Dari Jas Merah sampai MBG: Singkatan dan Akronim yang Hidup dan Menggerakan Kita

Indonesia adalah sebuah republik yang dibangun di atas tumpukan alfabet yang dirangkai dalam ringkasan. Jika Anda perhatikan dengan saksama dan dalam tempo yang lama, sejarah politik kita bukan hanya soal perebutan kursi atau pergantian rezim, melainkan juga soal bagaimana sederet huruf diringkas, dipadatkan, dan dilemparkan ke tengah masyarakat untuk menciptakan realitas baru. Dari era revolusi hingga meja makan siang gratis hari ini, kita hidup dalam kepungan akronim yang bekerja lebih keras daripada para politisinya sendiri.

Dalam kacamata sosiologi kontemporer, khususnya melalui perspektif Actor-Network Theory (ANT) yang dikembangkan oleh Bruno Latour dan kawan-kawan, fenomena ini bukan sekadar urusan linguistik atau upaya penghematan tinta printer. Singkatan dan akronim di Indonesia adalah "aktant" atau aktor non-manusia yang memiliki agensi. Mereka memiliki kekuatan untuk memobilisasi orang, mengubah arah kebijakan, dan membingkai cara kita berpikir.

Mari kita mulai dari masa ketika politik revolusi menjadi panglima di era Demokrasi Terpimpin. Sukarno, sang penyambung lidah rakyat, memahami betul kekuatan kata yang diringkas. Munculah Jas Merah, sebuah akronim dari "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah". Pada masa ini pula, tiga ideologi besar yang rumit dipadatkan menjadi sebuah akronim, "Nasakom", di sinilah terjadi proses pemusatan kekuatan. Nasakom bertindak sebagai "titik lintas wajib" atau obligatory passage point. Semua aktor politik saat itu dipaksa untuk melewati pintu akronim tersebut jika ingin tetap relevan dalam jejaring kekuasaan.

Memasuki era Orde Baru, fungsi akronim bergeser menjadi instrumen stabilitas dan teknokrasi. Madeleine Akrich pernah menulis tentang bagaimana sebuah teknologi memiliki "skrip" atau naskah perilaku yang dipaksakan kepada penggunanya. Di sini kita bertemu dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Repelita bukan sekadar dokumen perencanaan di atas kertas. Sebagai sebuah aktant, ia memiliki skrip yang sangat kuat untuk mendisiplinkan seluruh jajaran birokrasi dan rakyat. Melalui Repelita, masa depan Indonesia yang abstrak dikemas dalam periode lima tahunan yang terukur. Akronim ini memaksa setiap desa, kecamatan, hingga provinsi untuk menyelaraskan ritme hidup mereka dengan angka-angka pertumbuhan. Ia mengonstruksi realitas bahwa kemajuan pembangunan hanya bisa dicapai jika kita tunduk pada program-program yang telah ditetapkan oleh singkatan tersebut.

Pada masa ini juga akronim seperti "Kopkamtib" atau "Petrus" memiliki skrip yang sangat dingin dan mendisiplinkan. Nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan teknologi kekuasaan yang menanamkan dengan paksa rasa tertib sekaligus ngeri di benak warga. Huruf-huruf itu bekerja secara mandiri dalam jejaring sosial kita, bahkan sebelum aparat fisiknya datang ke lapangan. Singkatan tersebut mengonstruksi realitas keamanan yang sangat kaku, di mana setiap individu dipaksa untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan skrip yang terkandung dalam singkatan tersebut jika tidak mau dibina atau dibinasakan.

Di era sekarang, kita melihat kemunculan aktor-aktor alfabetis baru yang tidak kalah kuat, yakni IKN (Ibu Kota Nusantara) dan MBG (Makan Bergizi Gratis). Bruno Latour sering menggunakan istilah "kotak hitam" atau black box untuk menggambarkan sesuatu yang proses internalnya sangat rumit namun diterima sebagai satu kesatuan yang sederhana.

IKN adalah kotak hitam yang sempurna. Di balik tiga huruf itu, terdapat jaringan yang sangat kompleks: negosiasi lahan, pemindahan aparatur sipil negara, investasi asing, hingga perubahan ekologi Kalimantan. Namun, bagi masyarakat luas, kerumitan itu diringkas menjadi IKN. Sementara itu, MBG adalah contoh dari apa yang disebut John Law sebagai "rekayasa heterogen". Sebuah program yang melibatkan ahli gizi, rantai pasok pangan, anggaran negara, hingga kesehatan anak-anak sekolah digabungkan dalam satu singkatan yang sangat akrab di telinga. MBG merekrut atau melakukan enrollment terhadap berbagai kepentingan ke dalam satu jejaring.

Terlepas dari segala kepentingan kuasa yang menyelimutinya, sda sisi positif yang sangat pragmatis: akronim dan singkatan adalah jembatan keledai kognitif. Politik dan birokrasi adalah rimba raya yang membingungkan bagi orang awam. Tanpa adanya akronim, kita mungkin akan kesulitan untuk mengenali dan mengingat program-program yang sebenarnya ditujukan untuk kita sebagai rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi.

Sifat "mudah diingat" dari singkatan adalah agensi positif yang membantu mobilisasi informasi. Kita tidak perlu membaca ribuan halaman peraturan pemerintah untuk mengetahui bahwa ada bantuan sosial jika kita cukup mengingat kata "Bansos". Kemudahan ingatan ini memungkinkan sebuah isu untuk bertahan lama dalam ruang publik dan tidak menguap begitu saja. Akronim berfungsi sebagai alat navigasi dalam samudra informasi yang ombak dan arusnya meluap-luap.

Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa sejarah politik Indonesia adalah juga hasil kerja kolaborasi antara manusia yang penuh hasrat dan huruf-huruf yang memiliki "nyawa". Akronim dan singkatan bukan sekadar kependekan kata, melainkan mesin sosial yang terus bekerja memproduksi makna dan mengarahkan perilaku kita.

Dari Jas Merah, Repelita, hingga IKN dan MBG, kita melihat bahwa yang ringkas selalu memiliki tempat yang luas dalam memori kolektif bangsa. Menghargai keberadaan akronim berarti mengakui bahwa dalam setiap kebijakan besar, selalu ada alfabet yang bekerja dalam diam untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan. Kita mungkin yang menuliskan huruf-huruf itu, namun setelah ia menjadi singkatan dan akronim, ternyata huruf-huruf itulah yang mulai menggerakkan kita.