USER STORY
Pilah-pilih Sang Ketua Wadah Pegawai KPK
11 May 2018 20:04 WIB
0
0
Ilustrasi Gedung KPKIlustrasi gedung KPK (Foto:Aprilandika Pratama/kumparan)
"Seseorang jangan melibatkan dirinya ke dalam perjuangan hidup-mati, jika dia sebelumnya tidak insaf akan akibatnya. Pihak musuh akan mengerahkan segala daya, lagi dan lagi, agar dapat mempertahankan cengkramannya. Tapi, sekalipun selama berabad-abad mereka menjebloskan puluhan ribu dari kita ke penjara dan masih saja mengirimkan kita ke tempat pembuangan yang jauh dari kehidupan manusia, saatnya akan tiba bahwa mereka akan hancur dan kita akan mendapat kemenangan. Kemenangan kita adalah suatu keharusan sejarah--tidak bisa dielakkan."
Cuplikan itu berasal dari buku Bung Karno, Penambung Lidah Rakyat Indonesia seperti yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Cindy Adams. Saat menyampaikan niat perjuangannya itu, Soekarno dalam perjalanan ke Solo dengan salah satu anak buahnya di PNI, Gatot Mangkupraja, pada awal Desember 1929.
Tidak lama, 29 Desember 1929, ia dipenjarakan di penjara Banceuy, penjara kelas bawah yang kumuh, bobrok, dan usang. Di sanalah Soekarno melahirkan pidato politiknya "Indonesia Menggugat" yang mendorong pergerakan dan pemberontakan menentang kolonialisme dan imperialisme, meski saat itu ia masih berusia muda, 29 tahun.
Meski bukan "perjuangan hidup dan mati", tapi sebentar lagi sejarah akan mencatat siapa Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK periode 2018-2020.

WP KPK awalnya dibentuk pada 2006 sebagai wadah pegawai yang menyuarakan kepentingan pegawai KPK sekaligus mitra pimpinan KPK dalam menjalankan organisasi KPK.

- -

Ketua pertama WP KPK saat itu adalah Johan Budi Sapto Pribowo yang saat itu menjabat sebagai juru bicara (jubir) KPK. Johan menjadi ketua WP KPK hingga 2010.
WP KPK didirikan murni inisiatif para pegawai KPK, utamanya pegawai angkatan pertama atau yang masuk berdasarkan seleksi Indonesia Memanggil (IM) I, di mana Johan termasuk di dalamnya.
Setelah Johan, terpilih M. Adlinsyah Nasution, pegawai di direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai ketua WP KPK. Ia memimpin WP untuk periode 2010-2012.
Berturut-turut, WP KPK masih dipimpin oleh pegawai "non-penindakan", yaitu Nanang Farid Syam, fungsional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI); Faisal Jabar dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menjabat pada 2014-1016; hingga akhirnya pegawai KPK dari Kedeputian Penindakan, yaitu penyidik KPK Novel Baswedan menjadi ketua WP KPK 2016-2018.
Novel Baswedan di gedung KPKNovel Baswedan di gedung KPK. (Foto:Helmi Afandi/kumparan)
Dipimpin oleh seseorang yang "dikenal" bukan hanya di dalam KPK tapi juga di luar lembaga tersebut, WP KPK pun mulai dibicarakan orang-orang luar KPK, misalnya oleh Panitia Khusus (pansus) Hak Angket KPK saat membeberkan hasil temuan Pansus Angket dalam sidang paripurna KPK.
Pansus menuding WP KPK dapat mengintervensi dan membatalkan keputusan pimpinan. Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman di hadapan Pansus Hak Angket juga mengakui bahwa WP KPK punya pengaruh besar di lembaga penegak hukum tersebut
Artinya, eksistensi WP KPK sudah mendapat pengakuan, baik di dalam maupun di luar KPK. Maka tidak heran untuk periode 2018-2020 ini, ada 11 orang yang berkomeptisi untuk menjadi Ketua WP KPK.
Mereka adalah:
1. Yudi Purnomo Harahap (Direktorat Penyidikan) nomor urut 1.
2. Andi Abdul Rachman Rachim (Unit Labuksi), nomor urut 2.
3. Johnson Ridwan Ginting (Direktorat. PJKAKI), nomor urut 3.
4. Sutriandhi (Direktorat Penyidikan), nomor urut 4.
5. Guntur Kusmeiyano (Direktorat Dikyanmas), nomor urut 5.
6. Farid Andhika (Direktorat Litbang), nomor urut 6.
7. Airien Marttanti Koesniar (Direktorat Pengaduan dan Pelaporan LHKPN), nomor urut 7.
8. Aries Ricardo Sinaga (Biro Perencenaan Keuangan), nomor urut 8.
9. Harun Al Rasyid (Direktorat Penyelidikan), nomor urut 9.
10. Yadyn (Direktorat Penuntutan), nomor urut 10.
11. Deny Irawan (Unit Koordinasi Supervisi Penindakan), nomor urut 11.
Sejak 30 April sampai 11 Mei 2018, yaitu hari ini, 11 orang kandidat itu melakukan kampanye program kerja. Sejumlah program kerja yang dinilai bermanfaat dan diunggulkan disodorkan masing-masing calon.
Seorang calon dengan visi "Kita Satu Keluarga", misalnya, menyodorkan program tim penuntasan masalah kepegawaian, rumah pertamaku, asuransi pasca pensiun, sahabat ibu ASI, sahabat pegawai PJKA, kids corner and baby day care, parenting class, penghargaan pegawai berprestasi, WP peduli pegawai, dan pembentukan dan pengembangan komunitas dalam hobi pegawai.
Program-program yang tampak dibutuhkan utamanya oleh pegawai perempuan KPK yang jumlahnya 563 orang atau hanya 36,16 persen dibanding pegawai laki-laki KPK yang berjumlah 994 orang (berdasarkan laporan tahunan KPK 2017). Sebagian program itu juga sudah ada dalam kepengurusan WP sebelumnya.
Aksi Teatrikal Super Hero Siap Jaga KPKAksi Teatrikal Super Hero Siap Jaga KPK (Foto:Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Calon lain yang menyatakan dirinya sebagai "Partner Pegawai" mengajukan program secara aktif mendengar, menerima, serta memberikan saran dan masukan dari sikap pada pembahasan kebijakan yang terkait dengan kepegawaian di KPK; berperan akitf secara sungguh-sungguh dalam pembahasan segala permasalan di forum Dewan Pertimbangan Pegawai; mengembalikan prinsip zero tolerance bagi pegawai dengan mehgilangkan perlakuan diskriminatif; mendorong dan terlibat aktif dalam pembahasan perbaikan peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi KPK, serta mendorong terlibat akitf dalam peraturan komisi dan cetak biru manajemen sumber daya manusia.
Sementara calon lain yang ingin mewujudikan misi ProAk5i, yaitu profesional-adil dengan memperjuangkan pola kerja yang profesional dan adil ingin membangun komunikasi, koordinasi, harmoni, soliditas, dan solidaritas antara pegawai, serta antara pegawai dan pimpinan KPK.
Masih ada calon yang ingin menciptakan keseimbangan antara kinerja dan keluarga di KPK dengan sejumlah program, yaitu membangun komunikasi yang harmonis di KPK, menjadi mitra biro SDM, mendorong sistem mutasi dan rotasi yang adil dan berkesinambungan, memperjuangkan hak-hak wanita pekerja seperti ruang menyusui, cuti tambahan untuk suami dan day-care, program kepemilikan rumah syariah, program alternatif investasi masa depan, pendirian koperasi syariah, serta seminar mengenai keseimbangan keluarga dan pekerjaan.
Ada juga calon yang ingin mewujudkan KPK Emas 2020. Tahun 2020 terkait dengan masa pimpinan KPK jilid IV yang habis pada 2019 sehingga tidak heran salah satu misinya adalah untuk mengusulkan kriteria calon pimpinan KPK peridoe V kepada panitia rekrutmen seleksi calon pimpinan KPK.
Sejumlah program yang ditawarkan calon tersebut adalah kaderisasi setiap angkatan IM, menciptakan penyelidik dan penyidik yang andal, menghilangkan stratifikasi perbedaan warga kelas antar kedeputian, penerapan aplikasi "early warning detection system", mencegah kebocoran informasi dan data di KPK, penuntasan peristiwa yang dialami Novel Baswedan, dan membentuk Pusat Diklat dan Museum (diorama) pemberantasan korupsi yang memang sudah dicanangkan pimpinan jilid IV dengan menggunakan gedung KPK lama.
Aksi Simpatik Slank di KPKAksi Simpatik Slank di KPK (Foto:Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Sedangkan calon lain tidak mau kalah dengan berkampanye menggunakan materi video. Video berdurasi 6 menit 16 detik itu menunjukkan seolah-olah sang calon ditemui tidak sengaja oleh cameraman dan langsung saja di-doorstop untuk ditanya-tanya mengenai program kerjanya.
Si calon pun mengaku visinya adalah membawa WP KPK sebagai wadah aspirasi baik untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun pegawai negeri yang dipekerjakan. Visi itu terjadi karena menurut si calon terjadinya kelas-kelas pekerja kelas 1, 2, dan 3 di KPK. Padahal saat awal pendirian KPK, kelas-kelas itu tidak ada.
Obrol punya obrol, banyaknya pegawai yang mengajukan diri sebagai Ketua WP KPK juga tidak terlepas dari adanya "pengakuan" pihak luar kepada WP KPK, termasuk pemberitaan di media massa.
Persoalannya tinggal apakah 1.557 pegawai KPK (baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK yang semuanya punya hak pilih) tertarik untuk memilih ke-11 kandidat itu dan program mana yang paling menarik?
Padahal sejumlah program itu pun memiliki kemiripan. Bila Ketua WP KPK baru terpilih, mampukan ia menyuarakan kepentingan pegawai KPK sekaligus mitra pimpinan KPK dalam menjalankan organisasi KPK seperti cita-cita awal terbentuknya WP KPK? Ataukah, cita-cita awal itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks KPK masa kini?
Seperti ombak di pantai yang susul-menyusul naik-turun bergelombang, pegawai KPK bisa datang silih berganti, pun ketua WP KPK dapat datang dan pergi.

Namun, seharusnya semangat untuk bergulung dalam gelombang irama pergerakan pemberantasan korupsi tetap semarak, siapapun pegawai dan ketua wadah pegawainya.

- -

Sayangnya, bila kembali mengutip Soekarno dari pidato politik "Indonesia Menggugat", Soekarno menyebutkan suatu revolusi melemparkan hukum yang ada dan maju terus tanpa menghiraukan hukum itu. Jadi, sukar untuk merencanakan suatu revolusi dengan ahli hukum. Kita memerlukan getaran perasaan kemanusiaan.
Apakah lembaga hukum ini juga punya ketua (wadah) pegawai yang punya rasa kemanusiaan khususnya bagi sesama pegawai KPK? Tanggal 14-18 Mei 2018 adalah masa pemilihannya. Selamat memilih.
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: