Bahlil, Penyadapan, dan Bahaya Politik Saling Curiga di Lingkar Kekuasaan
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika seorang menteri membantah terlibat dalam penyadapan Presiden, bahkan mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan, persoalannya tidak lagi sekadar siapa menyadap siapa. Ada persoalan jauh lebih besar yaitu keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi, dan transparansi kekuasaan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membantah keterlibatannya dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengaku dirinya sendiri disadap, seharusnya tidak berhenti sebagai pernyataan politik yang berlalu begitu saja.
Pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan serius tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di lingkaran kekuasaan. Jika benar terdapat praktik penyadapan terhadap pejabat tinggi negara, siapa yang melakukannya, atas dasar kewenangan apa, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya?
Dalam negara hukum, penyadapan bukan perkara sederhana. Ia menyangkut pembatasan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Pengakuan bahwa seorang menteri juga menjadi korban penyadapan tidak boleh diperlakukan sebagai cerita biasa tentang dinamika politik. Jika benar terjadi, persoalan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan persoalan serius dalam tata kelola keamanan dan pengawasan intelijen negara. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang disadap, melainkan siapa yang merasa memiliki kekuasaan untuk menyadap.
Negara Harus Berani Membuka Kebenaran
Ada dua hal penting dari pernyataan Bahlil. Pertama, ia membantah tuduhan keterlibatan dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Kedua, ia mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan. Bahlil bahkan meminta kepolisian mengusut persoalan tersebut secara tuntas dan transparan serta menyatakan akan melayangkan somasi dalam waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang mencatut namanya.
Pernyataan ini menarik karena memperlihatkan bahwa persoalan penyadapan telah berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Nama pejabat, pimpinan partai politik, bahkan mantan pejabat tinggi kepolisian ikut terseret dalam pusaran isu yang belum seluruhnya terang.
Kita perlu membedakan dua persoalan yang tidak boleh dicampuradukkan: dugaan tindak pidana penyadapan dan dugaan penyebaran tuduhan yang tidak berdasar. Keduanya sama-sama harus ditangani secara hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan, tetapi tidak boleh pula seseorang dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam percakapan politik atau pemberitaan.
Dalam konteks ini, bantahan Bahlil patut dihormati, tetapi pengakuannya sebagai korban penyadapan juga harus diuji dan ditindaklanjuti secara hukum. Jika memang ada penyadapan terhadap dirinya, ia berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana warga negara lainnya. Apakah hukum akan bekerja berdasarkan bukti, atau justru tunduk pada kepentingan dan konfigurasi politik di sekitar kekuasaan?
Saya melihat persoalan ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai perselisihan antara Bahlil dan pihak-pihak yang menudingnya. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana institusi negara menjaga profesionalitas dan integritasnya ketika dugaan penyalahgunaan kewenangan justru menyentuh lingkaran kekuasaan.
Apabila benar penyadapan dilakukan terhadap Presiden, menteri, dan sejumlah pejabat negara tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran privasi. Ini menyangkut kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan tertentu.
Lebih mengkhawatirkan apabila teknologi penyadapan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan keamanan negara justru berubah menjadi instrumen untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan aktor-aktor politik. Kita tidak boleh membiarkan penyadapan menjadi instrumen perebutan pengaruh di antara kelompok-kelompok yang berada di sekitar kekuasaan.
Dalam negara demokrasi, perbedaan kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, menggunakan perangkat keamanan negara untuk kepentingan politik adalah persoalan yang sangat serius. Aparat penegak hukum harus berdiri di atas kepentingan konstitusi, bukan menjadi bagian dari pertarungan kepentingan elite.
Pengakuan Bahlil bahwa dirinya juga disadap sesungguhnya memperluas pertanyaan publik. Jika seorang menteri sekaligus ketua umum partai politik dapat mengaku menjadi korban penyadapan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan kekuatan politik?
Apakah mereka juga dapat mengetahui ketika komunikasi pribadinya disadap secara ilegal? Kepada siapa mereka harus mengadu? Bagaimana mereka membuktikan bahwa hak privasinya telah dilanggar?
Inilah ketimpangan yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai negara begitu sibuk menjelaskan penyadapan terhadap pejabat tinggi, tetapi abai terhadap perlindungan hak privasi jutaan warga negara.
Penyadapan Harus Tunduk pada Konstitusi, Bukan Kekuasaan
Secara konstitusional, persoalan penyadapan berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.
Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kedua ketentuan ini menjadi fondasi bahwa komunikasi pribadi tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang.
Memang, penyadapan tidak selalu merupakan tindakan yang dilarang. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, legalitasnya harus memiliki dasar undang-undang, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, misalnya, melalui Pasal 40 melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, dengan pengecualian yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, tidak ada ruang bagi tindakan penyadapan yang dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi atau perintah informal.
Kewenangan negara bukanlah kewenangan tanpa batas. Penyadapan harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Harus jelas siapa yang berwenang, siapa yang menjadi sasaran, apa tujuan penyadapan, berapa lama dilakukan, bagaimana data dikelola, serta siapa yang mengawasi agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Tanpa pengawasan yang efektif, penyadapan berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang sangat berbahaya. Negara dapat mengetahui percakapan pribadi, membaca strategi politik, mengakses komunikasi bisnis, bahkan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menekan seseorang.
Persoalannya bukan semata-mata teknologi yang semakin canggih, melainkan siapa yang mengendalikan teknologi tersebut dan bagaimana kekuasaan itu dibatasi. Oleh sebab itu, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penyadapan di Indonesia, termasuk kebutuhan menghadirkan regulasi penyadapan yang komprehensif dan mekanisme pengawasan independen. Jangan sampai negara memiliki kemampuan untuk mengawasi masyarakat, tetapi masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi negara.
Publik Berhak Mengetahui Siapa Aktor Intelektualnya
Hal yang tidak kalah penting adalah mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan sejumlah orang yang diduga terlibat secara teknis. Aparat harus menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang membiayai, siapa yang menyediakan fasilitas, dan untuk kepentingan siapa penyadapan dilakukan.
Jika terdapat dugaan keterlibatan pejabat atau orang-orang yang memiliki kedudukan strategis, proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh berhenti karena pertimbangan jabatan, kedekatan politik, ataupun pengaruh kekuasaan.
Saya berpandangan bahwa publik berhak mengetahui siapa sebenarnya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ini. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu politik, melainkan karena tindakan yang menyangkut keamanan kepala negara dan privasi pejabat publik memiliki konsekuensi serius terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.
Kepolisian harus menjelaskan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti yang sah. Jika sudah ada penetapan tersangka sebagaimana diberitakan, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai peran masing-masing pihak, dasar penetapan tersangka, dan perkembangan penyidikan tanpa harus membuka materi penyidikan yang dilindungi undang-undang.
Transparansi tidak berarti seluruh informasi penyidikan harus diumbar. Namun, kerahasiaan penyidikan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban publik.
Ada tiga hal yang menurut saya harus menjadi prioritas.
Pertama, mengungkap secara menyeluruh rantai komando dan kemungkinan aktor intelektual. Jangan hanya memeriksa pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga memberikan perintah justru tidak tersentuh.
Kedua, memastikan adanya pemeriksaan independen terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas, anggaran, dan perangkat negara untuk kepentingan di luar mandat hukum.
Ketiga, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh korban penyadapan tanpa membedakan jabatan, afiliasi politik, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Bahlil yang mengaku turut menjadi korban harus memperoleh ruang untuk memberikan keterangan dan menyerahkan bukti. Demikian pula siapa pun yang dituduh terlibat harus diberikan hak untuk membela diri. Jangan sampai penegakan hukum berubah menjadi arena saling melempar tuduhan.
Pernyataan Bahlil tentang somasi juga harus ditempatkan secara proporsional. Hak menempuh jalur hukum merupakan bagian dari perlindungan kehormatan dan nama baik. Akan tetapi, somasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, pertanyaan publik, atau kerja jurnalistik yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Demokrasi memang membutuhkan etika, tetapi demokrasi juga membutuhkan keberanian untuk mengkritik kekuasaan. Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang Bahlil, Prabowo, Listyo Sigit, ataupun siapa pun yang namanya muncul dalam pusaran dugaan penyadapan. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan negara tidak berubah menjadi ruang saling mengawasi di antara orang-orang yang memegang kekuasaan.
Jika penyadapan terhadap Presiden benar terjadi secara ilegal, itu merupakan persoalan serius bagi keamanan dan kedaulatan negara. Jika menteri juga menjadi korban, hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa persoalan ini membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh.
Dalam hal ini, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kasus penyadapan justru menjadi instrumen untuk membangun narasi politik, menjatuhkan lawan, atau mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sebenarnya dan atau ini ada indikasi pengalihan isu pada kasus yang jauh lebih besar ketimbang persoalan penyadapan.
Maka dari itu menjawab persoalan ini, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa penyelesaian perkara ini tidak berhenti pada pertarungan antarelite. Kepala negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh institusi bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan loyalitas personal atau kepentingan kelompok.
Demikian pula kepolisian. Profesionalitas institusi tidak cukup diukur dari seberapa cepat seseorang ditangkap, tetapi juga dari kemampuannya mengungkap perkara secara objektif, transparan, dan dapat diuji secara hukum.
Jangan sampai publik hanya disuguhi bantahan, somasi, saling tuding, dan pernyataan politik, sementara pertanyaan mendasar tentang siapa yang memerintahkan penyadapan tidak pernah memperoleh jawaban.
Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang bekerja tanpa pengawasan. Tidak boleh ada aparat yang merasa berhak melampaui kewenangannya. Dan tidak boleh ada pejabat yang menggunakan instrumen negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Penyadapan bukan sekadar persoalan siapa mendengar percakapan siapa. Ini adalah persoalan siapa mengendalikan kekuasaan, siapa mengawasi penguasa, dan siapa yang menjamin hak warga negara tetap terlindungi.
Jika hari ini seorang menteri mengaku disadap, besok mungkin masyarakat biasa yang menjadi korbannya. Karena itu, yang harus kita selamatkan bukan hanya kehormatan seorang pejabat atau reputasi sebuah institusi, melainkan prinsip bahwa negara harus tunduk pada hukum. Jangan sampai negara yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi sumber ketakutan bagi rakyatnya sendiri.