Dosen dalam Bayang-Bayang Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan di Perguruan Tinggi

Ilustrasi Dosen dalam bayang-bayang perlindungan hukum ketenagakerjaan di perguruan tinggi. Foto; Generate by AI

Jika dosen terus diminta mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah semestinya negara dan perguruan tinggi memastikan bahwa kehidupan dosen sendiri berlangsung secara layak dan bermartabat.

Ketika perguruan tinggi menuntut dosen bekerja secara profesional, produktif, dan memenuhi berbagai indikator kinerja akademik, pertanyaannya adalah sudahkah perguruan tinggi memperlakukan dosen sebagai pekerja profesional yang hak-haknya wajib dilindungi oleh hukum?

Perguruan tinggi sering kali diposisikan sebagai pusat peradaban, tempat ilmu pengetahuan dikembangkan, nilai-nilai keadilan diperjuangkan, dan hukum diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Ada ironi yang tidak boleh terus-menerus diabaikan; bagaimana mungkin institusi pendidikan tinggi mengajarkan penghormatan terhadap hukum, sementara perlindungan terhadap dosen yang bekerja di dalamnya masih menyisakan persoalan?

Dosen dituntut menjalankan tridarma perguruan tinggi, memenuhi beban kerja, mengajar, meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat, menghasilkan publikasi ilmiah, mengurus jabatan akademik, mengikuti berbagai kegiatan institusional, serta memenuhi tuntutan akreditasi. Bahkan, dalam situasi tertentu, dosen juga dibebani pekerjaan administratif yang tidak sedikit.

Akan tetapi, di balik seluruh tuntutan profesional tersebut, terdapat persoalan mendasar mengenai kepastian hubungan kerja, kelayakan penghasilan, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak, jaminan sosial, serta kebebasan akademik. Persoalannya bukan semata-mata apakah dosen telah memperoleh pekerjaan, melainkan apakah pekerjaan tersebut telah memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum yang layak.

Dosen tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan operasional dan akreditasi perguruan tinggi. Mereka adalah tenaga profesional yang memiliki hak konstitusional, hak ketenagakerjaan, dan martabat yang harus dihormati.

Dosen Bukan Sekadar Tenaga Akademik

Selama ini, pembicaraan mengenai dosen lebih sering diarahkan pada kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, jabatan fungsional, publikasi ilmiah, dan produktivitas penelitian. Aspek tersebut memang penting. Ada dimensi lain yang tidak boleh dikesampingkan, yakni kedudukan dosen sebagai subjek hukum dalam hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menempatkan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang ini juga mengenal perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sebagai instrumen yang mengatur syarat kerja serta hak dan kewajiban dosen dengan penyelenggara pendidikan. Artinya, hubungan antara dosen dan penyelenggara perguruan tinggi bukan hubungan yang bebas dari aturan hukum ketenagakerjaan.

Pasal 48 UU Guru dan Dosen mengenal status dosen tetap dan dosen tidak tetap. Sementara itu, Pasal 75 memberikan mandat perlindungan terhadap dosen, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal yang menarik justru terdapat dalam Pasal 75 ayat (4). Perlindungan profesi mencakup perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, serta pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang sebenarnya telah menyadari kerentanan posisi dosen dalam menjalankan profesinya. Persoalannya terletak pada implementasi. Di sejumlah lingkungan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, dosen dapat berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang dengan pengelola atau badan penyelenggara.

Ketergantungan terhadap kebijakan pimpinan, ketidakjelasan perjanjian kerja, dan minimnya mekanisme pengaduan independen dapat membuat dosen kesulitan memperjuangkan haknya. Tidak jarang, dosen lebih memilih diam ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan karena khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan beban mengajar, terhambat pengembangan karier, atau menghadapi konsekuensi administratif lainnya. Di sinilah perlindungan hukum kehilangan makna apabila hanya berhenti sebagai norma tertulis.

Hukum Ketenagakerjaan Tidak Boleh Berhenti di Gerbang Kampus

Ada kecenderungan sebagian pihak memandang perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internal, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Otonomi perguruan tinggi memang dijamin oleh hukum. Namun, otonomi bukanlah kekuasaan tanpa batas.

Otonomi akademik dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar dosen sebagai pekerja. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tetap relevan sebagai kerangka perlindungan hubungan kerja sepanjang ketentuannya berlaku terhadap hubungan kerja yang bersangkutan.

Prinsipnya sederhana, ketika terdapat hubungan kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, hubungan tersebut harus dinilai berdasarkan substansi hukumnya, bukan semata-mata berdasarkan sebutan atau nomenklatur yang diberikan institusi.

Perguruan tinggi tidak boleh menghindari kewajiban ketenagakerjaan hanya dengan menggunakan istilah dosen kontrak, dosen tidak tetap, tenaga pengajar, atau istilah administratif lainnya. Status kepegawaian memang dapat berbeda, tetapi perbedaan status tidak otomatis menghapus hak-hak dasar yang dijamin peraturan perundang-undangan.

Persoalan penghasilan dosen menjadi salah satu contoh penting. Tidak masuk akal apabila dosen dituntut memenuhi standar profesional, memiliki kualifikasi akademik tertentu, menjalankan tridarma, dan mendukung pencapaian institusi, tetapi persoalan penghasilan justru ditempatkan sebagai kebijakan internal yang tidak transparan.

Apakah wajar seorang dosen dengan kualifikasi doktor memperoleh penghasilan yang sama dengan dosen berkualifikasi magister tanpa mempertimbangkan jabatan akademik, beban kerja, tanggung jawab, masa kerja, dan struktur pengupahan?

Pertanyaan ini tidak berarti bahwa gelar doktor secara otomatis mewajibkan pembayaran gaji lebih tinggi dalam setiap keadaan. Akan tetapi, perguruan tinggi harus memiliki struktur pengupahan yang rasional, pemotongan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualifikasi akademik, jabatan akademik, kompetensi, tanggung jawab, serta beban kerja seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menyusun sistem remunerasi dosen. Lebih jauh, persoalan ini memperoleh relevansi baru setelah terbitnya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Peraturan tersebut mengatur profesi dosen, pengelolaan kinerja, pengembangan karier, promosi, serta penghasilan yang mencakup gaji dan penghasilan lainnya

Dengan demikian, penghasilan dosen tidak semestinya diperlakukan sebagai kemurahan hati penyelenggara pendidikan. Penghasilan merupakan bagian dari hak yang harus memiliki dasar hukum dan kepastian.

Dosen Menghadapi Ketidakpastian dan Ketimpangan

Persoalan perlindungan dosen tidak berhenti pada besaran gaji. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ketidakpastian hubungan kerja dan ketimpangan posisi antara dosen dengan penyelenggara perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, hubungan kerja di perguruan tinggi dapat diwarnai berbagai persoalan: kontrak yang tidak memberikan kepastian, keterlambatan pembayaran penghasilan, ketidakjelasan komponen remunerasi, perubahan beban kerja tanpa mekanisme yang transparan, hingga penghentian hubungan kerja tanpa prosedur yang patut. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan, ke mana dosen harus mencari perlindungan ketika pihak yang seharusnya memenuhi hak-haknya justru menjadi pihak yang dipersoalkan?

Perguruan tinggi tidak boleh membangun relasi kerja yang menempatkan dosen hanya sebagai pihak yang wajib patuh terhadap seluruh keputusan institusi. Hubungan kerja harus dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Perjanjian kerja dosen harus jelas mengenai status kepegawaian, masa kerja, penghasilan, beban kerja, jaminan sosial, hak cuti, evaluasi kinerja, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta prosedur pengakhiran hubungan kerja.

Lebih penting lagi, dosen harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan bebas dari intimidasi maupun tindakan balasan. Jangan sampai dosen yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan institusi justru dianggap tidak loyal. Jangan pula dosen yang memperjuangkan hak normatifnya diposisikan sebagai ancaman bagi stabilitas perguruan tinggi.

Kebebasan akademik bukan hanya hak untuk menyampaikan pendapat dalam ruang kuliah atau forum ilmiah. Kebebasan akademik juga membutuhkan lingkungan kerja yang memungkinkan dosen berpikir kritis tanpa dihantui ketakutan terhadap ancaman kehilangan pekerjaan.

Dalam perspektif negara hukum, institusi pendidikan tinggi tidak boleh menjadi ruang yang kebal terhadap pengawasan hukum. Justru perguruan tinggi harus menjadi contoh bagaimana hukum dihormati dan dilaksanakan.

Persoalan ini semakin penting dalam konteks perguruan tinggi swasta. Badan penyelenggara memang memiliki kewenangan mengelola institusi, termasuk menentukan kebijakan kepegawaian dan keuangan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Yayasan, rektor, dan pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan kelembagaan tidak bertentangan dengan hak dosen sebagai tenaga profesional dan pekerja. Di sisi lain, kondisi keuangan perguruan tinggi swasta memang tidak selalu sama. Ada institusi yang memiliki kemampuan finansial kuat, tetapi ada pula yang menghadapi keterbatasan pendapatan. Namun, keterbatasan keuangan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak normatif pekerja.

Jika terdapat persoalan keuangan, penyelenggara harus membangun tata kelola yang transparan, menyampaikan kondisi institusi secara terbuka, serta mencari penyelesaian yang tidak mengorbankan hak-hak dasar dosen. Tidak adil apabila dosen diminta terus meningkatkan produktivitas, sementara kepastian penghasilannya justru tidak menjadi prioritas.

Dosen Berjuang Sendirian

Perdebatan mengenai perlindungan dosen bahkan telah memasuki ruang konstitusional. Salah satunya melalui pengujian Pasal 52 UU Guru dan Dosen dalam perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan Serikat Pekerja Kampus (SPK) bersama sejumlah pemohon.

Dalam persidangan pada 26 Februari 2026, Pemerintah menyampaikan bahwa dosen non-PNS memiliki hak-hak yang dijamin peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai upah minimum. Pemerintah juga menjelaskan bahwa ketentuan pengupahan mengenal mekanisme upah bagi pekerja paruh waktu berdasarkan satuan waktu kerja.

Pernyataan Pemerintah tersebut penting karena menunjukkan adanya pengakuan bahwa dosen non-PNS tidak berada di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan. Pengakuan dalam persidangan tidak boleh berhenti sebagai argumentasi normatif. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan perlindungan itu benar-benar dapat diakses oleh dosen dalam kehidupan kerja sehari-hari.

Negara harus hadir melalui kebijakan yang memberikan kepastian mengenai standar penghasilan, hubungan kerja, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Ada setidaknya lima langkah yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, pemerintah harus memperjelas harmonisasi regulasi dosen dan ketenagakerjaan. Regulasi pendidikan tinggi harus berjalan seiring dengan ketentuan ketenagakerjaan. Jangan sampai terdapat ruang penafsiran yang justru merugikan dosen, terutama dosen non-PNS dan dosen di perguruan tinggi swasta.

Kedua, setiap perguruan tinggi wajib memiliki sistem perjanjian kerja yang transparan. Perjanjian kerja tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi kebutuhan akreditasi atau pendataan. Dokumen tersebut harus benar-benar memberikan kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Ketiga, sistem pengupahan dosen harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan. Kualifikasi pendidikan, jabatan akademik, masa kerja, tanggung jawab, kompetensi, serta beban kerja perlu dipertimbangkan secara objektif. Perguruan tinggi juga wajib memperhatikan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Keempat, perlu dibangun mekanisme perlindungan dan pengaduan independen. Dosen harus memiliki ruang untuk melaporkan pelanggaran hak tanpa takut mengalami intimidasi, diskriminasi, atau pembalasan dalam bentuk kebijakan kepegawaian.

Kelima, organisasi profesi dan serikat pekerja kampus harus diperkuat. Perlindungan dosen tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada hubungan individual antara dosen dan pimpinan perguruan tinggi. Diperlukan mekanisme kolektif untuk memperjuangkan hak, membangun dialog sosial, dan mengawasi pelaksanaan regulasi.

Persoalan dosen bukan hanya persoalan kesejahteraan satu kelompok profesi. Ini menyangkut kualitas pendidikan tinggi nasional. Bagaimana mungkin Indonesia berharap memiliki perguruan tinggi berkelas dunia jika dosen yang menjadi fondasi utama pendidikan tinggi justru masih berhadapan dengan ketidakpastian pekerjaan dan perlindungan hukum?

Kita tidak boleh mengukur kualitas perguruan tinggi semata-mata dari akreditasi, jumlah publikasi, peringkat internasional, atau banyaknya program studi yang dibuka. Kualitas institusi juga harus diukur dari bagaimana institusi memperlakukan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Perguruan tinggi yang unggul bukan hanya perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga institusi yang mampu memberikan lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan bermartabat bagi dosennya. Dosen tidak boleh hanya dituntut profesional ketika menjalankan kewajibannya, tetapi diabaikan ketika memperjuangkan haknya.

Hukum ketenagakerjaan harus hadir sampai ke dalam ruang-ruang perguruan tinggi. Sebab, kampus bukan wilayah bebas hukum, dan dosen bukan pekerja yang boleh ditempatkan dalam bayang-bayang ketidakpastian. Negara harus memastikan bahwa perlindungan dosen bukan sekadar janji dalam undang-undang, melainkan hak yang nyata, dapat dituntut, dan dapat ditegakkan.