Hari Pahlawan di Tengah Krisis Keteladanan: Siapa yang Berjuang untuk Rakyat Hari Ini?
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPahlawan dahulu berjuang melawan penjajahan. Pahlawan hari ini harus berani melawan ketidakadilan, termasuk ketika ketidakadilan itu lahir dari penyalahgunaan kekuasaan di negeri yang telah merdeka.
Setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan dengan upacara, pengibaran bendera, tabur bunga, dan pidato tentang pengorbanan para pejuang. Kita mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ketika rakyat mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan. Di tengah peringatan yang sarat simbol patriotisme itu, ada pertanyaan yang patut diajukan: setelah 81 tahun merdeka, apakah negara telah sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan para pahlawan?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia hari ini sedang menghadapi sejumlah persoalan serius. Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, persoalan kebakaran hutan dan lahan, tuntutan mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi, hingga perdebatan mengenai penegakan hukum dan arah kebijakan pemerintah menjadi bagian dari dinamika nasional yang tidak bisa diabaikan.
Pada saat yang sama, mahasiswa kembali turun ke jalan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mereka membawa tuntutan mengenai krisis ekologis, korupsi dan kolusi kekuasaan, pemenuhan hak dasar rakyat, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ada ironi yang menarik untuk direnungkan. Pada hari ketika bangsa mengenang perjuangan melawan penjajahan, sebagian masyarakat justru kembali turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap belum mendapatkan penyelesaian memadai dari negara. Hari Pahlawan semestinya tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang keberanian masa lalu, tetapi juga momentum menguji keberanian negara menghadapi persoalan hari ini.
Kekuasaan Diuji oleh Hukum
Salah satu persoalan yang menyita perhatian publik menjelang Hari Pahlawan tahun ini adalah dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Reuters pada 9 November 2026 melaporkan bahwa empat pejabat senior kepolisian telah ditangkap terkait dugaan pemantauan komunikasi tanpa kewenangan yang sah. Kasus tersebut disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk pejabat pemerintahan, pengusaha, jurnalis, aktivis, dan tokoh politik. Investigasi masih berlangsung dan belum seluruh fakta maupun motifnya terungkap.
Persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar kontroversi antarpejabat atau dinamika hubungan politik di lingkaran kekuasaan. Ia menyentuh persoalan mendasar mengenai perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, dan jaminan negara terhadap hak konstitusional warga negara.
Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penegakan hukum. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, dan mekanisme pengawasan. Tanpa batasan tersebut, teknologi pengawasan berpotensi berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perlindungan tersebut tidak boleh berhenti pada rumusan konstitusi. Negara harus memastikan bahwa kewenangan aparat tidak melampaui batas yang ditentukan hukum.
Hukum tidak boleh hanya digunakan untuk mengawasi masyarakat, tetapi juga harus mampu mengawasi mereka yang menjalankan kekuasaan. Siapa pun yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, kedekatan politik, ataupun pengaruh institusional. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Perjuangan para pahlawan dahulu adalah membebaskan bangsa dari kekuasaan kolonial. Perjuangan hari ini adalah memastikan tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas dan tanpa pertanggungjawaban.
Krisis Ekologis hingga Suara Mahasiswa
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah krisis ekologis. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya alam belum selesai.
Data BNPB yang disampaikan pada 9 November 2026 mencatat 2.529 titik panas dan 976 titik api berdasarkan pemantauan hingga 8 November. Luas area terbakar mencapai sekitar 5.335 hektare. Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara termasuk wilayah dengan jumlah titik panas yang tinggi.
Pada 10 November, Reuters juga memberitakan rencana pemerintah mencabut hak atas lahan lebih dari 42.000 hektare milik delapan perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan. Tiga perusahaan lainnya masih dalam peninjauan.
Langkah tersebut tentu perlu dikawal. Pencabutan izin tidak boleh hanya menjadi respons sesaat terhadap tekanan publik. Harus ada penyelidikan yang transparan, pembuktian tanggung jawab, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar luas lahan yang terbakar, melainkan kehidupan masyarakat yang kehilangan ruang hidup, kesehatan, sumber penghidupan, dan lingkungan yang layak.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung tanggung jawab besar bagi negara: pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan dan keadilan antargenerasi.
Konteks inilah yang membuat aksi mahasiswa pada Hari Pahlawan menjadi relevan. BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, misalnya, membawa tuntutan melalui gerakan #PulihkanIndonesia, dengan perhatian terhadap krisis ekologis, korupsi, hak dasar rakyat, dan penegakan hukum.
Polda Metro Jaya mencatat terdapat 74 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di Jakarta dan sekitarnya pada 10 November, dengan perkiraan 2.500–2.700 peserta. Angka tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan juga menjadi ruang artikulasi aspirasi masyarakat. Tentu, demonstrasi harus berlangsung damai, tidak merusak fasilitas umum, dan menghormati hak warga lainnya.
Pemerintah juga tidak boleh berhenti pada pengamanan demonstrasi. Hal yang lebih penting adalah mendengarkan substansi tuntutan dan memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik mahasiswa bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, menyampaikan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Justru, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi.
Pahlawan dan Krisis Keteladanan
Tema Hari Pahlawan 2026, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", seharusnya tidak berhenti sebagai slogan. Ada pesan mendasar bahwa kepahlawanan harus diterjemahkan melalui tindakan nyata. Sayangnya, kita terkadang lebih sibuk memperingati simbol kepahlawanan daripada menerapkan nilai-nilai yang diwariskannya.
Kita memuji keberanian para pejuang, tetapi masih menghadapi persoalan ketika keberanian diperlukan untuk mengungkap penyimpangan. Kita mengagungkan persatuan, tetapi kepentingan kelompok dan perebutan pengaruh politik sering kali menjadi sumber ketegangan. Kita berbicara tentang pengabdian, tetapi praktik penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan terus menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya krisis kebijakan, melainkan juga krisis keteladanan. Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang dibatasi konstitusi. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan seluruh tindakan penyelenggara negara tunduk pada hukum. Tidak ada jabatan yang memberikan seseorang hak untuk berada di atas hukum.
Pejabat publik semestinya memahami bahwa kehormatan jabatan tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan oleh seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan. Pahlawan masa kini tidak harus selalu mereka yang berada di medan perang.
Mereka bisa hadir dalam sosok guru yang mempertahankan kualitas pendidikan, dosen yang menjaga integritas akademik, jurnalis yang memperjuangkan kebenaran, mahasiswa yang berani mengkritik kebijakan, petani yang menjaga lingkungan, serta masyarakat yang mempertahankan hak-haknya melalui jalur konstitusional.
Mereka mungkin tidak mendapatkan penghargaan negara. Namun, perjuangan mereka memiliki arti bagi kehidupan demokrasi dan masa depan bangsa. Di sisi lain, pemerintah harus membuktikan bahwa pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan.
Keberhasilan negara tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau banyaknya program prioritas. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, pelayanan publik yang adil, lingkungan yang sehat, serta perlindungan hukum yang setara.
Inilah substansi kemerdekaan yang seharusnya diperjuangkan. Delapan puluh satu tahun lalu, para pejuang Surabaya tidak berjuang agar Indonesia sekadar memiliki pemerintahan sendiri. Mereka berjuang untuk masa depan bangsa yang berdaulat dan bermartabat.
Hari ini, tanggung jawab tersebut berada di tangan kita semua, terutama mereka yang memperoleh mandat untuk mengelola negara. Jangan sampai Hari Pahlawan hanya menjadi perayaan tahunan yang dipenuhi pidato tentang pengorbanan, sementara persoalan rakyat terus menunggu penyelesaian. Jangan sampai kita mengajarkan generasi muda tentang keberanian para pejuang, tetapi justru membatasi keberanian mereka ketika menyampaikan kritik.
Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menjadi pahlawan hari ini. Kita perlu keberanian menjaga kejujuran, menolak korupsi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan negara tidak meninggalkan rakyatnya. Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur demi kemerdekaan, melainkan juga mereka yang terus berjuang agar kemerdekaan tidak kehilangan maknanya.