Sekolah Rakyat dan Privilege Ekonomi Kelas Rendah

Pendidikan adalah hak dasar setiap siswa. Foto oleh Ed Us.

Sekolah Rakyat tak boleh jadi sebuah program ambisius semata, tetapi harus memiliki arah dan rencana pelaksanaan yang jelas

Sekolah Rakyat, adalah sebuah program yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo dengan berfokus menyediakan layanan pendidikan berkualitas tinggi secara gratis bagi masyarakat kelas ekonomi rendah. Pada tahapan awal program ini berfokus membangun 200 sekolah berasrama di jenjang SD, SMP dan SMA. Fasilitas yang diberikan tidak tanggung-tanggung, mulai dari asrama, fasilitas olahraga, laboratorium, makan gratis hingga pembelajaran menggunakan iPad. Program ini dipercaya mampu mengentaskan rantai kemiskinan melalui layanan pendidikan yang lebih baik.

Harus diakui, sistem pendidikan di Indonesia saat ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk memperoleh kualitas yang bagus. Kualitas sekolah negeri banyak kalah bersaing dengan sekolah swasta baik dari sisi kompetensi guru maupun fasilitas sekolah. Semakin mahal biaya sekolah, semakin baik kompetensi guru dan fasilitas sekolah. Belum lagi adanya bimbingan belajar dan kursus yang dibebankan pada siswa. Akibatnya banyak siswa yang merasa kalah bersaing akibat perbedaan tingkat ekonomi dan memilih berhenti sekolah.

Sekolah rakyat sendiri tidak lekang dari kritikan masyarakat. Program sekolah rakyat setidaknya menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan bagi kelompok masyarakat bukan penerima bantuan, khususnya masyarakat kelas menengah. Kehadiran sekolah rakyat dinilai akan memberikan layanan lebih dari yang diberikan oleh sekolah negeri. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi kelompok masyarakat menengah yang rentan miskin yang bersekolah di sekolah negeri, karena saat ini mereka calon penghuni lapisan terendah layanan pendidikan.

Layanan Pendidikan Eksklusif

Sekolah rakyat dinilai sebagai sebuah program layanan pendidikan eksklusif yang ambisius. Sekolah rakyat seolah ingin membuktikan bahwa dengan pendidikan seseorang dapat lepas dari kemiskinan melalui fasilitas dan program yang megah. Pada kenyataannya pendidikan bukan faktor penentu utama seseorang lepas dari kemiskinan. Salah satu bukti pernyataan tersebut adalah banyak pengangguran terdidik yang masih bisa ditemukan di Indonesia. Menurut BPS, sekitar 66 persen dari total pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran terdidik, yaitu sekitar 4,7 juta jiwa lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.

Pekerjaan rumah utama sekolah rakyat harusnya menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang memang terkendala biaya pendidikan. Program yang diusung, harusnya berfokus pada memberi bantuan pada kelas masyarakat miskin agar dapat memasuki sekolah umum dan memperoleh fasilitas lainnya sebagaimana siswa lain seperti bimbingan belajar. Dengan demikian, jumlah murid yang tidak dapat meneruskan pendidikan akibat kekurangan biaya sekolah atau merasa putus asa akan berkurang. Peningkatan kualitas pendidikan harusnya menjadi pekerjaan besar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Jika pada akhirnya sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial justru memberikan program pendidikan yang demikian eksklusif, tentunya beberapa lapisan masyarakat akan merasa ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Yang terjadi selanjutnya bukan pemerataan kesejahteraan tetapi jebakan rantai kemiskinan. Kelompok rentan miskin akan turun kelas menjadi kelompok miskin, dan begitu pun kelompok kelas menengah sebagiannya akan menjadi rentan miskin. Tidak hanya itu, penerima layanan sekolah rakyat juga perlu dipertimbangkan karena begitu rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Visi dari sekolah rakyat juga belum tergambar jelas bagi masyarakat. Program ini tersedia dari tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA yang mana tidak cocok dengan kebutuhan saat ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi pendidikan dari siswa SD dan SMP saat ini sebenarnya sudah mencapai di atas 90 persen selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran sekolah rakyat justru dikhawatirkan hanya memindahkan siswa yang selama ini bersekolah ke sekolah umum ke sekolah rakyat, karena tingkat partisipasinya sudah cukup tinggi.

Begitu pun juga, dengan lulusan sekolah dengan tingkat pendidikan SMA, lowongan pekerjaan yang dapat diperoleh tentunya sangat terbatas. Yang dikhawatirkan adalah apabila lulusan program sekolah rakyat nantinya diberikan hak istimewa lainnya seperti lowongan pekerjaan khusus demi menjawab keberhasilan program ini. Tentunya hal ini akan dirasa sangat tidak adil bagi kelas masyarakat lainnya.

Jebakan Kemiskinan Terbiasa

Sekolah rakyat harus hadir dengan visi yang jelas, yaitu membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural. Tantangan utama sekolah rakyat harusnya adalah menghapuskan “kemiskinan yang terbiasa” di tengah masyarakat. Menghadirkan ketidaknyamanan menjadi miskin, sehingga mendorong rasa ingin bangkit untuk lepas dari kemiskinan. Pemikiran ini yang harusnya bisa diajarkan melalui program sekolah rakyat. Jika masyarakat miskin justru semakin dimanja dengan berbagai program bantuan, yang ada mereka semakin nyaman dan terjebak dalam kemiskinan mereka.

Banyak masyarakat kelas rendah terjebak dalam pemikiran bahwa pendidikan tidak akan mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Pola pikir yang demikian yang harusnya diubah oleh sekolah rakyat. Pemberian fasilitas yang eksklusif tidak akan membuat mereka merasa perlu berjuang dengan pendidikan mereka, justru semakin nyaman. Sebaliknya, pembinaan mental betapa pentingnya sekolah dan bagaimana sekolah nantinya dapat mengubah hidup mereka, sehingga mereka menyadari bahwa melalui sekolah hidup mereka dapat berubah.

Pemberian akses pada sekolah umum, layanan bimbingan belajar gratis, dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia adalah pekerjaan besar dari Kemeterian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Layanan sekolah gratis dan program bantuan yang diberikan selama ini sudah baik, tetapi minim pengawasan. Akibatnya banyak penerima bantuan tidak tepat sasaran dan banyak masyarakat miskin yang tidak merasakan haknya. Kemudian penyediaan layanan bimbingan belajar gratis juga penting sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dengan siswa lainnya. Tidak terhenti di sana, peningkatan kualitas pendidikan adalah pekerjaaan utama yang harus dikerjakan. Jumlah pengangguran terdidik adalah cerminan pendidikan tidak mampu menjawab penyelesaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Program sekolah rakyak sejatinya perlu ditinjau kembali oleh kedua kemeterian terkait. Tujuan dan pelaksanaan program ini hendaknya tidak dijalankan berdasarkan ambisi tetapi terarah pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keadilan di antara kelas masyarakat terutama dalam hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah hadir bukan hanya untuk kelas masyarakat tertentu, tetapi bagi seluruh kelas masyarakat.