Opsen Pajak Kendaraan: Apa Itu dan Kenapa Harus Ada?

ilustrasi pajak kendaraan (sumber : pixabay.com)

KEBIJAKAN BARU: OPSEN PAJAK KENDARAAN

Mulai 5 Januari 2025, kendaraan akan dikenai opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Apa itu opsen pajak kendaraan, dan mengapa kebijakan ini harus diterapkan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen adalah pungutan pajak tambahan berdasarkan persentase tertentu. Dengan demikian, opsen pajak kendaraan adalah pungutan pajak tambahan yang dikenakan di atas PKB dan BBNKB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan ini bertujuan untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum, serta pengelolaan lingkungan.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa opsen pajak kendaraan akan meningkatkan beban pajak bagi masyarakat, sedangkan pihak lain menganggap kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme opsen pajak kendaraan, potensi permasalahan, serta dasar hukum yang mendukung penerapannya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis mengenai opsen pajak kendaraan.

KENAPA JADI MASALAH?

Permasalahan muncul akibat kurangnya literasi pajak di masyarakat dan pemahaman yang minim terhadap kebijakan baru ini. Masyarakat yang mendengar adanya opsen pajak kendaraan cenderung berasumsi bahwa pajak yang dibayarkan akan lebih besar dibanding sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan perasaan terbebani.

Selain itu, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk kepentingan ekonomi. Dengan adanya beban pajak tambahan, dikhawatirkan kepatuhan pajak akan menurun, yang berpotensi meningkatkan angka pelanggaran terkait penggunaan kendaraan di masa mendatang.

SEPERTI APA MEKANISME SEBENARNYA?

Opsen pajak kendaraan sebenarnya bukan hal baru. Pada dasarnya, kebijakan serupa sudah diterapkan sebelumnya, hanya berbeda dalam penyebutan dan mekanisme pelaksanaannya.

Opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, khususnya untuk PKB dan BBNKB, kepada kabupaten/kota. Dengan sistem ini, pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kepada pemerintah provinsi secara otomatis akan langsung tersalurkan ke kabupaten/kota tanpa perlu melalui proses pembagian hasil secara berkala.

Sebelumnya, seluruh pajak PKB dan BBNKB yang dibayarkan pemilik kendaraan masuk ke rekening pemerintah provinsi, lalu dibagihasilkan ke kabupaten/kota secara periodik. Waktu penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing provinsi.

Dalam praktiknya, pembagian hasil ini sering kali mengalami keterlambatan hingga melewati tahun anggaran. Dengan adanya opsen pajak daerah, penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme split payment, yakni bagian pajak untuk provinsi langsung masuk ke RKUD provinsi, sedangkan bagian kabupaten/kota langsung masuk ke RKUD kabupaten/kota. Dengan demikian, dana yang diterima dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mencegah peningkatan beban pajak bagi masyarakat, pemerintah menurunkan tarif maksimal PKB dan BBNKB melalui Undang-Undang HKPD. Beberapa penyesuaian tarif yang dilakukan, antara lain:

Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

TUJUAN OPSEN PAJAK KENDARAAN

Opsen pajak daerah memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

MANFAAT ADANYA OPSEN PAJAK DAERAH ANTARA LAIN:

Opsen pajak daerah diharapkan membawa sejumlah manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, antara lain:

✔ Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tambahan ini untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

✔ Peningkatan Kualitas Transportasi

Dengan adanya tambahan dana, pemerintah dapat meningkatkan kualitas jalan dan transportasi umum, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan berkendara.

✔ Pemerataan Pembangunan Antardaerah

Daerah dengan pendapatan pajak tinggi dapat membantu daerah dengan pendapatan pajak lebih rendah untuk meningkatkan pembangunan.