Rocky Gerung dan Ujian Integritas di Dalam Kekuasaan

Pengamat politik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2/10/2026. Foto: Kumparan.com

Masuknya Rocky Gerung ke dalam lingkaran kekuasaan bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya harus disesalkan. Seorang intelektual memiliki hak untuk menerima jabatan publik, sementara pemerintah berhak meminta pertimbangan dari siapa pun yang dinilai memiliki kapasitas. Persoalan yang lebih penting justru terletak pada apa yang terjadi setelah pintu kekuasaan terbuka, apakah pengalaman sebagai pengkritik dapat dibawa ke dalam institusi tanpa kehilangan ketajaman dan jarak intelektual?

Bagi saya, inilah inti perdebatan mengenai posisi Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Masuk ke Istana tidak otomatis berarti meninggalkan sikap kritis. Kedekatan dengan pemerintah pun tidak serta-merta menghapus independensi seseorang. Yang harus diuji adalah konsistensi standar berpikirnya. Jika kritik selama ini lahir dari prinsip, maka prinsip itu semestinya tetap berlaku ketika objek kritik berada di hadapannya sebagai pemberi kekuasaan.

Dengan demikian, Rocky tidak harus tetap menjadi oposisi setelah masuk Wantimpres, tetapi ia harus tetap mampu mengoreksi kekuasaan. Di situlah ukuran integritas seorang intelektual, bukan pada seberapa sering ia mengatakan “tidak”, melainkan pada keberaniannya mempertahankan penilaian yang sama ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kini memberinya ruang.

Pengkritik Menjadi Bagian dari Kekuasaan

Rocky Gerung selama bertahun-tahun dikenal sebagai intelektual publik yang menggunakan filsafat, satire, dan argumentasi tajam untuk mengkritik pemerintah maupun kekuasaan. Karena itu, masuknya ia ke dalam struktur kekuasaan merupakan perubahan posisi yang signifikan.

Namun, perubahan posisi tidak selalu berarti perubahan prinsip. Seorang pengkritik dapat memasuki pemerintahan dengan membawa gagasan yang sebelumnya ia sampaikan dari luar. Bahkan, di titik tertentu, masuk ke dalam institusi justru membuka kesempatan untuk mengubah kritik menjadi usulan kebijakan.

Masalahnya muncul ketika kedekatan dengan kekuasaan membuat seseorang kehilangan jarak kritis. Kritik yang dahulu berfungsi menguji pemerintah dapat berubah menjadi pembenaran terhadap pemerintah. Pada saat itulah jabatan bukan lagi ruang untuk memengaruhi kebijakan, melainkan ruang untuk memperoleh legitimasi bagi kekuasaan.

Dalam membaca posisi Rocky, kekuasaan tidak cukup dipahami sebagai jabatan formal. Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan juga bekerja melalui pengetahuan, bahasa, wacana, dan kemampuan menentukan apa yang dianggap benar atau masuk akal. Pierre Bourdieu, melalui konsep kekuasaan simbolik, memperlihatkan bagaimana reputasi, pengetahuan, bahasa, dan posisi sosial dapat menjadi sumber pengaruh.

Rocky sendiri telah memiliki modal simbolik jauh sebelum masuk ke dalam institusi negara. Ia mempunyai ruang publik, reputasi intelektual, serta kemampuan membentuk perdebatan melalui bahasa dan gagasan. Ketika modal simbolik tersebut bertemu dengan kekuasaan institusional, pengaruhnya tentu berubah.

Karena itu, pertanyaannya bukan semata-mata apakah Rocky telah menjadi bagian dari kekuasaan. Pertanyaan yang lebih menarik adalah untuk apa pengaruh itu digunakan? Apakah untuk memperkuat keputusan yang sudah dibuat, atau untuk menghadirkan sudut pandang yang mungkin tidak nyaman bagi penguasa?

Menjadi pengkritik dari luar tentu memiliki risikonya sendiri. Tetapi menjadi pengkritik ketika berada di dalam lingkaran kekuasaan menghadirkan ujian yang berbeda. Ada akses yang lebih besar, tetapi juga ada godaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri.

Di sinilah keberanian intelektual memperoleh makna yang lebih konkret. Seorang penasihat tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Jika sebuah kebijakan memang baik, ia justru harus dapat mengakuinya. Sebaliknya, jika sebuah keputusan keliru, ia harus mampu menyampaikannya sekalipun kritik tersebut tidak menyenangkan.

Dengan ukuran itu, independensi bukan berarti selalu berkata “tidak”. Independensi berarti tidak mengganti ukuran penilaian hanya karena posisi politik berubah. Bahaya terbesar bagi seorang intelektual yang masuk ke dalam kekuasaan bukanlah kehilangan suara, melainkan kehilangan fungsi.

Kritik dapat tetap terdengar tajam di depan publik, tetapi jika pada akhirnya hanya menjadi ornamen bagi legitimasi pemerintah, kritik tersebut kehilangan daya korektifnya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab. Jika benar-benar menghendaki nasihat yang berkualitas, pemerintah harus memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Penasihat yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar penguasa pada akhirnya tidak lebih dari cermin.

Kekuasaan membutuhkan orang yang dapat mengatakan bahwa keputusan tertentu keliru sebelum kekeliruan itu menjadi kebijakan. Dalam pengertian tersebut, kritik dari dalam bukan ancaman bagi pemerintah. Justru ia dapat menjadi mekanisme koreksi yang membuat kekuasaan lebih rasional.

Publik Tetap Berhak Mengkritik Rocky

Masuknya Rocky ke dalam pemerintahan juga tidak berarti publik harus berhenti mengkritiknya. Sebaliknya, posisi baru itu membuat kritik publik semakin penting. Selama berada di luar kekuasaan, Rocky bebas menilai pemerintah. Setelah berada di dalamnya, publik berhak menilai apakah ia masih menggunakan ukuran yang sama. Jangan sampai masyarakat hanya mengganti kultus terhadap penguasa dengan kultus terhadap pengkritik.

Rocky tetap dapat salah. Argumennya tetap dapat dibantah. Bahkan, keputusan politiknya setelah berada di dalam pemerintahan justru harus diuji lebih ketat karena ia kini memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan. Di sinilah posisi Wantimpres dapat menjadi kesempatan yang menarik. Kritik yang selama ini berhenti pada pembongkaran kelemahan kebijakan dapat didorong lebih jauh menjadi alternatif.

Seorang intelektual tidak cukup mengatakan bahwa suatu kebijakan buruk. Ia juga dituntut menjelaskan mengapa kebijakan itu buruk dan apa yang seharusnya dilakukan. Jika Rocky mampu membawa tradisi kritiknya ke tahap tersebut, perubahan posisi dari pengkritik menjadi penasihat tidak harus dibaca sebagai kemunduran.

Sebaliknya, ia dapat menjadi pergeseran dari kritik terhadap kekuasaan menuju koreksi terhadap kekuasaan. Masuknya Rocky Gerung ke dalam kekuasaan tidak perlu dibaca secara hitam-putih sebagai pengkhianatan terhadap masa lalu ataupun kemenangan pemerintah atas seorang pengkritik.

Yang lebih penting adalah apakah ia mampu membawa tradisi berpikir kritis ke dalam ruang tempat keputusan dibuat. Jika mampu, perubahan posisi itu justru dapat menghasilkan sesuatu yang lebih substantif: kritik tidak hanya menjadi suara dari luar, tetapi ikut bekerja sebagai mekanisme koreksi dari dalam.

Di situlah radical break yang sesungguhnya. Bukan sekadar berpindah dari luar ke dalam kekuasaan, melainkan membawa cara berpikir kritis ke dalam institusi tanpa membiarkan institusi menundukkan cara berpikir tersebut.

Ini bukanlah akhir dari perjalanan seorang pengkritik. Ini adalah awal dari ujian yang lebih berat. Mengkritik kekuasaan dari luar membutuhkan keberanian; mengoreksi kekuasaan dari dalam membutuhkan integritas. Apakah Rocky Gerung mampu mempertahankan itu semua? Jangan sampai pula radical break menjadi "radical berak", nantinya.