Negara Tepat Guna

Ketika sebuah desa di pedalaman masih harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih, sementara di ibu kota ada lembaga khusus yang mengatur berapa lama adegan ciuman boleh ditampilkan di layar televisi, kita sedang menyaksikan sebuah absurditas yang nyaris komedi tapi juga menyedihkan. Absurditas yang, sayangnya, bukan sekadar materi lawakan tetapi realitas pahit dari sebuah negara yang keliru memilih prioritas kebijakan publiknya.

Edward Glaeser, ekonom dari Harvard, pernah melontarkan pernyataan yang menohok: "Sebuah negara yang tidak bisa menyediakan air bersih untuk warganya tidak seharusnya sibuk mengatur dialog dalam film." Pernyataan tersebut bukan sekadar sindiran, melainkan kritik mendasar tentang prioritas dan kapasitas negara. Ada semacam disorientasi fungsi ketika negara begitu bersemangat masuk ke ruang-ruang privat yang bersifat subjektif, sementara kewajiban dasarnya dalam menyediakan infrastruktur publik yang fundamental masih jauh dari kata layak. Pertanyaan penting kemudian muncul: apakah negara kita tahu, kapan, di mana, dan bagaimana negara seharusnya hadir, dan kapan, di mana, dan bagaimana negara seharusnya mundur?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, konsep "teknologi tepat guna" yang populer di Indonesia puluhan tahun lalu menawarkan pelajaran berharga. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masyarakat penggunanya.Teknologi yang berguna adalah teknologi yang datang pada waktu yang tepat, dengan bentuk yang tepat, untuk masalah yang tepat. Begitu pula seharusnya negara beroperasi.

“Negara tepat guna” adalah negara yang paham kapan intervensinya dibutuhkan dan kapan campur tangannya justru menciptakan gesekan yang tidak perlu. Seperti sapu lidi yang efektif untuk halaman berdebu tetapi tidak tepat untuk membersihkan kaca jendela berlantai tinggi, negara harus tahu alat mana yang tepat untuk masalah mana, dan lebih penting lagi: masalah mana yang harus diprioritaskan.

Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengatur ulang vas bunga di ruang tamu sementara dapurnya kebakaran. Rumahnya akan ludes, tetapi setidaknya vas bunganya tersusun rapi. Demikianlah potret “negara salah guna”. Ketika sistem pendidikan kita masih menyulitkan pelajar, guru, dan wali murid, ketika rumah sakit di daerah kekurangan dokter dan obat-obatan, ketika infrastruktur dasar masih amburadul, negara malah sibuk mengurusi hal-hal yang sebenarnya bisa diatur sendiri oleh masyarakat atau bahkan sebenarnya tidak perlu diatur sama sekali. Jika diteruskan, bisa-bisa kita menuju “negara tak berguna”.

Bukan berarti negara harus absen total dari wilayah-wilayah tersebut. Tetapi ada hierarki kebutuhan yang harus dihormati. Abraham Maslow mengajarkan kita bahwa manusia tidak akan memikirkan aktualisasi diri ketika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Seorang yang lapar tidak butuh diskusi filosofis tentang makna kehidupan. Ia butuh nasi. Demikian pula masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar tidak memerlukan regulasi berbelit tentang hal-hal yang tidak esensial. Mereka butuh negara yang hadir di tempat yang benar-benar mereka butuhkan.

Tragedi dari "negara salah guna" adalah pemborosan sumber daya yang amat terbatas. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk membentuk lembaga pengawas konten digital yang berlebihan adalah rupiah yang tidak digunakan untuk melatih guru, membangun puskesmas, atau memperbaiki jalan. Setiap jam yang dihabiskan birokrat untuk merumuskan beleid yang tidak esensial adalah jam yang tidak digunakan untuk memikirkan bagaimana mengurangi angka stunting, mengatasi darurat sampah, atau membangun kembali industri dalam negeri.

Satu hal yang lebih berbahaya lagi, intervensi berlebihan di wilayah yang tidak tepat menciptakan iklim yang menghambat kreativitas dan produktivitas. Ketika negara terlalu banyak mengatur, masyarakat kehilangan ruang untuk bereksperimen, berinovasi, dan berkembang secara organik. Sebuah masyarakat yang dewasa tidak perlu disuapi terus-menerus. Yang mereka butuhkan adalah negara yang hadir ketika benar-benar diperlukan: menyediakan infrastruktur dasar, menjamin keadilan, melindungi yang lemah, dan menciptakan aturan main yang adil. Sisanya, biarkan masyarakat menemukan jalannya sendiri.

Maka, negara tepat guna adalah negara yang tahu diri. Tahu kapasitasnya, tahu prioritasnya, tahu batasnya. Seperti tukang kayu yang bijak memilih alat sesuai jenis kayu yang akan dipotong, negara harus memilih intervensi sesuai dengan masalah yang dihadapi dan sumber daya yang dimiliki. Jangan gunakan gergaji mesin untuk memotong tusuk gigi, dan jangan gunakan pisau dapur untuk menebang pohon jati.

Kita membutuhkan negara yang berani untuk tidak hadir. Sebuah keberanian untuk mempercayai masyarakatnya sendiri. Negara tepat guna tidak akan sibuk mengejar bayang-bayang kejayaan melalui simbol-simbol kosong yang hanya nampak indah di televisi. Ia akan memilih untuk membumi, memastikan jalanan aman, air mengalir tanpa henti, dan keadilan bisa diakses oleh siapa saja tanpa perlu memberikan upeti.

Pertanyaan yang harus terus diajukan oleh setiap pengambil kebijakan publik adalah: apakah intervensi kita berguna? Apakah kehadiran negara di sini benar-benar membawa manfaat atau justru menambah beban?

Negara yang bijak adalah negara yang memilih prioritas kebijakan publiknya dengan cermat, hadir di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat.