Waspada, Resesi 2023 Mengancam Perekonomian Dunia?

Sumber : www.shutterstock.com

Seperti yang sedang ramai diperbincangkan saat ini mengenai ancaman resesi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.

Seluruh institusi finansial global seperti IMF dan Bank Dunia sudah memberikan peringatan ke berbagai negara untuk waspada.

Resesi ekonomi merupakan sebuah kondisi perekonomian suatu negara menurun secara signifikan dan terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu faktor utama yang memicu terjadinya resesi global adalah adanya kenaikan harga barang dan jasa, namun tidak diimbangi dengan membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini diperparah dengan kondisi di berbagai negara yang sedang mengalami masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada meningkatnya jumlah permintaan namun tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan.

Secara garis besar penyebab utama dari resesi, yaitu :

Kenaikan Suku Bunga di Sebagian Besar Negara

Tingkat suku bunga merupakan besarnya suku bunga yang ditetapkan perbulannya oleh Bank Sentral di suatu negara bersangkutan untuk kemudian dijadikan acuan pada berbagai produk bank dan lembaga keuangan lain. Untuk mengurangi laju inflasi, Bank Sentral mengambil kebijakan untuk meningkatkan suku bunga sehingga berdampak pada pinjaman dan keinginan belanja masyarakat yang menurun. Penurunan yang terjadi juga akan menurunkan laju permintaan masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali.

Meski kebijakan menaikkan suku bunga dapat mengurangi laju inflasi, namun hal ini tidak secara langsung dapat mencegah terjadinya resesi ekonomi pada tingkat global. Hal ini terjadi karena menurunnya permintaan dari masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya suku bunga. Sehingga justru akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Jika dibiarkan, kenaikan suku bunga akan menjalar pada melambatnya pertumbuhan PDB global sampai 0,5% pada 2023 sehingga menyebabkan resesi global.

Inflasi yang Tinggi

Perlu diingat bahwa sebenarnya inflasi bukan merupakan sesuatu yang negatif apabila masih dalam batas normal perekonomian nasional pada masing-masing negara.

Tingginya inflasi terjadi karena minimnya jumlah barang yang ditawarkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang umumnya cenderung meningkat. Kondisi ini diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang membawa dampak buruk terhadap jumlah kestabilan pasokan energi, baik itu berupa minyak dan gas bumi serta bahan pangan secara global.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin, terlebih bagi Indonesia yang notabenenya termasuk negara berkembang. Kenaikan harga yang terjadi memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari sehingga berujung pada menurunnya daya beli dan tabungan.

Apakah resesi global yang diperkirakan terjadi pada 2023 akan membawa dampak terhadap Indonesia?

Potensi Resesi Ekonomi bagi Indonesia

Berdasarkan analisis, Indonesia memiliki potensi cukup kecil untuk diterpa resesi ekonomi pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki surplus neraca perdagangan pada bulan Agustus 2022 dan terus mengalami peningkatan pada usaha manufaktur, sehingga mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi. Analisis tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh IMF dan Bank Dunia. disebutkan bahwa perekonomian di Indonesia masih akan bertumbuh pada titik 5,1% sampai 5,3% dalam tahun 2022 sehingga tergolong masih cukup kuat. Jika kemungkinan buruk terjadi, penurunannya pada 2023 kemungkinan masih berada pada titik 4%. Sehingga hanya akan menyebabkan slow down atau pelambatan, namun kecil kemungkinan untuk terjadi resesi.

Walau perekonomian Indonesia sudah dianggap aman, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia sebaiknya harus tetap waspada. Karena pada saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi pemulihan akibat wabah Covid-19 sehingga kondisi perekonomiannya belum bisa dikatakan stabil sepenuhnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan dalam mengambil kebijakan moneter hingga fiskal untuk menghindari potensi terjadinya resesi. Seperti pada pembahasan di atas, dengan mengambil kebijakan berupa menaikkan suku bunga maka akan menyebabkan menurunnya perekonomian dunia.

Meskipun resesi global 2023 tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia, pemerintah harus mengambil kebijakan yang preventif dan tentunya antisipatif agar Indonesia tidak berpeluang untuk mengalami resesi.

Solusi untuk menghadapi resesi global 2023

Dengan demikian perlu adanya tindak nyata baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara untuk menghindarkan Indonesia dari resesi, yaitu dengan cara :

1. Tentunya yang menjadi solusi utama adalah UMKM. Jumlah UMKM yang terhitung banyak di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja UMKM dengan cara pemberian modal dan menggunakan kas negara untuk membelanjakan produk yang diproduksi oleh dalam negeri.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan upaya agar UMKM mendapat kemudahan akses menuju dunia internasional baik itu dengan perusahaan besar, menengah, maupun kecil untuk menjadi pembuka jalur berkembangnya UMKM. Kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja.

2. Kebijakan lainnya yaitu ekspor barang dari dalam negeri. Yang dulunya bahan makanan pokok, hasil laut, pertambangan, dan lain-lain diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah sehingga harga barangnya cenderung murah dan pendapatan yang diterima negara sedikit, kini diusahakan untuk diolah terlebih dahulu sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi sehingga akan menaikkan pendapatan yang diterima oleh dalam negeri.

3. Tidak perlu panic buying, masyarakat harus tetap waspada dan tentunya bijak dalam mengonsumsi suatu barang ataupun jasa. Langkah yang diambil yaitu dengan cara menyusun skala prioritas. Sehingga masyarakat tahu kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan dapat menghindarkan dari pembelian barang yang tidak diperlukan.

4. Pengembangan digitalisasi keuangan, BI telah menerapkan kebijakan digitalisasi keuangan. Dibuktikan dengan adanya kesepakatan cross-border atau sistem jual beli yang melibatkan konsumen dari berbagai negara di seluruh dunia.

Indonesia sudah bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Tak hanya itu, BI juga menciptakan QR Code dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST)

5. Penerapan kebijakan moneter yang front loaded, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memelihara stabilitas harga dan memperkirakan inflasi di masa depan.

6. Prioritas utama pada kebijakan fiskal, bertujuan untuk melindungi sekelompok orang yang vulnerable (rentan) dengan cara memberi bantuan dengan harapan mampu mengurangi beban biaya hidup.

7. Pengelolaan dana APBN, di Indonesia dana APBN sudah diperbaharui dari sektor subsidi BBM.

BBM berjenis premium sudah dihapuskan karena banyaknya oknum yang seharusnya tidak termasuk prioritas untuk menikmati subsidi justru ikut menikmati, sehingga berujung pada peniadaan BBM berjenis premium.

Dana yang awalnya digunakan untuk subsidi BBM kini dialokasikan untuk belanja negara sektor barang produktif, meningkatkan SDM dengan cara penyaluran KIP atau KIP-K bagi siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu sehingga tetap dapat merasakan bangku pendidikan, mengatasi stunting, serta mengurangi angka kematian pada ibu dan anak.

8. Fokus dalam pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan perekonomian suatu negara.

9. Tak kalah penting yaitu kebijakan untuk tetap menabung.

Disarankan untuk menyimpan dana dalam bentuk investasi karena risiko untuk terkena inflasi kecil.