Gibran Mundur atau Membuktikan Diri?
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDemokrasi tidak hanya diuji ketika rakyat memilih pemimpinnya, tetapi juga ketika seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan bagaimana ia memperoleh dan menjalankan kekuasaannya.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi peristiwa politik yang tidak bisa dibaca sebagai dinamika biasa di lingkungan Istana. Apalagi, pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Di tengah polemik keabsahan dokumen persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan wakil presiden, publik memperoleh informasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur. Pada saat bersamaan, ia meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dua pernyataan ini justru menghadirkan pertanyaan yang lebih besar, apakah persoalan yang sedang dihadapi Wakil Presiden merupakan persoalan pribadi yang dapat diselesaikan melalui pembuktian hukum, atau sudah berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut legitimasi jabatan publik?
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi drama politik antara Presiden dan Wakil Presiden. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni kepastian hukum, integritas penyelenggaraan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Jabatan Wakil Presiden bukan jabatan administratif biasa. Ia merupakan jabatan konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat bersama Presiden. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut persyaratan pencalonan, keabsahan dokumen, dan kelayakan seseorang menduduki jabatan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika Jabatan Publik Berhadapan dengan Persoalan Hukum
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebenarnya bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Persoalan tersebut telah menjadi perdebatan publik, bahkan memasuki ranah pengujian hukum.
Sejumlah pemberitaan pada 10 November 2026 menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari dinamika yang mendorong munculnya persoalan politik tersebut. Dalam pemberitaan pelbagai media, misalnya disebutkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga memberikan pertimbangan terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut.
Di sinilah pentingnya membedakan antara perdebatan politik, fakta hukum, dan konsekuensi konstitusional. Putusan pengadilan harus dibaca berdasarkan amar, pertimbangan hukum, objek perkara, serta kewenangan lembaga yang mengeluarkannya. Tidak tepat jika publik langsung menarik kesimpulan bahwa seseorang otomatis kehilangan jabatan hanya karena muncul persoalan mengenai dokumen persyaratan pencalonannya. Sebaliknya, tidak tepat pula apabila persoalan hukum yang telah diputus lembaga peradilan dianggap selesai hanya dengan memberikan penjelasan politik.
Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengharuskan setiap penyelenggara negara tunduk pada hukum. Tidak boleh ada pejabat yang memiliki keistimewaan untuk menghindari konsekuensi hukum karena kedudukan politik, hubungan keluarga, ataupun dukungan kekuasaan.
Dalam konteks ini, permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN tentu harus dihormati sepanjang ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Namun, proses tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah ada atau menunda pertanggungjawaban publik tanpa batas waktu.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar apakah Gibran dapat membuktikan dokumennya, melainkan apakah seluruh proses administrasi pencalonannya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, persyaratan jabatan publik bukan formalitas yang dapat dinegosiasikan. Persyaratan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa orang yang memperoleh mandat rakyat benar-benar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.
Niat Mundur Bukan Pengunduran Diri
Pernyataan mengenai niat Gibran untuk mundur juga perlu ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara. Ada perbedaan mendasar antara menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden dan secara resmi mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Pernyataan yang disampaikan melalui Mensesneg belum dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah berlaku secara konstitusional.
Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun. Sementara itu, Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Perlu ditegaskan, pengunduran diri secara sukarela berbeda dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Ketentuan mengenai pengunduran diri juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR yang telah mengalami perubahan. Pasal 39 undang-undang tersebut mengatur konsekuensi pengunduran diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemberhentian sebelum keputusan MPR diambil. Karena itu, aspek formal pengunduran diri Wakil Presiden perlu diperjelas melalui ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme penyampaian dan penetapan berakhirnya jabatan.
Apabila benar Gibran ingin mengundurkan diri, publik berhak mengetahui bagaimana proses tersebut akan dilakukan, kepada siapa pernyataan resmi disampaikan, serta bagaimana konsekuensi konstitusionalnya. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 bahkan telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, konstitusi telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan tersebut. Tidak ada ruang bagi ketidakjelasan yang berkepanjangan mengenai status seorang pejabat negara. Di sisi lain, niat mundur yang disampaikan dalam situasi kontroversi dokumen pendidikan juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab politik. Apakah pengunduran diri merupakan bentuk kesadaran atas beratnya tanggung jawab jabatan, atau merupakan respons terhadap tekanan politik yang semakin menguat?
Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan spekulasi. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan yang terbuka. Saya berpandangan bahwa jabatan publik tidak boleh diperlakukan sebagai ruang untuk menguji seberapa jauh seseorang dapat bertahan menghadapi tekanan. Jabatan publik adalah amanah. Ketika muncul persoalan yang menyentuh syarat konstitusional, seorang pejabat seharusnya mengutamakan kepentingan negara dan kepastian hukum di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan.
Jangan Biarkan Hukum Kalah oleh Kalkulasi Politik
Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden tidak boleh membiarkan persoalan yang menyangkut kedudukan Wakil Presiden berkembang menjadi transaksi politik di balik pintu Istana. Pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tentu merupakan bagian dari komunikasi kenegaraan. Namun, persoalan yang menyangkut legitimasi jabatan harus diselesaikan melalui prosedur konstitusional, bukan semata-mata melalui kesepakatan politik.
Dalam negara hukum, jabatan bukanlah perlindungan dari pertanyaan publik. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.
Keterangan Mensesneg bahwa Presiden tidak menolak niat Gibran untuk mundur juga belum menjawab persoalan substantif. Publik masih membutuhkan kepastian mengenai sikap resmi Presiden, status jabatan Wakil Presiden, dan langkah hukum yang akan ditempuh.
DPR pun tidak boleh menjadikan persoalan ini sekadar panggung untuk memperlihatkan kekuatan politik. Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional yang harus digunakan berdasarkan argumentasi hukum dan bukti, bukan untuk membangun popularitas politik.
Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Pasal 7B memberikan prosedur khusus apabila DPR hendak mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, setiap langkah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
Di sinilah pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan. PTUN harus memeriksa perkara sesuai kewenangannya, sementara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sesuai sifat dan akibat hukum masing-masing. Tidak boleh ada intervensi politik yang mengarahkan hasil proses peradilan.
Kita tidak boleh membangun preseden bahwa persoalan persyaratan pejabat negara dapat diselesaikan dengan menunggu meredanya tekanan publik. Apabila terdapat persoalan administrasi, harus ada pembuktian. Apabila terdapat pelanggaran hukum, harus ada pertanggungjawaban. Apabila tidak terbukti, hak seseorang untuk memperoleh pemulihan nama baik juga harus dihormati.
Transparansi menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen yang menjadi pokok persoalan perlu dijelaskan melalui mekanisme hukum yang sah. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus ditempatkan dalam situasi saling percaya terhadap klaim politik yang berlawanan. Persoalan ini bukan hanya tentang Gibran, Prabowo, atau dinamika hubungan politik di antara elite kekuasaan. Ini menyangkut masa depan demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia.
Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum. Rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang dijalankan dengan integritas, bukan sekadar pemerintahan yang mampu bertahan dari tekanan politik.
Menurut saya, ada dua hal yang tidak boleh dikorbankan dalam persoalan ini: kepastian hukum dan kehormatan jabatan publik. Gibran berhak membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, hak tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka.
Jika akhirnya memilih mundur, pengunduran diri harus dilakukan secara konstitusional dan tidak boleh menjadi cara untuk menghindari penyelesaian persoalan hukum. Sebaliknya, jika memilih bertahan, pembuktian dan transparansi harus menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar.