Hilirisasi Pangan dan Kesederhanaannya

Padi sebagai komoditas utama pangan Indonesia. Foto oleh Sergio Camalich (Unsplash).

Persoalan pangan adalah persoalan hidup dan mati. Setiap orang yang bekerja mempunyai hak atas pemenuhan kebutuhan pangannya. Negara punya tanggung jawab utama dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Jika negara gagal, maka peran negara sebagai tempat pajak masyarakat berlabuh harus dipertanyakan. Terlebih lagi, persoalan pangan harusnya bukan persoalan yang sulit, persoalan pangan harusnya sederhana dan jelas terang benderang. Petani menghasilkan padi, diolah menjadi beras dan disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak membutuhkan jargon, visi, misi, atau berbagai nama program pangan lainnya. Masyarakat membutuhkan pangan yang terjangkau. Permasalahan pangan sesederhana itu.

Indonesia memiliki lahan dan sumber daya yang begitu luas yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Dirangkum dari data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki total luas panen padi sebesar 10 juta hektar di tahun 2024 dengan rata-rata produktivitas 5,3 ton per hektar. Pada tahun 2024, total produksi beras di Indonesia sekitar 53 juta ton yang mana jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 280 juta jiwa, maka setiap penduduk harusnya memperoleh 189 kg per tahun untuk setiap jiwa. Merinci lebih detail, diperoleh sekitar 3,5 kg per minggu untuk setiap jiwa, yang mana lebih tinggi dari rata-rata konsumsi mingguan masyarakat Indonesia yaitu sekitar 1,5 kg per minggu (hasil Susenas 2024). Kesimpulannya, kondisi pangan di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Krisis Pangan Itu Nyata

Meskipun di atas kertas kebutuhan pangan tercukupi, krisis pangan adalah nyata adanya dan terjadi setiap tahun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hal baru, pada periode waktu tertentu komoditas pangan sering kali menjadi komoditas yang langka. Akibatnya, harga komoditas pangan meningkat pesat, menekan pekerja kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data BPS, harga komoditas beras selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan total kumulatif peningkatan harga sebesar 35 persen sejak tahun 2020. Begitu pun impor beras terus meningkat, di mana pada tahun 2023 Indonesia melakukan impor beras 3 juta ton beras. Beras produksi dalam negeri seolah hilang entah ke mana.

Permasalahan utama dari ketahanan pangan di Indonesia adalah tidak adanya proses bisnis atau tata kelola yang jelas dari proses pangan diproduksi hingga sampai ke tangan masyarakat Indonesia. Dimulai dari hulu, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para petani adalah kejelasan dan kemudahan dalam memperoleh bantuan benih, pupuk hingga alat mesin pertanian. Harga gabah di tingkat petani juga sering kali dikuasai oleh oknum yang merugikan para petani. Akhirnya, tidak sedikit petani yang memutuskan berhenti menanam tanaman pangan atau mengalihfungsikan lahan milik mereka.

Proses distribusi pangan dari tangan petani hingga ke tangan konsumen juga tidak berjalan dengan mulus. Selepas dari petani, padi umumnya akan dijual kepada kilang padi untuk kemudian diolah menjadi beras. Proses pengolahan padi menjadi beras pada kilang padi sendiri, harusnya tidak memakan waktu lama dengan estimasi waktu sekitar 1 minggu. Waktu simpan beras sendiri dapat bertahan selama 6 bulan atau lebih tergantung pada kualitas pengolahannya. Dengan pengaturan yang tepat, stok beras seharusnya dapat bertahan sepanjang tahun mengingat periode panen raya di Indonesia berlangsung 2 kali dalam setahun.

Persoalan utama yang sering timbul adalah hilangnya persediaan beras pada tingkat pedagang dan kilang padi sehingga mengakibatkan harga beras meningkat. Beberapa oknum dengan sengaja menghimpun beras dalam jumlah besar dan menyimpan sendiri hingga harga beras meningkat. Dengan demikian, margin keuntungan yang diperoleh oknum akan meningkat. Saat harga beras sudah tinggi dan beras impor sudah hadir, persediaan beras ini kemudian didistribusikan ke pasar. Akibatnya, harga beras dan gabah seketika turun dan merugikan para petani yang baru panen. Mekanisme pengaturan harga pangan ini harus segera diberantas untuk mengentaskan permasalahan pangan Indonesia.

Tata Ruang Sederhana

Indonesia membutuhkan sistem ketahanan pangan yang sederhana tetapi minim celah untuk melakukan tindak kecurangan di dalamnya. Tiga tahapan vital yang harus perlu mendapat perhatian serius adalah identifikasi, industrialisasi dan distribusi. Tahapan identifikasi adalah tahapan pengenalan para petani, kilang padi, lumbung pangan, distributor dan pelaku pasar baik profil dan kapasitasnya. Tahapan ini merupakan dasar perhitungan untuk memperoleh perkiraan total produksi beras yang ada dan peta distribusinya. Jika ada, data sebelumnya juga dapat dijadikan sebagai rujukan. Berdasarkan perhitungan dasar ini, pemerintah dapat menentukan apakah perlu menambah luas lahan pangan, di mana ditambah dan siapa pengelolanya.

Tahapan selanjutnya adalah industrialisasi, tahapan mengubah pangan menjadi produk siap jadi. Standarisasi jenis tanaman dan proses budidaya dirancang agar menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada kilang padi, kualifikasi mesin dan kapasitas serta waktu penyimpanan beras ditentukan sesuai dengan kemampuan kilang. Pembangunan badan usaha milik daerah atau negara berupa kilang padi atau lumbung padi akan menjadi katalis positif bagi sistem ketahanan pangan ini, terutama pada daerah potensial dengan sarana prasarana yang masih minim.

Tahapan paling penting dalam sistem ini adalah membangun manajen rantai distribusi mulai dari petani hingga pelaku pasar. Poin kunci yang perlu dicermati pada tahapan ini adalah waktu melakukan distribusi. Persediaan pangan yang ada harus dapat didistribusikan secara bertahap dan pada wilayah yang tepat. Dua mekanisme yang dapat dicoba pada proses ini adalah pemberian sistem kalender pada karung/wadah pangan atau intervensi langsung pemerintah. Pada sistem kalender pangan, setiap pangan selesai olah telah ditetapkan tanggal distribusinya terlebih dahulu. Kemudian setiap proses perpindahan tangan harus menyertakan tanggal penyerahan tanggal diterima pada wadah pangan. Dengan demikian, kecurangan dapat diminimalisir dan diidentifikasi dengan mudah.

Pada mekanisme intervensi langsung, pemerintah mengambil peran sebagai salah satu pihak seperti lumbung pangan atau kilang padi sekaligus menjadi distributor utama pangan. Untuk memudahkan sistem ini, pemerintah dapat membangun sarana prasarananya atau melibatkan badan usaha desa yang ada. Kemudian melibatkan petani atau pemuda desa sebagai pengawas langsung dari distribusi pangan yang ada. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sedikit kemungkinan tindak kecurangan yang terjadi.

Hilirisasi pangan bukan sekedar peningkatan produksi pangan atau efisiensi, tetapi tentang penataan ulang mekanisme sistem ketahanan pangan yang selama ini sudah berjalan ke arah yang salah. Pengolahan pangan digunakan untuk mengambil keuntungan semata, bukan memenuhi kebutuhan mulut sebangsa setanah air. Sistem ketahanan pangan yang dibangun hendaknya menjadi rumah yang nyaman bagi semua pihak, termasuk petani, sehingga sistem ini dapat berkelanjutan. Petani tanaman pangan sendiri pun akan meningkat jika mampu merasakan kejelasan dan pertumbuhan dalam sistem yang telah dibangun. Hilirisasi pangan sesederhana itu, tetapi membutuhkan tekad kuat dari setiap lini.