Hukum Ekonomi Internasional: Kepentingan Nasional dan Liberalisasi Perdagangan
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 11 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHukum ekonomi internasional memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan ekonomi antarnegara, melainkan juga sebagai instrumen yang menentukan bagaimana kekuasaan ekonomi global didistribusikan. Globalisasi telah mengubah wajah hubungan ekonomi internasional. Perdagangan lintas batas, investasi asing, transaksi digital, dan integrasi pasar regional menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang semakin luas.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat persoalan mengenai ketimpangan posisi tawar antarnegara, dominasi negara maju, perlindungan industri domestik, hingga kemampuan negara berkembang mempertahankan kedaulatan ekonominya. Persoalan inilah yang menjadikan hukum ekonomi internasional tidak cukup dipahami sebagai hukum yang memfasilitasi perdagangan bebas, tetapi juga harus dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan ekonomi global.
Menurut saya, persoalan utama hukum ekonomi internasional dewasa ini bukan terletak pada kebutuhan untuk memperluas perdagangan internasional semata, melainkan pada bagaimana memastikan bahwa keterbukaan ekonomi tidak justru memperlemah kemampuan negara dalam melindungi kepentingan masyarakatnya. Perdagangan bebas tanpa keseimbangan perlindungan berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi, sedangkan proteksionisme yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan dan menimbulkan konflik perdagangan. Di antara dua kepentingan tersebut, hukum ekonomi internasional dituntut menghadirkan keseimbangan yang adil.
Perdagangan Bebas dan Tata Hukum global
Secara konseptual, hukum ekonomi internasional merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan ekonomi lintas negara, baik dalam perdagangan barang dan jasa, investasi, keuangan, perpajakan internasional, maupun kerja sama ekonomi regional. Dalam perkembangannya, hukum ini bertumpu pada sejumlah prinsip, antara lain most-favoured-nation (MFN), perlakuan nasional (national treatment), transparansi, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa secara damai.
Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai perjanjian internasional, terutama yang berada di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Sejak berdiri pada 1995, WTO menjadi salah satu pilar utama tata perdagangan multilateral. Melalui berbagai perjanjiannya, WTO berupaya menciptakan kepastian dan mencegah diskriminasi dalam perdagangan internasional. Namun, penerapan prinsip perdagangan bebas tidak serta-merta menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh negara anggota.
Persoalannya, setiap negara memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan kekuatan negosiasi yang berbeda. Negara maju umumnya memiliki keunggulan dalam penguasaan teknologi, akses pembiayaan, serta kapasitas produksi bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, banyak negara berkembang masih bergantung pada ekspor komoditas primer dan impor barang berteknologi tinggi. Akibatnya, keterbukaan pasar dapat menghasilkan manfaat yang berbeda bagi masing-masing negara.
Data UNCTAD dalam laporan Key Statistics and Trends in International Trade 2025 menunjukkan bahwa nilai perdagangan global barang dan jasa telah melampaui 35 triliun dollar AS pada 2025. Namun, negara maju masih menyumbang sekitar 54 persen ekspor global dan 58 persen impor global. Angka tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan perdagangan dunia belum menghapus ketimpangan struktural dalam perekonomian internasional.
Dalam perspektif teori ketergantungan (dependency theory), ketimpangan tersebut dapat dipahami melalui hubungan ekonomi yang tidak selalu setara antara negara pusat dan negara pinggiran. Negara berkembang berisiko terjebak sebagai pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk bernilai tambah tinggi dari negara maju. Meskipun teori ini tidak dapat menjelaskan seluruh dinamika perdagangan modern, pendekatan tersebut relevan untuk mengkritisi struktur perdagangan yang belum memberikan ruang penciptaan nilai tambah secara merata.
Bagi Indonesia, persoalan ini menjadi penting karena keterbukaan perdagangan harus berjalan seiring dengan agenda industrialisasi nasional. Ekspor komoditas memang dapat menghasilkan devisa, tetapi ketergantungan yang berlebihan terhadap bahan mentah berpotensi membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, hukum ekonomi internasional perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas industri domestik, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut saya, perdagangan bebas seharusnya tidak dimaknai sebagai penghapusan seluruh bentuk perlindungan ekonomi nasional. Negara tetap memiliki ruang kebijakan untuk membangun industri, melindungi kepentingan publik, dan memperkuat daya saing nasional, sepanjang kebijakan tersebut dirancang sesuai dengan kewajiban perjanjian internasional yang berlaku. Di sinilah pentingnya membedakan antara proteksi yang bertujuan membangun kapasitas ekonomi dan proteksi yang justru menciptakan praktik diskriminatif.
Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Tengah Perjanjian Perdagangan Internasional
Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dengan perlindungan kepentingan nasional. Sebagai anggota WTO sekaligus peserta berbagai perjanjian perdagangan regional, Indonesia terikat pada sejumlah komitmen internasional yang memengaruhi kebijakan perdagangan dalam negeri.
Salah satu contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup negara-negara ASEAN beserta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kerja sama tersebut membuka peluang perluasan pasar, integrasi rantai pasok, dan peningkatan perdagangan regional. Namun, integrasi pasar juga menuntut kesiapan industri nasional untuk menghadapi persaingan yang semakin luas.
Di sinilah konsep kedaulatan ekonomi perlu dipahami secara lebih komprehensif. Kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan kemampuan negara menentukan arah pembangunan ekonomi dengan tetap menghormati komitmen hukum internasional. Negara yang memiliki kedaulatan ekonomi bukanlah negara yang menghindari seluruh ketergantungan, melainkan negara yang mampu mengelola ketergantungan tersebut secara terukur.
Persoalan muncul ketika perjanjian perdagangan internasional diperlakukan semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai ekspor dan menarik investasi. Keberhasilan suatu perjanjian seharusnya tidak hanya diukur melalui pertumbuhan volume perdagangan, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penguatan industri nasional, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap komitmen perdagangan internasional tidak menghilangkan ruang kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perundingan yang cermat, penilaian dampak regulasi, serta penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian internasional.
Dalam perspektif teori kedaulatan negara, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan, bukan penghapusannya. Negara secara sadar menerima kewajiban hukum tertentu melalui persetujuan internasional. Konsekuensinya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap perjanjian yang disepakati memiliki landasan kepentingan nasional yang jelas serta mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, prinsip pacta sunt servanda menjadi sangat penting. Perjanjian yang telah berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, kewajiban tersebut tidak menghalangi negara untuk memperjuangkan perubahan aturan melalui mekanisme perundingan, pengecualian yang sah, atau prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati.
Persoalan lainnya adalah kemampuan pelaku usaha nasional memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya untuk memenuhi standar teknis, sertifikasi, dan persyaratan administratif pasar internasional. Sebaliknya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerap menghadapi keterbatasan pembiayaan, teknologi, serta informasi mengenai ketentuan perdagangan lintas negara.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menandatangani perjanjian perdagangan internasional. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya pendampingan hukum, pembiayaan, akses informasi, dan peningkatan kualitas produksi bagi pelaku usaha domestik. Tanpa dukungan tersebut, manfaat perjanjian perdagangan berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas ekonomi dan teknologi.
Perubahan Iklim dan Proteksionisme Dalam Perdagangan Internasional
Tantangan hukum ekonomi internasional semakin kompleks ketika isu lingkungan mulai menjadi bagian dari kebijakan perdagangan. Salah satu contoh aktual adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa. Kebijakan ini mengaitkan biaya karbon pada barang impor tertentu dengan kebijakan pengurangan emisi yang berlaku bagi produsen di kawasan tersebut.
Dari perspektif hukum ekonomi internasional, kebijakan seperti CBAM menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara perlindungan lingkungan dan prinsip perdagangan bebas. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan yang sah untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah perpindahan industri pencemar ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menimbulkan beban tambahan bagi eksportir dari negara berkembang yang belum memiliki teknologi rendah karbon dan infrastruktur pengukuran emisi yang memadai.
Persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan mengenai lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan dalam hubungan perdagangan internasional. Pada 25 September 2026, WTO menyetujui permintaan Rusia untuk membentuk panel guna memeriksa kebijakan CBAM Uni Eropa. Rusia mempersoalkan kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan perdagangan internasional, sementara Uni Eropa menyatakan akan mempertahankan legalitas kebijakannya. Proses ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan iklim dan hukum perdagangan internasional masih menjadi objek sengketa.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memiliki implikasi yang signifikan, khususnya terhadap sektor industri yang menghasilkan produk dengan intensitas emisi relatif tinggi. Persoalannya bukan hanya kemampuan memenuhi persyaratan pasar, tetapi juga biaya penyesuaian teknologi, transparansi data emisi, dan kepastian akses perdagangan.
Menurut saya, tantangan tersebut harus direspons melalui penguatan kebijakan industri dan diplomasi perdagangan yang berbasis kepentingan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa standar lingkungan internasional diterapkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak digunakan sebagai instrumen diskriminasi terselubung. Pada saat yang sama, Indonesia perlu mempercepat transformasi industri agar mampu memenuhi standar keberlanjutan yang semakin berkembang.
Di sinilah prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi relevan. Pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan perlindungan lingkungan, tetapi kebijakan lingkungan juga harus mempertimbangkan kemampuan negara berkembang untuk melakukan transisi. Keadilan lingkungan dalam perdagangan internasional menuntut adanya ruang penyesuaian, akses teknologi, dan dukungan pembiayaan yang memadai.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Sistem penyelesaian sengketa WTO dirancang untuk memberikan kepastian hukum ketika negara anggota merasa hak perdagangannya dilanggar. Namun, kelumpuhan Badan Banding (Appellate Body) sejak Desember 2019 telah menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas sistem tersebut.
Ketiadaan mekanisme banding yang berfungsi secara penuh dapat mempersulit penyelesaian sengketa dan mengurangi kepastian hukum. Dampaknya berpotensi lebih besar bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghadapi sengketa perdagangan berkepanjangan. Kajian Angga Handian Putra dalam Transnational Business Law Journal (2024) juga menguraikan krisis mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam pembahasannya.
Bagi Indonesia, penyelesaian sengketa perdagangan internasional bukan hanya persoalan diplomasi, melainkan juga persoalan kapasitas hukum negara. Pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang memahami hukum perdagangan internasional, kemampuan menyusun argumentasi hukum, penguasaan data ekonomi, dan koordinasi antarlembaga. Tanpa kapasitas tersebut, hak yang secara formal dijamin oleh perjanjian internasional belum tentu dapat diperjuangkan secara efektif.
Dalam perspektif teori kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan prasyarat penting bagi terciptanya hubungan perdagangan yang dapat diprediksi. Pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa perselisihan perdagangan dapat diselesaikan melalui prosedur yang transparan dan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan ekonomi negara yang bersengketa.
Namun, kepastian hukum tidak cukup apabila akses terhadap keadilan hanya dapat dinikmati oleh negara yang memiliki sumber daya besar. Reformasi WTO perlu mempertimbangkan kesetaraan akses, transparansi proses, efektivitas putusan, serta kebutuhan negara berkembang. Mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan perdagangan negara besar, tetapi juga menjamin bahwa negara dengan kapasitas terbatas memiliki kesempatan yang wajar untuk memperjuangkan haknya.
Indonesia dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong reformasi tersebut melalui diplomasi multilateral, kerja sama dengan negara berkembang, dan penguatan kajian hukum ekonomi internasional di dalam negeri. Partisipasi Indonesia tidak semestinya berhenti pada keikutsertaan dalam perundingan, tetapi juga harus disertai kemampuan merumuskan usulan yang konkret dan berbasis kepentingan nasional.
Selain itu, perkembangan perdagangan digital juga menuntut pembaruan hukum ekonomi internasional. Perdagangan tidak lagi terbatas pada perpindahan barang secara fisik, tetapi mencakup transaksi elektronik, layanan digital lintas negara, arus data, dan penggunaan kecerdasan buatan. Perkembangan ini menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan konsumen, keamanan data, perpajakan digital, persaingan usaha, serta tanggung jawab penyedia layanan lintas batas.
Bagi Indonesia, perkembangan tersebut harus diantisipasi melalui harmonisasi regulasi nasional dengan komitmen internasional, tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha domestik. Pengaturan perdagangan digital perlu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi inovasi. Apabila regulasi tertinggal dari perkembangan teknologi, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi perusahaan digital global tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Kepentingan Nasional dalam Tata Ekonomi Global
Hukum ekonomi internasional pada dasarnya berada di antara dua kepentingan besar, yakni kebutuhan menciptakan keterbukaan perdagangan dan kewajiban melindungi kepentingan nasional. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Tantangan utamanya adalah merumuskan aturan yang mampu menjaga keterbukaan ekonomi sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
Perkembangan perdagangan global memperlihatkan bahwa peningkatan nilai transaksi tidak selalu identik dengan pemerataan manfaat. Laporan UNCTAD menunjukkan bahwa perdagangan dunia mencapai rekor pada 2025, tetapi ketimpangan integrasi perdagangan dan kerentanan pembiayaan masih menjadi persoalan bagi sejumlah negara berkembang.
Dengan demikian, keberhasilan hukum ekonomi internasional tidak seharusnya semata-mata diukur berdasarkan peningkatan volume perdagangan atau pertumbuhan investasi asing. Menurut saya, terdapat tiga agenda penting yang perlu menjadi perhatian Indonesia. Pertama, memperkuat kualitas perundingan dan evaluasi perjanjian ekonomi internasional. Setiap perjanjian perlu dikaji berdasarkan dampaknya terhadap industri nasional, tenaga kerja, UMKM, konsumen, serta kemampuan negara menjalankan kebijakan pembangunan. Penilaian tersebut seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak.
Kedua, memperkuat kapasitas hukum dan kelembagaan nasional. Pemerintah membutuhkan tenaga ahli hukum ekonomi internasional yang mampu mengidentifikasi risiko hukum, menyusun strategi perundingan, dan menangani sengketa perdagangan. Penguatan kapasitas ini perlu didukung oleh perguruan tinggi melalui penelitian, pendidikan, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha.
Ketiga, menjadikan keadilan ekonomi sebagai bagian integral dari kebijakan perdagangan internasional. Keterbukaan pasar harus disertai kebijakan peningkatan produktivitas, transfer teknologi, penguatan industri nasional, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, manfaat integrasi ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Pada akhirnya, hukum ekonomi internasional tidak boleh berhenti menjadi perangkat legal untuk memfasilitasi transaksi antarnegara. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan, membatasi praktik diskriminatif, dan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Indonesia perlu menempatkan diri sebagai negara yang aktif dalam membentuk tata ekonomi global, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima dan melaksanakan aturan. Namun, peran tersebut harus dibangun melalui argumentasi hukum yang kuat, diplomasi yang konsisten, serta kebijakan ekonomi yang berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Kedaulatan ekonomi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa jauh suatu negara menutup diri dari dunia internasional, tetapi dari kemampuannya mengelola keterbukaan tanpa kehilangan kendali atas arah pembangunan. Di tengah perubahan tata ekonomi global, hukum ekonomi internasional semestinya menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global, bukan justru menjadi instrumen yang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.