Dampak-Dampak Kebijakan National Security Law Bagi Kebebasan Rakyat Hong Kong

Ilustrasi kerusuhan di Hong Kong akibat kebijakan National Security Law Source: Pixabay.com

Sejak dikembalikan nya Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997, Hong Kong mengalami perubahan sistem politik dan sosial yang besar. Awalnya, perjanjian "the Basic Law" dan ‘Satu Negara, Dua Sistem’ dibuat untuk melindungi otonomi dan hak-hak demokratis warga Hong Kong (BBC, 2024). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Law) oleh Tiongkok, tampaknya perlindungan Basic Law tersebut mulai terkikis. Nyatanya pada tahun 2019, Tiongkok telah mengusulkan RUU Ekstradisi untuk mengekstradisi warga Hong Kong ke Tiongkok atas tuduhan politik, tidak hanya kejahatan kriminal. Usulan terkait RUU Ekstradisi muncul usai terjadinya kasus kejahatan di Taiwan oleh pria asal Hong Kong. Tetapi, pria itu tidak bisa diekstradisi untuk diadili di Taiwan karena tidak ada perjanjian ekstradisi formal antara kedua negara tersebut.

Sejak ditetapkannya kebijakan NSL, aktualisasi yang dilakukan oleh pemerintah begitu menyengsarakan hak fundamental rakyat Hong Kong. Mereka hanya ingin memperjuangkan kebebasannya sebagai warga negara demokrasi akan tetapi yang mereka dapatkan adalah diskriminasi sosial dan politik. Kebijakan NSL yang ditetapkan dengan tujuan menekan angka kriminalitas negara justru malah bersifat regresif dan mencederai proses demokratisasi yang terdapat di Hong Kong. Dengan adanya NSL rakyat menganggap bahwa pemerintah Hong Kong sedang berupaya dalam menjadikan dirinya sebagai negara Sosialisme-Kapitalisme sebagaimana yang diterapkan oleh Tiongkok. Beberapa dampak sosial dan politik yang begitu dirasakan oleh rakyat Hong Kong setelah diberlakukannya kebijakan NSL antara lain:

A. Penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh aparat

Setelah disahkannya kebijakan tersebut para kelompok pro-demokrasi segera ditangkap untuk diadili walaupun menyuarakan secara tertib dan damai Para demonstran yang dianggap melanggar hukum akan dikenakan kurungan penjara minimal 10 tahun bagi mereka yang mengkritisi pemerintah bahkan beberapa divonis dengan penjara seumur hidup (The Guardian, 2024).

B. Hukum yang berlaku bagi seluruh orang di muka bumi

Siapapun orangnya sekalipun belum pernah mengunjungi Tiongkok selama berada di wilayah yurisdiksinya maka sah untuk diadili. Misalnya seseorang menyebarluaskan informasi yang bertentangan dan tidak dapat diterima oleh pemerintah Tiongkok maka orang tersebut dapat diadili dan dihakimi dimanapun posisinya berada.

B. Pengabaian terhadap hak asasi manusia

Meskipun Hong Kong memilikiketerikatan dengan ICCPR dan ICESCR namun faktanya kebijakan NSL ini justru dapat meniadakan perlindungan hak asasi manusia yang ada bagi warga negara Hong Kong (Amnesty International, 2020).

Kebijakan NSL yang diberlakukan oleh Hong Kong memberikan dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi. Implementasi kebijakan NSL rupanya menimbulkan ketidakpastian dalam mempengaruhi kepercayaan para pelaku bisnis. Banyak perusahaan internasional salah satunya berasal dari Amerika Serikat melakukan pertimbangan untuk memindahkan tempat operasi bisnis dan investasinya dari negara Hong Kong lantaran merasa khawatir akan perlindungan hukum dan hak-hak mereka. Sebagaimana yang diketahui bahwa Hong Kong pada saat itu dikenal sebagai pusat keuangan dunia akan tetapi dengan ditetapkannya kebijakan NSL membuat para pebisnis terdorong untuk memindahkan kegiatan usaha dan investasinya ke negara yang dianggap lebih stabil. Gejolak politik dalam implementasi kebijakan NSL rupanya juga memberikan dampak dalam bidang pariwisata, hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah wisatawan yang masuk ke negara Hong Kong sehingga tempat wisata dan juga perhotelan setempat terkena imbasnya dan memaksa mereka untuk memutar cara agar dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Diketahui pada Juni 2020 menjadi momen dimana kebijakan NSL disahkan dan pada saat yang bersamaan pemerintah memberikan otoritas baru bagi aparat untuk melakukan penangkapan sebagai bentuk upaya penuntutan politik atas orang-orang yang mengkritik pemerintah. Dalam hal ini dampak yang begitu dirasakan antara lain:

A. Tidak ada pembatasan investigasi

Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan properti, melarang perjalanan, menyita aset, menyadap komunikasi, menyensor konten online, pengintaian dan semuanya dilakukan tanpa melewati proses pengadilan.

B. Ketakutan dalam bersosial media

Sejak juni 2019 masyarakat mulai berbondong-bondong menutup akun sosial medianya, pertokoan maupun restoran yang sebelumnya terdapat ungkapan protes terhadap kebijakan NSL mulai dihapuskan. Hal ini mereka lakukan karena takut melanggar hukum.

C. Membungkam independensi jurnalis

Dalam salah satu kasus terdapat seorang jurnalis yang dipenjara akibat menerbitkan sebuah artikel yang dianggap dapat memberikan ancaman terhadap keamanan nasional (Bureau of East Asian and Pacific Affairs, 2024). Bukti lainnya bahwa kebebasan pers dibatasi adalah seperti kasus Apple Daily, sebuah perusahaan pers terbesar di Hong Kong yang didirikan pada Tahun 1995 dimana pemerintah menuduh bahwa Apple Daily telah bekerjasama dengan dunia internasional untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Hong Kong serta siap bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hak dan kebebasan pers (Datt, 2021).

Pada dasarnya aktor media dan juga pers memiliki peranan lebih dalam dunia media dan informasi sebagaimana salah satu tujuannya sebagai pihak oposisi dan juga mitra kritis pemerintah. Hak-hak dasar sipil dan politik yang telah lama dilindungi oleh Hong Kong seperti kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai telah dihapuskan (Human Right Watch 2021). Rasanya sungguh anomali jika pemerintahan yang bersistem demokrasi justru membatasi kebebasan berpendapat warga negaranya. Perlu diketahui bahwa negara yang berdemokrasi artinya “Negara harus membatasi kekuasaan dan menghadirkan sirkulasi elit” tentu hal ini bertujuan agar tidak ada kekuasaan tunggal dalam satu negara dan mengantisipasi terjadinya pemerintahan yang bersifat otoriter, monarki, dan tindakan nepotisme yang berkelanjutan. Meskipun dalam pasal 4 NSL terkandung makna perlindungan hak asasi manusia namun dalam praktiknya justru terdapat banyak pelanggaran dalam penerapan hukumnya.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebijakan NSL telah memberikan dampak negatif yang meluas ke berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, pariwisata, serta media dan informasi. Kebijakan NSL menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor yang menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan bisnis sebab khawatir atas perlindungan hukum dan hak-hak pelaku bisnis hal ini menyebabkan perusahaan mempertimbangkan ulang Hong Kong sebagai tujuan bisnis. Terlebih lagi kebijakan NSL menimbulkan pertanyaan mengenai Hong Kong sebagai pusat keuangan di dunia, dengan ketidakpastian hukum yang ada selain itu NSL digunakan sebagai alat untuk melakukan penangkapan dan juga penuntutan politik terhadap orang orang yang memiliki pandangan terhadap otoritas Tiongkok dianggap mengancam keamanan nasional dan berafiliasi dengan gerakan pro-demokrasi. Kebebasan pers dibatasi karena kebijakan NSL dengan adanya pembungkaman jurnalis serta tuntutan pidana terhadap jurnalis serta penangkapan aktor mediadan pers hal ini menjadi tanda bahwa NSL membatasi pergerakan pers.

Referensi

Amnesty International. (2024, March 22). What is Hong Kong's Article 23 law? 10 things you need to know. Amnesty International. Retrieved June 13, 2024, from https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/what-is-hong-kongs-article-23-law-10-things-you-need-to-know/

BBC. (2024, March 18). Hong Kong national security law: What is it and is it worrying? BBC. Retrieved June 13, 2024, from https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838

Bureau of East Asian and Pacific Affairs. (2024, March 29). 2024 Hong Kong Policy Act Report - United States Department of State. State Department. Retrieved June 13, 2024, from https://www.state.gov/2024-hong-kong-policy-act-report/

Datt, A. (2021, October 19). The Impact of the National Security Law on Media and Internet Freedom in Hong Kong. Freedom House. Retrieved June 13, 2024, from https://freedomhouse.org/article/impact-national-security-law-media-and-internet-freedom-hong-kong

Gasparini, A. (2021, January). Institute for Politics and Society. The Tale of Hong Kong: From Freedom to Crackdown. Retrieved June 13, 2024, from https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2021/01/The-Tale-of-Hong-KongFrom-Freedom-To-Crackdown-IPPS.pdf

Human Rights Watch. (2021, June 25). Dismantling a Free Society: Hong Kong One Year after the National Security Law. Human Rights Watch. Retrieved June 13, 2024, from https://www.hrw.org/feature/2021/06/25/dismantling-free-society/hong-kong-one-year-after-national-security-law

The Guardian. (2024, March 21). The Guardian view on Hong Kong's new national security law: double the pain | Editorial. The Guardian. Retrieved June 13, 2024, from https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/20/the-guardian-view-on-hong-kongs-new-national-security-law-double-the-pain