Politik Tetangga Baik

Ilustrasi politik identitas. Foto: Shutter Stock

Sejak era Soekarno, politik luar bangsa Indonesia adalah bebas aktif. Ide ini pertama kali digagas Mohammad Hatta melalui pidatonya bertajuk "Mendayung di antara dua karang" pada tahun 1948. Undang-Undang Nomor 37 tahun 199 9 tentang hubungan luar negeri, jelas bahwa bebas aktif diartikan bukan politik netral.

Justru bebas aktif dimaksudkan agar bangsa Indonesia berhak untuk menentukan sikap politik dan hubungan internasionalnya tanpa terikat dengan kekuatan dunia tertentu. Artinya bangsa kita cukup dewasa dalam menentukan arah geo-politik. Bukan anak kemarin sore yang mudah dikendalikan oleh pihak-pihak pragmatis.

Bangsa kita menjadi mandiri dalam menentukan arah relasi antar negara tanpa perlu ada kekhawatiran akan tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan. Meskipun begitu, keterlibatan kita dalam eskalasi global semakin masif sesuai amanat konstitusi. Negara kita tentu tidak bisa diam saja jika terjadi penjajahan. Pemerintah pasti melakukan upaya-upaya diplomasi dengan berbagai kemampuan yang bangsa kita miliki.

Dalam konteks diplomasi internasional perlu dipertimbangkan juga bargaining position. Hal ini berguna untuk mempengaruhi keputusan politik. Diplomasi sulit dilakukan dengan negara kuat jika Alutsista, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi yang lemah. Tentu hanya jadi bola yang ditentang sana – sini oleh negara-negara kuat.

Membangun kekuatan kekuatan militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budaya, akan menjadi bargaining position dalam diplomasi politik luar negeri. Kekuatan-kekuatan itu membuat Indonesia bisa mempengaruhi kebijakan di level internasional. Semua itu dipertaruhkan di meja internasional kalau bangsa kita ingin menjadi kiblat politik global.

Misalkan ketika Jokowi menuju daerah konflik antara Rusia dan Ukraina, atau ketika Jokowi bertemu Putin dan Zelensky tanpa ada hambatan dari blok barat. Ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa kita cukup dihormati di dunia internasional.

Ketika debat Capres ke-dua semalam, terlihat para Capres getol menyampaikan gagasan dan strategi politik luar negerinya. Menarik disampaikan Prabowo dengan konsep politik luar negeri yaitu, politik tetangga baik. Terkesan aneh di tengah eskalasi global yang tidak lagi memamerkan kekuatan Amerika atau Rusia.

Tetapi saat ini muncul kekuatan ekonomi dan militer baru, yaitu Cina. Sepak terjang negara-negara tersebut tidak main-main dalam mempengaruhi keputusan politik. Bahkan terkadang melakukan tindakan represif kepada negara-negara lemah agar kepentingan politiknya bisa berjalan mulus. Misalkan konflik laut Cina selatan ketika Beijing melakukan berbagai propaganda politik di kawasan Asia Tenggara.

Atau Amerika dengan intervensi militernya di Timur Tengah dan Rusia dengan dominasi ideologisnya di kawasan Eropa Timur. Sangat sulit menjadi tetangga baik di tengah konflik kepentingan negara-negara kuat di kawasan penuh Sumber Daya Alam seperti Indonesia.

Tetapi justru semangat politik bebas aktif membuat Indonesia tidak terjebak kepada berbagai kepentingan pragmatis negara – negara kuat. Indonesia bebas memilih bekerja sama dengan negara mana saja tanpa perlu tunduk.

Politik tetangga baik adalah replika politik dari konsep politik bebas aktif di dalam konstitusi kita. Kita menjadi tetangga baik tanpa harus terjepit oleh kepentingan-kepentingan pragmatis negara lain. Tentu konsep “tetangga baik” linear dengan kekuatan pertahanan dan ekonomi dalam Negeri.

Misalkan pada 2023 kuarta ke II pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,17% tertinggi di Asia tenggara dan mengungguli Singapura (cnnindonesia.com). Fakta ini berdampak positif membuat Indonesia dihormati oleh tetangga-tetangganya di kawasan. Meskipun begitu bukan berarti Indonesia bebas melakukan intervensi kepada negara lain.

Tetapi justru Indonesia hanya berperan sebagai tetangga baik yang tetap menghargai kedaulatan negara masing-masing. Sejak awal peradaban Indonesia, bangsa kita bukanlah bangsa penjajah. Sehingga masuk akal jika Indonesia tetap konsisten fokus pada kekuatan politik, ekonomi dan militer dalam negeri tanpa mencampuri urusan internal negara lain.

Jangan Hanya NATO

Not Action Talk Only adalah akronim dari NATO. Dalam urusan Geopolitik dan Geostrategi tidak bisa hanya dalam takaran teori atau cerita di atas kertas. Butuh tindakan serta keberanian dalam mengambil keputusan yang tidak mudah sebab menyangkut 278,8 juta jiwa warga Indonesia.

Kebijakan hilirisasi di era Jokowi sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kehormatan bangsa melalui penguasaan kembali sumber daya alam yang bertahun-tahun dikuasai negara asing. Aksi hilirisasi ini tidak mudah karena butuh sumber daya yang cukup agar bahan mentah itu bisa diproduksi sendiri.

Aksi politik luar negeri bebas aktif tertuang dalam implementasi hilirisasi di rezim Jokowi. Ketika tahun 2020 program hilirisasi dilakukan pertama kali dengan melarang ekspor nikel mentah dan diikuti dengan ekspor bauskit dan tembaga, banyak negara luar mulai gigit jari.

Mereka tidak mendapat lagi sumber bahan mentah yang murah. Semuanya di ambil alih oleh Indonesia melalui program hilirisasi. Tindakan seperti ini sangat diperlukan untuk menunjukkan taring Indonesia di depan mata Internasional.

Semangat hilirisasi merupakan breakdown dari politik bebas aktif. Artinya tidak berpihak kepada kekuatan mana pun dan fokus pada kepentingan Nasional. Persis seperti inilah yang coba dikembangkan Prabowo melalui politik tetangga baik. Cara Indonesia baik dengan para tetangga yang “nakal” adalah melalui hilirisasi.

Kelola sendiri sumber daya alam dan dijual lagi kepada negara lain dengan harga yang menguntungkan. Bukan sebaliknya yang terjadi selama ini yaitu bahan mentah diambil dari tanah Ibu Pertiwi dan diproduksi di luar negeri lalu kita beli dengan harga yang sangat mahal.

Indonesia berani untuk melakukan hilirisasi salah satu penyebabnya adalah kekuatan militer kita. Seperti dilansir oleh Global Firepower Indonesia menjadi negara nomor 15 terkuat militernya dari 140 negara di dunia. Bahkan di kawasan Asia tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama soal kekuatan militer.

Selain itu, kekuatan ekonomi kita melalui BPS menunjukkan pada triwulan III 2023 tetap tumbuh 4,94% (BI.go.id), meskipun lambat tetapi pertumbuhan ekonomi kita masih konsisten. Artinya dari dua aspek ini saja kita mampu “menggertak” negara lain agar tidak main-main dengan Indonesia.

Kita butuh pengakuan dunia kepada Indonesia agar benar-benar jadi kiblat di kawasan dunia selatan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh pemimpin bernyali dan berani. Atau ibarat bapak dalam sebuah keluarga yang fokus mencari nafkah dan memperbaiki kehidupan keluarganya tanpa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan pragmatis para tetangga.

Bangsa kita adalah bangsa yang baik, ramah, dan santun. Adab seperti ini perlu dijaga dan tidak boleh dirusak oleh berbagai kepentingan luar. Indonesia adalah tetangga baik yang tetap peduli dengan negara-negara lain di kawasan tanpa perlu intervensi berlebihan. Meskipun begitu kepedulian utama setiap pemimpin kelak adalah kepentingan Nasional di atas segala-galanya.

Sehingga fokus pengembangan ekonomi, militer, budaya, politik, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas bangsa Indonesia. Agar bangsa kita tetap memilki wajah dan cengkraman di meja-meja Internasional.