yang sesuai. Dan kelebihan berupa lokasi yang tepat dimiliki Indonesia untuk berusaha, strategis serta berada di luar Kawasan yang berpotensi menjadi arena konflik. Indonesia juga memiliki keunggulan seperti posisi ideal sebagai tujuan relokasi industri yang juga terdukung dengan jumlah penduduk, lokasi serta infrastruktur.
Sampai saat ini inflasi di Indonesia relative terkendali, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang mencatatkan angka inflasi yang lebih tinggi. Inflasi harus tetap dijaga jangan sampai naik terlalu cepat supaya pemulihan ekonomi berjalan sepanjang mungkin, karena inflasi menjadi salah satu game charger.
Banyak negara-negara lainnya terkena seperti dampak pada kenaikan harga komoditas di sektor energi. Namun bagi Indonesia, beberapa komponen energi banyak yang harganya masih bisa diatur oleh pemerintah, seperti halnya tarif listrik, LPG dan harga bahan bakar minyak atau BBM.
ADVERTISEMENT
Ketika harga Internasional meningkat tentunya harga dalam negeri juga ikut terdampak meningkat. Namun pemerintah selalu berusaha untuk menahan supaya kenaikan harga internasional tidak berdampak pada harga di tanah air.
Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan pada tekanan nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dan pasokan valas domestik dipastikan tetap terjaga dan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap diusahakan pada tren yang positif.

Penulis : Dede Bayu Mukti (Mahasiswa)
Departemen Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang