Destry Damayanti, Keping Teka-teki yang Hilang

Ilustrasi duet penjaga kebijakan fiskal dan moneter Indonesia (Ilustrasi oleh AI/Gemini).

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan nama Destry Damayanti (DD) sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri akhir Juli lalu. Surat Presiden (Surpres) telah diserahkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi ke DPR pada Senin, 10 Agustus 2026.

DPR akan memproses pengajuan nama ini. Mengingat ia adalah calon tunggal, dan bila tidak ada faktor-faktor yang sangat luar biasa, DD diharapkan akan dilantik secara definitif sebagai gubernur BI dalam waktu dekat ini.

Apa makna penunjukan DD bila ditilik dari sudut pandang komunikasi kebijakan fiskal dan moneter, dua hal yang selama ini dipandang mengalami ketegangan sebelum ini?

Signifikansi penunjukan DD harus dilihat bukan sekadar mengisi kursi nomor satu bank sentral. Kehadiran alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1989) ini diharapkan membawa warna baru dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). DD diharapkan menjadi simbol ditemukannya kepingan teka-teki yang selama ini hilang, yaitu jembatan komunikasi antar-lembaga (BI dan Kemenkeu).

Naiknya DD bukan sekadar figur pengganti gubernur yang pergi. Kehadirannya merupakan dekonstruksi hambatan psikologis, senioritas, dan mazhab yang selama ini menjadi kerikil dalam mencapai keselarasan kebijakan fiskal-moneter.

Anatomi psikologi KSSK sebelum ini memang tampak agak problematik. KSSK di era duo Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seakan dipisah oleh sebuah tembok tebal. Ada ketegangan psikologis yang tidak terjembatani secara memadai.

KSSK secara undang-undang menempatkan Menteri Keuangan sebagai ketua komite merangkap anggota. Ada pun Gubernur BI sebagai anggota. Meskipun keputusan KSSK diusahakan melalui musyawarah, Menkeu selaku ketua merangkap anggota, memiliki hak sebagai penentu keputusan akhir bila terjadi deadlock di antara empat anggota (Menkeu, Gubernur BI, Ketua OJK, dan ketua LPS).

Anomali psikologis dan gengsi birokrasi menjadi anasir yang tidak dapat diabaikan ketika Purbaya yang sebelumnya sebagai anggota KSSK, menjadi ketua. Dari segi senioritas dan pengalaman birokrasi, Purbaya tergolong “new kid in the block” di lingkaran puncak birokrasi kebijakan ekonomi makro. Apalagi bila dibandingkan dengan yang digantikannya, Sri Mulyani Indrawati. Lembaga yang dipimpinnya sebelumnya, LPS, tidak sebanding dengan BI dan Kemenkeu.

Di sisi lain Perry Warjiyo adalah birokrat karier tulen. Ia seorang senior di bank sentral yang telah berada di jajaran Dewan Gubernur sejak 2013. Kalibernya sering disetarakan dengan Sri Mulyani.

Kesenjangan generasi ini mengakibatkan tersumbatnya jalan untuk saling bernegosiasi. Gesekan ego sektoral tidak terhindarkan.

Contoh anekdotal yang paling membekas terjadi dalam perdebatan isu likuiditas perbankan nasional. Purbaya menuntut pelonggaran likuiditas agresif agar perbankan deras menyalurkan kredit sektor riil. Namun, alih-alih menyelesaikannya lewat konsensus internal, ketegangan ini meluap menjadi "perang dingin narasi" di media.

Purbaya secara vokal mengkritik kebijakan instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) milik BI yang dituding menyedot likuiditas dari bank komersial. Perry, dengan gaya khasnya yang protektif terhadap independensi bank sentral, merespons defensif di podium konferensi pers terpisah dengan deretan model ekonometrika rigid.

Di titik ini kehadiran DD sebagai jembatan komunikasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi relevan. Rekam jejaknya dengan Purbaya mendukung.

DD dan Purbaya memiliki irisan DNA mazhab yang jauh lebih dekat, paling tidak bila dibandingkan dengan duo Perry-Purbaya. Destry berakar pada disiplin makroekonomi (S1) dan ekonomi regional (S2), sedangkan Purbaya condong pada mazhab ekspansi fiskal pro-pertumbuhan. Keduanya disatukan oleh kesamaan dalam hal pragmatisme yang dibentuk oleh pengalaman mereka sebagai analis di sektor finansial swasta.

Sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan, Purbaya adalah mantan Kepala Ekonom dan Direktur Utama Danareksa Sekuritas, sementara Destry merupakan mantan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan kemudian Bank Mandiri. Pengalaman di industri keuangan ini membentuk cara pandang mereka yang tidak kaku pada mazhab dan teori, yang sering kali melekat pada birokrat dan akademisi. Mereka terbiasa melihat data ekonomi bukan sekadar variabel matematis, melainkan sebagai sentimen harian yang menggerakkan psikologi pasar keuangan dan korporasi swasta.

Sebagai ekonom, mereka terbiasa berhadapan dengan jurnalis. Komunikasi mereka dibangun dalam format bahasa awam, memudahkan mereka mengartikulasikan kebijakan kepada publik.

Perry Warjio sebagai birokrat tulen, harus dipahami bila sering memakai kacamata bankir sentral murni yang rigid. Ia menomorsatukan independensi bank sentral di atas segalanya. Sementara di sisi lain, Purbaya dan Destry lebih melihat independensi itu berdasar kalkulasi praktis: bagaimana kebijakan ini berdampak langsung pada pasar.

Kehadiran duet DD dan Purbaya diharapkan dapat menepis kekhawatiran yang dikemukakan oleh Alesina dan Tabellini (1987) dalam studi mereka “Rules and Discretion with Noncoordinated Monetary and Fiscal Policies." Dalam studi itu keduanya menunjukkan tidak adanya koordinasi kebijakan antara otoritas moneter (bank sentral) dan otoritas fiskal (kementerian keuangan) akan menyebabkan kedua institusi terjebak dalam game theory.

Keduanya akan saling bersaing untuk menunaikan tugas masing-masing yang saling bertentangan. Bank sentral menekan inflasi sekuat tenaga (menginjak rem), sementara kementerian keuangan menggelontorkan stimulus anggaran (menginjak gas). Kedua kebijakan ini berpotensi saling mematikan efek satu sama lain.

Indonesia memiliki banyak pengalaman berharga tentang hal ini. Menurut Chatib Basri (2017) dalam studinya India and Indonesia: Lessons Learned from the 2013 Taper Tantrum, ketegangan antara BI dan Kementerian Keuangan sempat terjadi ketika The Fed memberi sinyal mengakhiri pelonggaran kuantitatifnya pada tahun 2013. Modal asing meninggalkan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia melebar, memberikan tekanan besar pada rupiah. Terjadi ketegangan antara Kemenkeu yang ingin mempertahankan suku bunga rendah dan BI yang bersikeras menaikkan suku bunga.

Ketegangan ini menghasilkan solusi kreatif berupa ‘kebijakan campuran’ yang sangat terkoordinasi. BI menaikkan suku bunga, sementara Kemenkeu memperkenalkan insentif pajak bagi eksportir, disamping peraturan untuk mengekang impor barang mewah.

Menurut Chatib Basri, saat itu muncul wacana di publik krisis 1998 akan terulang. Kekhawatiran itu tidak terjadi. Kunci utama keberhasilan saat itu, menurut Basri, adalah komunikasi intens antara BI dan Kemenkeu yang memberi informasi mutakhir secara berkala. Gesekan berakhir ketika kedua kubu melampaui ego sektoral masing-masing.

Masuknya DD diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis, khususnya dalam komunikasi koordinasi. Dua instrumen utama yang diharapkan bekerja ialah kesetaraan generasional dan fleksibilitas mazhab. Dari sudut pandang senioritas, Destry (62 tahun) dan Purbaya (62 tahun) dapat dikatakan rekan kerja satu angkatan yang tumbuh bersama di ekosistem kebijakan ekonomi mikro dan makro Indonesia. Keduanya memiliki ikatan emosional profesional yang solid karena pernah sama-sama bertugas di jajaran komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketika keduanya duduk bersama di KSSK, tidak ada lagi beban psikologis mengenai "siapa senior dan siapa junior." Komunikasi mereka diharapkan beralih dari instruktif-defensif menjadi horizontal-kolaboratif.

Aspek komunikasi ini terlihat jelas dari bagaimana mereka memosisikan diri. Karena sama-sama memiliki insting mantan analis sekuritas swasta, Destry fasih menggunakan "bahasa pasar" (market language)—sebuah frekuensi yang serupa dengan karakter Purbaya yang praktis dan ceplas-ceplos. Ketika berdiskusi mengenai likuiditas, Destry tidak lagi memakai "tembok pembatas" teori moneter kaku. Ia memilih menggunakan pendekatan praktisi: mendengarkan keluhan pengetatan dari kacamata perbankan dan menyerapnya untuk merumuskannya dalam koridor stabilitas tanpa harus memicu benturan ideologi dengan Menkeu.

Perubahan atmosfer komunikasi ini telah terlihat dampak konkretnya pada kecepatan eksekusi kebijakan taktis KSSK. Saat mengawal volatilitas Rupiah di tengah memanasnya tensi geopolitik global belakangan ini, komunikasi di antara keduanya tampak bersifat kasual dan horizontal, tidak lagi terjebak dalam rantai birokrasi yang lambat.

Anekdot nyata dari perubahan ini tercermin pada Rapat Berkala KSSK III. Alih-alih diwarnai wajah tegang dan pemaparan searah, podium konferensi pers dipenuhi interaksi yang cair dan humor segar. Menkeu Purbaya berulang kali menyapa DD sebagai "Ibu Gubernur"—sebuah sinyal politik komunikasi yang sangat kuat bahwa pemerintah mendukung penuh kepemimpinannya. Destry pun membalasnya dengan melempar guyon kepada Purbaya, suasana yang hilang pada episode sebelumnya.

Blinder et. al (2009) dalam risetnya "Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence" menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi tidak lagi hanya ditentukan oleh aksi riil (seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga), melainkan oleh 'the signaling effect' dari kredibilitas komunikasi para pembuat kebijakan. Kita berharap KSSK berbicara dalam satu narasi yang koheren dan bebas friksi, sehingga pasar dapat membaca signal dengan tepat, sehingga terjadi penurunan volatilitas harian (noise reduction). Kejelasan sinyal komunikasi antarlembaga ini berfungsi sebagai jangkar psikologis yang memotong waktu transmisi kebijakan fiskal-moneter ke sektor riil secara signifikan.