Upaya "Paradiplomasi" Pemerintahan Skotlandia Untuk Keluar Dari Britania Raya

Gambar warga Skotlandia source: pxhere.com

Pada tahun 1698, Skotlandia melakukan sebuah proyek ambisius yang dilakukan di Istshmus of Panama, namun tidak berselang lama setelah dilakukannya proyek ambisius tersebut Skotlandia mengalami krisis yang terjadi pada saat diluncurkannya rencana Darien. Rencana Darien sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kerajaan Skotlandia dengan tujuan untuk mendirikan sebuah koloni yang Bernama “Caledonian” pada akhir tahun 1690-an di Istshmus of Panama, rencana tersebut juga memiliki tujuan untuk dapat berpartisipasi dalam perdagangan dunia. Namun, upaya yang dilakukan tersebut dinyatakan gagal dikarenakan beberapa hal yang terjadi seperti perencanaan yang dianggap kurang matang, pasokan yang kurang, lemahnya kepemimpinan, kurangnya permintaan bahan baku, dan meningkatnya wabah penyakit serta kurangnya pangan di wilayah Panama.

Hal inilah yang melatarbelakangi Skotlandia ingi bersatu kepada kerajaan Inggris dengan tujuan agar dapat memulihkan perekonomian skotlandia setelah mengalami kegagalan dalam rencana Darien. kegagalan yang ditimbulkan dari kolonisasi ini rupanya sangat berperan besar dalam penyatuan Skotlandia dengan Inggris pada 22 juli tahun 1706, dimana kedua parlemen tersebut akhirnya menyetujui akan adanya perjanjian penyatuan wilayah. Meskipun Skotlandia merupakan bagian dari Britana Raya, rupanya sistem hukum yang dimiliki Skotlandia terpisah dari sistem hukum kerajaan Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Skotlandia memiliki yurisdiksi hukum publik dan privat yang berbeda dari negara bagian Britania Raya lainnya. Kemudian setelah referendum yang dilakukan pada tahun 1997 tentang devolusi, sebuah badan legislatif pun muncul dan lebih dikenal sebagai Parlemen Skotlandia yang dibentuk pada tahun 1999. Parlemen tersebut memiliki kekuasaan internal terhadap Skotlandia diluar dari yuridiksi Britania Raya.

A. Faktor Skotlandia ingin keluar dari Britania Raya

Perjanjian penyatuan yang dilakukan oleh Skotlandia dengan Britania Raya yang telah berlangsung selama 300 tahun rupanya tidak menutup kemungkinan untuk Skotlandia melakukan referendum kembali terkait pemisahan diri dari Britania Raya, devolusi yang terjadi setelah meninggalnya ratu Elizabeth II dan dibentuknya Parlemen Skotlandia telah menjadi kesempatan emas bagi rakyat Skotlandia untuk memisahkan diri, hal ini dilakukan dengan tujuan memajukan wilayah yang ada di Skotlandia dan diharapkan dapat memberikan kemakmuran secara utuh bagi rakyat Skotlandia.

beberapa faktor lain yang menjadi alasan bagi Skotlandia untuk memisahkan diri dari Britania Raya adalah sebagai berikut:

Kebijakan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris rupanya tidak dianggap cocok dengan kondisi yang ada di Skotlandia hal tersebut justru lebih menguntungkan bagi wilayah Inggris Tenggara, kota London. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang terjadi di Skotlandia baik dalam segi perwilayahan, segi pendapatan maupun dari segi PDB yang terjadi antara Skotlandia dengan kerajaan Inggris secara keseluruhan.

Faktor ini rupanya menjadi salah satu hal yang berpengaruh untuk Skotlandia melakukan pemisahan diri, hal ini diketahui lantaran adanya identifikasi diri dengan lebih mengakui sebagai orang Skotlandia daripada orang Britania. Meskipun, seperti yang diketahui bahwa segala kebutuhan Skotlandia telah diakomodasi oleh kerajaan Inggris mulai dari meningkatnya perwakilan yang ada di Westminister, melakukan pembentukan kembali Parlemen Skotlandia, dan memberikan hak dalam mengatur perpajakan yang ada di Skotlandia. Rupaya hal tersebut masih belum mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Skotlandia semenjak bergabung dengan Britania Raya hingga pada saat ini. Devolusi yang ada saat ini lebih memungkinkan mereka untuk dapat memisahkan diri dari Britania Raya dan agar bisa merdeka diatas kaki mereka sendiri.

B. Upaya yang dilakukan Skotlandia agar dapat keluar dari Britania Raya

Upaya yang dilakukan oleh Partai Nasional Skotlandia (SNP) dalam memperjuangkan hak kemerdekaan memiliki beberapa tahapan yang diajukan kepada kerajaan Inggris. Adapun upaya yang dilakukannya antara lain sebagai berikut:

Perubahan proposal ini sebenarnya ditujukan untuk mengatur kembali kekuasaan serta parlemen yang ada di Edinburgh. Maka dari itu Partai Nasional Skotlandia (SNP) mengajukan kembali perubahan proposal tersebut ke Britania Raya dimana dalam proposal tersebut tidak berisi kekuatan untuk menyelenggarakan dan kemampuan dalam mengubah konstitusi, kemudian dokumen tersebut disimpulkan bahwa Parlemen Skotlandia tidak dapat melakukan referendum. Setelah adanya pengajuan perubahan proposal tersebut dan merevisi dokumen sebelumnya barulah Parlemen Skotlandia dapat melakukan pengajuan atas penyelenggaraan referendum. Hal ini telah disepakati pada Edinburgh Agreement tahun 2012.

Setelah mendapatkan perubahan terkait proposal Scotland Act 1998 rupanya pada proses yang kedua ini dilakukan kembali pengajuan penyelenggaraan referendum yang ditujukan kepada Parlemen Skotlandia, dalam proses kali ini terdapat empat tahapan yang harus ditempuh agar mendapatkan persetujuan dalam menyelenggarakan referendum yakni sebagai berikut:

a). Introduction Bill

Tahapan pertama ini adalah memperkenalkan Naskah Proposal Referendum untuk pertama kalinya yang ditujukan kepada Parlemen Skotlandia, tahapan ini diperkenalkan oleh Nicole Sturgeon pada tanggal 11 Maret 2013 sebagai perwakilan dari pemerintah Skotlandia.

b). Debate Bill

Tahapan kedua ini terbentuk pada perdebatan tanggal 14 Mei 2013 dengan pengajuan motion, pengajuan ini telah didominasi oleh Alex Salmond (Ketua Partai SNP) dan juga Nicole Sturgeon (Politikus Partai SNP) dengan topik perencanaan dana untuk menyelenggarakan referendum nantinya.

c). Bill Committee Considered

Tahapan ketiga ini yakni perundingan yang dilakukan oleh komite yang telah dibentuk pada tahapan pertama dengan tujuan melakukan pertimbangan apakah proposal yang telah diajukan sebelumnya layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang atau mungkin ditolak.

d). Referendum Bill

Tahapan terakhir yakni melakukan legalisasi proposal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan kelayakannya sebagi undang-undang hal ini tentu menjadi momentum berharga apabila terjadi, terlebih sekitar 62% rakyat Skotlandia setuju untuk melakukan pemisahan diri dari Britania Raya.

Proses ketiga ini adalah upaya menginternalisasikan konsep, ide, gagasan dan juga nilai kepada masyarakat melalui penggunaan bahasa dalam mempengaruhi pengetahuan masyarakat sehingga dapat memiliki sudut pandang dan pola berfikir yang sama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam melakukan upaya framing issues terdapat dua hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a). Speech Act

Framing pertama ini dilakukan dengan menggunakan penekanan makna yang terdapat dalam suatu pidato, kampanye, demonstrasi maupun kondisi penyampaian dalam forum yang terdapat khalayak ramai. Diketahui bahwa Alex Salmond sering menggunakan framing ini untuk menekankan akan hak penentuan nasib sendiri yang tertulis pada “Scotland needs independence, self determination and self respect. And right now, Scotland needs the SNP".

b). Media masa

Framing kedua ini dilakukan secara nyata dan terang-terangan melalui media masa atau berita adapun media yang dimiliki oleh Skotlandia sendiri seperti Herlald Scotland, Evening Times, dan juga The National. Dari media masa tersebut dapat diketahui bahwa mereka mendukung akan adanya konsep ide dari Partai Nasional Skotlandia (SNP).

Pada proses terakhir dalam upaya melakukan referendum Skotlandia adalah dengan mengadakan kampanye yang diselenggarakan oleh Partai Nasional Skotlandia (SNP), upaya ini bertujuan untuk dapat membangun persepsi masyarakat dalam pemisahan diri yang dilakukan oleh Skotlandia kepada Britania Raya merupakan jalan terbaik demi terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi Skotlandia. Kampanye yang dilakukan pun rupanya mendapat dukungan dari 21 organisasi kampanye dengan melakukan berbagai cara mulai dari penyebaran pamflet, poster, pembuatan video dan juga website yang telah dibuat oleh pemerintah Skotlandia.

C. Upaya paradiplomasi Skotlandia dalam referendum 2014

Upaya-upaya yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya nyatanya belum berjalan secara maksimal oleh karena itu dilakukan kembali referendum pada tahun 2014 setelah mendapatkan devolusi dari Britania Raya. upaya yang dilakukan sama seperti tahapan sebelumnya agar referendum dapat terealisasikan dan dapat mewujudkan kemerdekaan baik secara de jure maupun de facto, upaya-upaya baru yang dilakukan pada referendum 2014 antara lain:

Kemerdekaan yang diinginkan oleh warga Skotlandia pada tahun 2014 hingga sekarang terus meningkat, polemik yang ada pun semakin membuat sadar para masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan diatas kaki mereka sendiri. Hal ini terbukti dengan menyelenggarakan kembali referendum secara otonomi yang dilakukan oleh Parlemen Skotlandia tanpa ada campur tangan dari Britania Raya.

Referendum yang diselenggarakan pada tahun 2014 diberlakukan sebuah aturan baru dimana para remaja umur 16 dan 17 tahun sudah boleh mengikuti pemilihan terkait persetujuan atau penolakan pemisahan diri Skotlandia dari Britania Raya. Tentu hal ini menjadi peluang bagus dan terbukti para remaja menyumbangkan 62% suaranya dalam pemilihan tersebut.

Pada referendum 2014 rupanya kemerdekaan belum berpihak kepada masyarakat Skotlandia dan menginginkan referendum kembali, tingkat kepuasan yang diukur bukan melihat dari hasil yang didapat melainkan diambil dari melakukan proses referendum tersebut dimana sekitar 60% dari mereka merasakan kepuasan dalam melakukan proses referendum. Adapun terkait pihak yang tidak menyukai hanya sebesar 1% saja. Oleh karena Partai Nasional Skotlandia ingin mengadakan referendum kembali pada tahun 2024.

Mengenai perihal ini walaupun pada tahun 2014 hanya memperoleh 60% dari total dukungan terhadap pemisahan Skotlandia namun sekitar 14% dari mereka yang melakukan referendum hanya sekedar bertujuan untuk menjaga status quo, sehingga sisanya adalah mereka yang melakukan referendum merupakan hasil dari framing issues yang dilakukan Partai Nasional Skotlandia (SNP).

D. Kegagalan Skotlandia dalam meraih kemerdekaan pada Tahun 2014

Pada masa pemerintahan Alex Salmond selaku Menteri pertama Skotlandia dan juga pemimpin dari Partai Nasioal Skotlandia (SNP) tahun 2014 Skotlandia telah melakukan referendum untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris namun, hal tersebut tidak didukung penuh oleh rakyat Skotlandia dan hanya sekitar 1,6 juta orang atau sekitar 44,7% saja yang mendukung kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Hal ini diketahui bahwa secara de jure nya memang Skotlandia telah merdeka tetapi secara de facto nya Skotlandia tetatp berada dibawah kekuasaan kerajaan Inggris. Oleh karena itu, setelah kegagalan referendum tahun 2014 Alex Salmond langsung mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri pertama pemerintah devolusi di Edinburgh.

Alex Salmond meminta agar 1,6 juta rakyatnya yang pro-kemerdekaan Skotlandia untuk tetap menyuarakan impiannya kepada kerajaan Inggris kendati demikian Alex juga berharap agar referendum kemeredekaan untuk tetap diadakan kembali agar menjadi negara yang independen. Referendum pun seperti yang diketahui akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024 dimana Alex Salmond setelah kemundurannya langsung digantikan oleh Nicole Sturgeon yang memiliki latar belakang dan ideologi yang sama dengan Alex Salmond yakni berasal dari Partai Nasional Skotlandia dan ideologi Nasionalisme.

E. Dampak Skotlandia keluar dari Britania Raya

Dampak yang akan terjadi apabila Skotlandia memenangkan referendum di tahun 2024 akan menyebabkan negara-negara bagian kecil yang ada di benua Eropa satu persatu akan ikut menyusul dan menuntut kemerdekaan. Sebagaimana hal ini dikhawatirkan negara yang tergabung dalam Britania Raya seperti Wales dan Irlandia Utara dapat berpotensi ikut memisahkan diri dari kerajaan Inggris, kemudian seperti negara Katalonia di Spanyol serta wilayah pesisir yang terletak di Belgia dimana wilayahnya tersebut pro terhadap Belanda, dan juga akan memberikan dampak bagi kota-kota kecil yang ada di Perancis dan Italia untuk memisahkan diri. Beberapa dampak lain yang dihasilkan apabila Skotlandia keluar dari Britania Raya adalah sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwa Skotlandia memiliki keuntungan dalam ketersediaan sumber daya alam. Hal ini merupakan alasan terbesar bagi rakyat yang pro-kemerdekaan Skotlandia untuk memperjuangkan kembali kemerdekaan negara mereka. Selama 33 tahun terakhir dapat diketahui pula bahwa Skotlandia telah menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerajaan Inggris. Menurut para ahli data statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa keuangan yang dimiliki Skotlandia relatif lebih stabil selama 5 tahun terakhir daripada Inggris.

Kestabilan ekonomi ini sebenarnya ditujukan kepada permasalahan yang ada di Skotlandia seperti perlindungan sosial, termasuk pensiun yang lebih terjangkau serta pengambilan pajak yang tergolong kecil sehingga kehidupan pun dapat terjamin. Apabila Skotlandia keluar dari Britania Raya maka pendapatan yang akan diterima oleh kerajaan Inggris akan semakin berkurang karena salah satu negara bagiannya yang memiliki kekayaan sumber daya alam harus melakukan pemisahan diri.

Pemerintah Skotlandia meyakini bahwa para masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam kesejahteraan serta kemajuan negaranya, pemerintah pun telah meninjau dan telah menetapkan peraturan yang tepat bagi Skotlandia. Keputusan yang dibuat memiliki tujuan agar masyarakat dapat merasakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terasa lebih baik apabila dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat oleh kerajaan Inggris. Penekanan sistem politik yang ditetapkan pemerintah Skotlandia lebih berfokus kepada sektor ekonomi dan sosial dan berfungsi sebagai kekuatan dalam membangun negara yang lebih makmur dan adil.

Proses penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Skotlandia ternyata diambil dari kehidupan yang selaras dan sesuai dengan nilai nilai yang ada di Skotlandia. Dari sini dapat diketahui bahwa dampak politik dari keluarnya Skotlandia dari Britania Raya adalah kebijakan yang dibuat serta ditetapkan oleh kerajaan Inggris itu tidak sesuai dengan kehidupan yang ada di Skotlandia dan ada keberpihakan dalam memutuskan kebijakan serta dengan keluarnya Skotlandia maka akan ada revisi maupun amandemen undang-undang terkait kebijakan yang selama ini telah dibuat oleh kerajaan Inggris.

Berdasarkan sumber daya alam dan letak geografisnya Skotlandia mendapatkan berbagai kekuatan ekonomi dan keuntungan seperti: memegang kuat beberapa brand internasional, memiliki pendidikan yang memenuhi standar internasional, pemanfaatan logistik dengan baik, pengembangan industri kreatif, serta memajukan sektor energi, dll. Karena hal tersebut kini banyak dari masyarakat yang berfikir untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya dan menginginkan pemisahan diri dari Britania Raya. Mereka mengkampanyekan slogan “Yes Scotland” sebagai bentuk dukungan akan kemerdekaan Skotlandia dan kini banyak dari masyarakat Skotlandia lebih senang menggunakan kata Scottish daripada British.

Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk pengakuan diri sebagai orang Skotlandia daripada menjadi orang Inggris. Referendum yang digadang-gadang akan dilakukan kembali pada tahun 2024 membuat Parlemen Skotlandia semakin semangat untuk menyebarkan pemahaman nasionalismenya kepada masyrakat, keputusan yang telah ditetapkan serta pengaplikasian yuridiksi hukum secara publik maupun privat sebenarnya telah memberikan kekuatan besar untuk memisahkan diri.

Dampak sosial yang akan dihasilkan ketika Skotlandia memisahkan diri yakni adanya persaingan wilayah sebagaimana yang telah terjadi antara Rusia dengan Ukraina, dampak ini pula juga berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari dimana warga Skotlandia akan melupakan sejarah mengenai negaranya yang pernah bergabung kedalam Britania Raya, tindakan rasisme pun mungkin akan terjadi seiring berjalannya waktu setelah Skotlandia dinyatakan secara resmi keluar dari Britania Raya. Keinginan dalam meraih kemerdekaan sehingga menjadi negara yang independen merupakan cita cita negara Skotlandia, hal ini akan memberikan kondisi bagus untuk keselarasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan Skotlandia dapat memenuhi standar hidup negaranya tanpa harus menerima intervensi dari negara lain untuk dapat berfokus dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi.

Irvine Welsh berpendapat bahwa kemerdekaan Skotlandia akan memperbaiki "Proses perdamaian Irlandia Utara". Dalam hal lain diketahui bahwa apabila Skotlandia tetap ingin memisahkan diri dan menolak kebijakan imperialis yang ditetapkan oleh Britania Raya maka akan berkemungkinan memiliki peluang kesempatan baru yang terbuka lebar. Salah satu contohnya sepertu negara Irlandia sebagai bangsa berdaulat kelak mampu melihat dirinya sebagai bagian dari entitas geografis dan budaya yang sama. Hal inilah yang menjadi dampak potensial untuk membuka kesempatan penyadaran jati diri bangsa dalam perkembangan proses perdamaian di Irlandia Utara.

Alan McCombes selaku politikus dari Partai Sosialis Skotlandia turut menanggapi terkait dampak dari adanya kemerdekaan, dia menuliskan bahwa

Alan juga mengklaim bahwa meski pembubaran Britania Raya tidak mengakibatkan kemunculan "sosialisme instan", pembubaran ini akan merintis "peralihan keseimbangan ideologi dan dorongan kelas".

Colin Fox juga menyebutkan bahwa pemungutan suara kemerdekaan Skotlandia disebut sebagai: