Kemampuan Generalis dan Spesialis Menjadi Ideal bagi Aparatur Sipil Negara

Konsep Generalisasi vs Spesialisasi

Menyesuaikan dinamika masyarakat, pemerintah diarahkan untuk menjadi pemerintahan yang baik atau good governance. Konsep generalis spesialis bagi ASN bisa menjadi strateginya.

Generalis spesialis merupakan konsep yang paling ideal karena karakternya yang menguasai banyak bidang pekerjaan dalam organisasinya, namun juga mendalami satu bidang pekerjaan tertentu.

Dapat memberikan banyak keuntungan namun konsep ini terhitung jarang menjadi bahan pembahasan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menjadi salah satu lembaga yang menerapkan konsep ini.

Konsep ideal generalis spesialis membawa beberapa keuntungan diantaranya terciptanya pembagian kerja dan kemudahan dalam koordinasi. ASN yang generalis dan spesialis dianggap sebagai konsep yang paling ideal namun dalam praktiknya masih sulit untuk diterapkan.

Menciptakan Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu kerja dapat tercipta dengan generalisasi. Koordinasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar karena pegawai memahami cara kerja dari berbagai direktorat yang ada. Kekosongan posisi salah seorang pegawai juga dapat ditangani dengan mudah.

Efisiensi waktu juga dapat tercipta melalui spesialisasi kerja. Dengan kemampuan ASN yang terspesialisasi, pembagian kerja dapat dilakukan. Merujuk pada prinsip administrasi Henri Fayol, pembagian kerja dapat menciptakan efisiensi waktu kerja. Hal ini dilakukan DJKN dengan membaginya menjadi direktorat-direktorat di bawah Direktur Jenderal.

Foto: Struktur Organisasi di DJKN Kementerian Keuangan RI Sumber: djkn.kemekeu.go.id

Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pegawai selalu menjadi komponen paling besar, perampingan birokrasi juga selalu menjadi rencana strategis pemerintah. Pegawai ASN yang generalis spesialis dapat mendukung organisasi merampingkan strukturnya, karena pegawai ASN memiliki kemampuan multitasking.

Fakta di Lapangan

Namun nyatanya, anggaran belanja pegawai masih menjadi komponen paling besar setiap tahunnya. Budi Setiyono dalam Alfiandi (2019) menyatakan aset-aset dan sumber daya tidak dimanfaatkan secara efisien karena hanya berorientasi pada pembelanjaan. Hal ini mengakibatkan anggaran penerimaan dan belanja selalu dalam posisi defisit. Setiyono juga menyatakan kompetensi aparatur masih kurang mumpuni untuk mendorong birokrasi secara optimal. Oleh karena itu konsep generalis spesialis masih sulit untuk diterapkan karena keterbatasan kapasitas pegawai ASN.

Tidak semua jabatan memerlukan prinsip ini, membuat prinsip ini menjadi dikesampingkan. Seperti jabatan kepala direktorat yang memegang peran sebagai manajer. Merujuk pada Hamdani (2013) tugas utama manajer bukan hanya bekerja pada bidang tertentu melainkan harus dapat menjembatani, mengkoordinasikan, menyelesaikan permasalahan antar bagian, memotivasi dan mendorong peningkatan kapasitas anggota timnya. Hal ini membuat jabatan manajer perlu menerapkan generalis spesialis. Kebutuhan ini akan berbeda dengan jabatan fungsional pelelang dalam DJKN. Kapasitas utama yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Strategi

Training and Development dapat menjadi strategi utama. Atau disebut sebagai pendidikan dan latihan (diklat), digunakan dalam meningkatkan kapasitas pegawai ASN. Bukan hanya sebagai ajang formalitas, peran dari atasan (top management) pun dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran akan pentingnya diklat.

Komitmen menerapkan prinsip generalis spesialis juga penting. Menumbuhkan komitmen dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai dan budaya organisasi.

Terkait efisiensi anggaran, skala prioritas dapat menjadi strateginya. Terlihat sepele, namun manfaat yang didapatkan besar. Dengan skala prioritas, organisasi dapat merencanakan komponen anggaran mana yang menjadi prioritas utama.

Penulis:

Devita Zalfa Salsabila, Kamilia Qurrotul Ain, dan Siti Marwah Adinda