SPK Sumbar: Ketika Kritik Dibalas Represi, Hanya Satu Kata "LAWAN"
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDemokrasi tidak membutuhkan aparat yang ditakuti masyarakat. Demokrasi membutuhkan aparat yang dihormati karena profesionalitas, integritas, dan kemampuannya melindungi hak setiap warga negara. Jika kritik dibalas represi, hanya satu kata "LAWAN"
Demokrasi tidak pernah dibangun dengan membungkam suara kritis. Ia tumbuh melalui perbedaan pendapat, keberanian menyampaikan kritik, dan kesediaan negara mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketika demonstrasi direspons dengan kekerasan, intimidasi, bahkan penangkapan yang dipersoalkan, persoalannya bukan lagi sekadar pengendalian massa. Ada persoalan yang harus dijawab, sejauh mana negara menghormati hak konstitusional warga negaranya?
Serikat Pekerja Kampus (SPK) Wilayah Sumatera Barat mengecam segala bentuk tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi. Kami memandang bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, intimidasi, dan tindakan kekerasan terhadap demonstran merupakan persoalan serius bagi perlindungan hak asasi manusia dan keberlangsungan demokrasi.
Peristiwa demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Bahkan, ketika tindakan aparat mulai dipersoalkan di sekitar lingkungan perguruan tinggi, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan mahasiswa, melainkan juga kebebasan akademik dan independensi kampus.
Kasus UGM: Ketika Ruang Akademik Ikut Menjadi Sorotan
Peristiwa demonstrasi di Yogyakarta pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, menyisakan sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian publik. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, aksi yang berlangsung di kawasan Yogyakarta berkembang menjadi kericuhan pada malam hari. Kepolisian menyebut sebanyak 154 orang diamankan dalam rangkaian penanganan peristiwa tersebut. Di tengah situasi itu, muncul laporan mengenai dugaan tindakan represif aparat di sekitar kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk dugaan penggunaan gas air mata dan pengejaran massa hingga mendekati lingkungan kampus.
Persoalan semakin serius setelah pihak UGM menyampaikan bahwa terdapat delapan mahasiswa yang diamankan kepolisian. Mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Filsafat, serta Fakultas Kehutanan. Dekan FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele, bahkan menyampaikan dugaan bahwa sebagian mahasiswa tersebut kemungkinan merupakan korban salah tangkap karena mereka sedang menuju lokasi untuk mengambil kendaraan atau kembali ke kampus.
Pihak universitas kemudian melakukan penelusuran keberadaan mahasiswa, mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan Polda DIY, serta mengupayakan pendampingan hukum bagi mereka yang diamankan.
Pada 11 November 2026, FISIPOL UGM secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi aparat terhadap massa aksi. Fakultas tersebut juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta menjamin akses bantuan hukum secara penuh bagi mereka yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan. Sikap tersebut penting karena kampus tidak boleh kehilangan fungsinya sebagai ruang aman bagi kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan tradisi kritis.
Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan keterangan mengenai keberadaan aparat di lingkungan kampus. Pihak kepolisian membantah memasuki area UGM, sementara laporan dan pernyataan dari kalangan kampus menyoroti dugaan tindakan represif di sekitar maupun di lingkungan kampus. Perbedaan keterangan ini harus diselesaikan melalui pemeriksaan fakta yang transparan dan independen.
Apa pun hasil verifikasinya, dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dan persoalan penangkapan yang dipertanyakan tidak boleh diabaikan. Peristiwa UGM menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berpendapat bukan sekadar perdebatan akademis. Ia menyangkut keselamatan warga negara dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.
Kampus Bukan Wilayah yang Bebas dari Demokrasi
Bagi SPK, kampus bukan sekadar bangunan tempat dosen mengajar dan mahasiswa mengikuti perkuliahan. Kampus merupakan ruang intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk merawat kebebasan berpikir, keberanian menyampaikan kebenaran, dan keberpihakan terhadap keadilan.
Mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah tidak otomatis menjadi musuh negara. Dosen yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Begitu pula pekerja kampus yang memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi tidak boleh kehilangan ruang untuk berserikat dan menyampaikan pendapat.
Dalam konteks tersebut, tindakan represif terhadap mahasiswa merupakan persoalan yang juga menyangkut masa depan kebebasan akademik. Kampus harus menjadi ruang aman bagi perbedaan pandangan. Kehadiran aparat dalam penanganan situasi keamanan harus tetap memperhatikan hukum, batas kewenangan, dan penghormatan terhadap otonomi perguruan tinggi.
Kita tidak boleh membangun tradisi pendidikan yang mengajarkan mahasiswa berpikir kritis di ruang kelas, tetapi pada saat bersamaan membiarkan mereka merasa takut ketika menyampaikan kritik di ruang publik. Maka dari itu, hukum harus mengikat semua pihak
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul. Artinya, penyelenggaraan keamanan tidak boleh menghilangkan substansi hak yang dijamin konstitusi.
Tentu, kebebasan berdemonstrasi bukan berarti memberikan pembenaran terhadap tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, ataupun kekerasan yang dilakukan peserta aksi. Setiap pelanggaran hukum harus diproses secara objektif.
Namun, penegakan hukum juga tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan secara kolektif. Apabila terdapat peserta demonstrasi yang diduga melakukan tindak pidana, penanganannya harus berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban individual.
Demikian pula, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat harus diperiksa secara terbuka dan akuntabel. Hukum tidak boleh hanya tegas kepada masyarakat, tetapi kehilangan keberanian ketika harus memeriksa tindakan aparat sendiri.
SPK Sumbar Menuntut Akuntabilitas
Atas berbagai persoalan tersebut, Serikat Pekerja Kampus Wilayah Sumatera Barat menyampaikan sikap:
1. Mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, intimidasi, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan demonstrasi.
2. Mendesak aparat kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan demonstrasi dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan penghormatan terhadap HAM.
3. Mendesak pengusutan secara transparan terhadap dugaan kekerasan aparat dalam peristiwa demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
4. Meminta agar mahasiswa yang ditangkap memperoleh akses bantuan hukum, informasi mengenai keberadaannya, serta perlindungan hak-hak hukumnya. Apabila tidak terdapat dasar hukum untuk menahan mereka, pembebasan harus segera dilakukan.
5. Mendesak perlindungan terhadap kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan aktivitas intelektual.
6. Mengajak organisasi mahasiswa, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh elemen demokrasi untuk bersama-sama mengawal kebebasan berpendapat dan mencegah normalisasi kekerasan dalam kehidupan bernegara.
Bagi SPK, persoalan ini bukan semata-mata tentang demonstrasi di Yogyakarta. Ini merupakan persoalan demokrasi yang harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalangan akademisi dan termasuk pekerja kampus yang berada di Sumatera Barat.
Kita tidak boleh menunggu sampai semakin banyak mahasiswa menjadi korban sebelum menyadari bahwa ruang demokrasi sedang menghadapi tantangan serius. Negara harus memahami bahwa kritik bukanlah ancaman. Demonstrasi bukanlah pemberontakan. Dan mahasiswa bukanlah musuh yang harus ditaklukkan.
Dengan ini, SPK Wilayah Sumatera Barat menegaskan bahwa menjaga ketertiban tidak boleh mengorbankan kebebasan, menegakkan hukum tidak boleh menghilangkan kemanusiaan, dan menjaga negara tidak boleh dilakukan dengan mencederai konstitusi. Ketika suara kritis dibungkam oleh kekerasan, yang terluka bukan hanya demonstran, tetapi juga martabat negara hukum dan masa depan demokrasi Indonesia. Bebaskan mahasiswa kami, panjang umur perjuangan!