Optimalisasi UMKM Sebagai Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional

Ilustrasi UMKM (Sumber : Pexels.com)

Pandemi covid-19 memberikan dampak negatif yang sangat signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Munculnya pandemi ini menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan kebijakan social distancing. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan juga sangat menghambat keberlangsungan kegiatan UMKM. Dikarenakan harus melakukan social distancing, pelaku UMKM kesulitan untuk berinteraksi dengan para konsumen, sehingga akan terancamnya dalam mendapatkan pemasukan.

Pada tahun 2020, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), bahwa UMKM mengalami penurunan penjualan. Pelaku UMKM tidak mendapatkan penjualan sebanyak 36,7% dan untuk 26% penjualan menurun lebih dari 60%. Sedangkan untuk informasi terbaru yakni pada tahun 2022 melalui survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM, diketahui sebanyak 94% penjualan mengalami penurunan. Namun ternyata, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh lebih dari 40% UMKM dari berbagai tingkat usaha.

Terkait hal itu, para pekerja UMKM menjadi prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Mengutip seperti apa yang dipaparkan oleh Menaker, bahwasanya begitu besar dampak yang dirasakan oleh sektor UMKM serta besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Maka pemerintah menetapkan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Lebih lanjut, Menaker mengatakan akan terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada pelaku UMKM diberbagai daerah. Program bantuan yang dimaksud yaitu diantarnya; restrukturisasi kredit, perluasan akses pembiayaan UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan membentuk holding BUMN pembiayaan Ultra Mikro dengan Bank BRI.

Mengutip perkataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa guna meneruskan pemulihan ekonomi, pemerintah telah mengalokasikan Rp 455,62 triliun anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk tahun 2022. Dan juga pada tahun ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN demi mendorong pemulihan lebih cepat.

Dari total alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022, diketahui untuk bantuan UMKM akan diberikan sebesar Rp 178,3 triliun dan dirasakan oleh kurang lebih 2,76 juta pelaku UMKM di Indonesia.

Berbeda dengan dua tahun ke belakang, pemerintah mendukung UMKM sejumlah Rp 112,84 triliun dan dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara itu di tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung kegiatan UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi agar tetap berkelanjutan.

Mengenai bantuan dana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM melalui PEN selama sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran yang dikeluarkan terus mengalami kenaikan.

UMKM sebagai prioritas program Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah. Adapun bentuk dukungan yang diberikan pemerintah tidak hanya bantuan berupa dana, tetapi juga akan dilakukan pelatihan yang dapat mengembangkan kualitas para pelaku usaha.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa akan terus memproses pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi.

"Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM," kata Ida.

Saat ini kita hidup di zaman serba canggih, tentunya hal ini akan memudahkan aktivitas masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun pada kegiatan pemasaran seperti melakukan promosi melalui jejaring media sosial, melakukan transaksi dengan cepat melalui pasar abstrak (e-commerce), dan lain sebagainya. Dengan demikian, Menaker mengungkapkan di era digital yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

"Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia," demikian Ida Fauziyah.

Tentu saja dari anggaran yang diberikan pemerintah melalui PEN serta program pelatihan untuk meningkatkan pelaku usaha di Indonesia, menandakan bahwa pemerintah sangat mundukung keberlangsungan UMKM dan menjalankan kewajibannya dengan baik.