Peluang Penggunaan Artificial Intelegence (AI) dalam Pengelolaan Belanja Negara

Pada tahun 2025, jumlah pagu belanja negara yang dikelola oleh pemerintah mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.701, 4 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 919,9 triliun rupiah. Besarnya jumlah tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Isu efisiensi, akurasi dan transparansi menjadi tuntutan masyarakat yang perlu diperhatikan.

Gambar Pengelolaan Keuangan oleh AI (Source : ChatGPT)

Untuk menjawab isu yang ada, pemerintah perlu memaksimalkan efektivitas belanja dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Tentu sistem yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menunjang tujuan tersebut, namun demikian pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi-potensi penggunaan teknologi modern dan cara-cara baru untuk mencapai tujuan tersebut.

Potensi yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah analisis penganggaran dan belanja dengan memanfaatkan banyaknya data historis belanja pemerintah selama ini serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu tools yang dapat digunakan di era modern ini adalah Artificial Intelegence (AI). Dengan kemampuan analisis data yang canggih, AI dapat membantu pemerintah memaksimalkan efektivitas belanja negara.

Optimalisasi belanja negara oleh AI

AI bekerja dengan kemampuan komputer untuk meniru proses kognitif manusia. Melalui kombinasi matematika, statistik, komputasi, dan data besar, secara efektif dan efisien AI dapat digunakan untuk merancang alokasi belanja negara yang lebih strategis didasarkan pada historis data sebelumnya serta data-data pembanding dari negara lain.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kemampuan ini diantaranya adalah menganalisis kebutuhan prioritas melalui analisis tren kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan dari analisis ini juga bisa diprediksi dampaknya, Teknologi AI dapat mensimulasikan dampak dari berbagai skenario pengeluaran, sehingga dapat dipilih kebijakan yang paling optimal.

Pengeluaran anggaran secara realtime juga dapat dipantau secara optimal. AI dapat mengenali pola pengeluaran yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan rencana anggaran. Selain itu, pelaporan otomatis secara realtime dapat dibuat oleh AI untuk membantu pemangku kebijakan membuat keputusan dengan segera.

Pengadaan barang dan jasa sebagai elemen kunci dalam belanja negara juga dapat dioptimalkan secara efisien. AI dapat menganalisis kinerja penyedia sebelumnya berdasarkan data historis sehingga dapat merekomendasikan mitra terbaik untuk setiap proyek. Harga yang wajar berdasarkan data pasar dan tren harga yang dihasilkan oleh AI dapat menjadi pembanding ketika negosiasi harga dengan pihak penyedia.

Mitigasi korupsi, transparansi dan akuntabilitas publik oleh AI

Salah satu masalah klasik dalam pengelolaan belanja negara adalah kebocoran anggaran akibat korupsi atau penyalahgunaan dana. AI dapat memindai jutaan transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penggelembungan biaya atau pembayaran ganda. Selain itu, dengan bantuan teknologi AI, pemerintah dapat memantau progres proyek fisik proyek secara digital menggunakan data dari berbagai sumber, seperti gambar satelit dan laporan lapangan.

Proses administrasi keuangan yang panjang dan memerlukan waktu dapat dipersingkat oleh AI melalui automasi administrasi sehingga mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses birokrasi. Pemerintah juga dapat menggunakan chatbot berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai informasi APBN yang ingin diketahui.

Untuk meningkatkan transparansi belanja negara berbasis AI, data pengeluaran yang dikelola oleh AI dapat disajikan melalui dashboard yang dapat diakses oleh masyarakat. AI juga dapat digunakan untuk melakukan analisis opini di masyarakat atas kebijakan program pemerintah, hal ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas belanja.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, pemerintah juga perlu memastikan bahwa belanja negara mendukung pembangunan berkelanjutan. AI dapat menganalisis dampak lingkungan dari proyek-proyek pemerintah, membantu pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab dan teknologi ini dapat digunakan juga untuk merancang proyek yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Tantangan dalam implementasi AI

Teknologi AI di masa depan akan menjadi hal yang sangat membantu, setiap negara berlomba untuk memanfaatkan AI untuk kemajuan negaranya. Namun demikian, dalam implementasinya akan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi penerapannya dalam ranah pemerintahan, yang cukup kental dengan senioritas struktural, regulasi yang kaku dan ranah politis.

Beberapa hal yang menjadi tantangan diantaranya adalah investasi awal yang tinggi dan keamanan data. Implementasi teknologi AI membutuhkan investasi awal yang besar, baik untuk infrastruktur maupun pelatihan sumber daya manusia. Dari sisi keamanan data, data yang digunakan harus dapat dilindungi dari ancaman siber untuk mencegah penyalahgunaan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas SDM yang memadai, diperlukan SDM dan atau tenaga ahli yang mampu mengelola, mengoperasikan dan mengembangkan teknologi AI secara efektif. Selain itu, kerangka regulasi yang jelas dibutuhkan agar sesuai dengan aturan keuangan negara, prinsip etika dan transparansi.

Tentu saja tantangan-tantangan tersebut seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah, dengan besarnya APBN yang dikelola, seharusnya besarnya investasi awal AI dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh tidak menjadi suatu hambatan yang berarti. APBN yang efisien, efektif dan transparan di masa depan, akan menjamin masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tingkat global.

(Penulis : Deni Aditya)