Rudal di Timur Tengah, Harga di Pasar Dunia: Efek Domino Iran vs Israel
Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. FEB Universitas Negeri Semarang-SMA N 3 Purworejo
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Dedy Agung Rovalentino tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLedakan rudal yang mengguncang langit Teheran dan Haifa pada pertengahan Juni 2025 tidak hanya menandai babak baru konflik Iran dan Israel, tetapi juga memicu gelombang kejut ekonomi yang menjalar hingga ke pasar dunia. Ketegangan yang kian meningkat sejak awal tahun, meledak dalam bentuk serangan udara Israel ke sejumlah fasilitas nuklir Iran. Sebagai balasan, Iran mengancam menutup Selat Hormuz jalur laut sempit yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia atau sekitar 17 juta barel per hari. Kabar ini cukup untuk membuat harga minyak Brent melonjak lebih dari 11% dalam dua hari, dari sekitar USD 66 ke kisaran USD 74 per barel. Kenaikan tajam ini menandai titik genting baru dalam pasar energi global yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, perang di Ukraina, dan tekanan ekonomi makro yang melemahkan banyak negara berkembang.
Bukan hanya minyak, pasar keuangan global pun langsung bergejolak. Indeks Dow Jones Industrial Average di Wall Street anjlok 769 poin (-1,8%), diikuti penurunan S&P 500 (-1,1%) dan Nasdaq (-1,3%). Di sisi lain, harga emas naik tajam dan dolar AS menguat seiring investor berbondong-bondong mencari aset aman (safe haven). Bahkan mata uang negara-negara berkembang seperti rupiah dan rupee India ikut tertekan. Sejumlah analis seperti dari JPMorgan dan Bloomberg Intelligence memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, harga minyak dunia bisa menyentuh USD 120–150 per barel, skenario yang bisa memangkas PDB global hingga USD 1 triliun.
Peran Iran dalam peta energi dunia memang tidak bisa diremehkan. Produksi minyaknya mencapai 3,2 hingga 3,9 juta barel per hari dengan ekspor antara 1,5 sampai 1,7 juta barel per hari. Ketika sanksi AS dilonggarkan secara tidak resmi sejak 2023, ekspor minyak Iran meningkat tajam, banyak di antaranya ke China dan Asia Selatan. Jika eskalasi terus berlangsung dan sanksi diperketat kembali, maka pasokan minyak global akan terganggu dan tekanan harga tak terelakkan. Selain itu, negara-negara Teluk lain seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar juga berada di jalur risiko tinggi bila konflik meluas ke kawasan lebih luas di Teluk Persia.
Bagi Indonesia, situasi ini lebih dari sekadar urusan geopolitik luar negeri. Sebagai negara pengimpor energi bersih dengan sekitar 64% kebutuhan BBM berasal dari impor, Indonesia langsung terdampak oleh setiap lonjakan harga minyak dunia. Menurut data Kementerian ESDM, subsidi energi yang ditetapkan dalam APBN 2025 sangat sensitif terhadap harga ICP (Indonesian Crude Price) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Setiap kenaikan USD 1 per barel akan menambah beban fiskal negara hingga Rp 2 triliun. Akibatnya, harga BBM bisa naik, yang pada gilirannya akan mendorong inflasi pangan dan energi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi tahunan Mei 2025 telah mencapai 3,35% dan bila tren ini berlanjut, angka tersebut dapat menembus 4% atau lebih.
Kondisi ini juga mencerminkan betapa rapuhnya ketahanan energi nasional. Hingga kini, Indonesia belum memiliki cadangan strategis minyak nasional (Strategic Petroleum Reserve), padahal negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan masing-masing menyimpan cadangan untuk 180 dan 100 hari. India bahkan telah mempersiapkan penyimpanan untuk 74 hari konsumsi nasional. Tanpa cadangan ini, Indonesia hanya bisa berharap harga minyak dunia segera stabil atau menggantungkan diri pada intervensi fiskal yang semakin terbatas. Padahal, dalam jangka menengah hingga panjang, volatilitas harga energi menjadi keniscayaan, terutama dengan geopolitik yang semakin kompleks dan tidak terduga.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggarisbawahi posisi Indonesia dalam kancah global:
Kami tidak ingin Indonesia terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Tetapi kita juga harus bersiap terhadap segala bentuk eskalasi global.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap netral yang strategis, namun untuk konteks ekonomi domestik, netralitas tidak cukup. Diperlukan kebijakan konkret dan antisipatif agar rakyat tidak menjadi korban utama dari gejolak global yang tak mereka undang. Pertama, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi energi, terutama pengembangan energi terbarukan dan optimalisasi gas alam dalam negeri. Kedua, kebijakan percepatan pembentukan SPR harus segera dijalankan, bukan hanya dalam bentuk dokumen rencana, tetapi dengan anggaran dan infrastruktur nyata. Ketiga, desain subsidi energi perlu dirombak ke arah yang lebih adaptif, dengan pendekatan buffer pricing dan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat berpendapatan rendah yang terdampak langsung oleh inflasi energi.
Dalam konteks global, Indonesia dapat mencontoh pendekatan India yang sejak krisis Ukraina 2022 aktif membangun jalur pasokan alternatif, baik melalui kontrak jangka panjang, diversifikasi pemasok, maupun pembangunan penyimpanan energi domestik. Begitu juga negara-negara Eropa yang memperkuat mekanisme perlindungan pasar domestik dan keamanan energi lewat koordinasi regional. Di saat negara-negara lain berpacu mengamankan pasokan dan harga energi, Indonesia justru masih berkutat pada wacana dan ketergantungan fiskal.
Sementara itu, eskalasi antara Iran dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ketika diplomasi regional gagal menahan serangan balasan dan kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah atau Houthi turut aktif di perbatasan Lebanon dan Yaman, kekhawatiran pasar kian besar. Sebuah laporan dari International Energy Agency (IEA) menyebut bahwa setiap konflik bersenjata yang mengganggu produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari bisa menyebabkan kenaikan harga minyak antara USD 10–15. Jika ditambahkan dengan ketidakpastian politik di negara-negara penghasil lain seperti Libya, Nigeria, atau Venezuela, maka resiko kekurangan pasokan akan semakin besar.
Indonesia saat ini tidak berada dalam posisi untuk memengaruhi jalannya konflik. Namun Indonesia berada dalam posisi untuk meminimalkan dampaknya terhadap rakyatnya. Krisis energi global kali ini bukan hanya tentang jarak ribuan kilometer dari Tel Aviv ke Teheran, tetapi tentang harga BBM di SPBU, tarif transportasi, harga beras, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman bahwa kebijakan luar negeri yang netral harus dibarengi dengan kebijakan ekonomi domestik yang waspada, gesit, dan berpihak pada perlindungan sosial.
Konflik Iran–Israel adalah cerminan bahwa dunia semakin tidak stabil. Era di mana pasar global bisa bergantung pada keamanan suplai dari Timur Tengah telah usai. Kini, volatilitas menjadi norma baru. Indonesia tidak bisa lagi bersikap reaktif. Ketahanan energi harus didefinisikan ulang: bukan hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi tentang kesiapan menghadapi guncangan eksternal yang setiap saat bisa mengguncang perekonomian nasional. Saat rudal meluncur di langit Teluk Persia, yang pertama kali terasa di Indonesia bukanlah suara ledakan, tetapi tagihan listrik, harga BBM, dan inflasi yang perlahan menggerogoti isi dompet. Maka, saatnya Indonesia menyadari bahwa kedaulatan energi bukan sekadar jargon kampanye, tetapi soal bertahan hidup dalam dunia yang makin tak pasti.